Meski Refocusing, Pemkab Seluma Tetap Anggarkan Jaminan Asuransi untuk 1.200 Nelayan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Feb 2025 - 22:38

SALURKAN: Pemkab Seluma saat menyerahkan kartu BPJS kepada para nelayan beberapa waktu lalu. ZULKARNAIN/RB--

Untuk diketahui, Diskan Seluma merupakan salah satu OPD yang banyak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), namun akhirnya dipangkas habis lantaran adany refocusing.

Tidak tanggung tanggung yakni Rp9,8 miliar,artinya pada tahun ini kemungkinan besar tidak ada item pembangunan di Diskan Seluma yang bersumber dari DAK.

Ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menurut provinsi, kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2025.

Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah pengurangan DAK fisik.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan efisiensi belanja negara untuk mendukung program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dengan adanya refocusing, artinya sejumlah item yang seharusnya dilaksanakan pada tahun ini harus tertunda, padahal sudah 3 tahun lamanya Diskan Seluma tidak memperoleh DAK.

Adapun rincian item yang seharusnya dibangun menggunakan DAK tahun ini, yakni kegiatan rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di dua titik, yakni Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras dan Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas Maras.

Selain itu, ada pendirian kampung nelayan maju, peralatan tangkap ikan, pembangunan unit pengolahan ikan (UPI), hingga rehabilitasi balai benih ikan (BBI serta sarana dan prasarananya.

meski refocusing, pemkab seluma tetap anggarkan jaminan asuransi untuk 1.200 nelayan                             koranrb.id - meski banyak anggaran terpangkas lantaran adanya refocusing, namun dinas perikanan (diskan) seluma tetap menganggarkan jaminan asuransi bpjs ketenagakerjaan bagi 1.200 nelayan di kabupaten seluma pada tahun anggaran 2025 ini.
dengan telah terlindunginya oleh asuransi bpjs ketenagakerjaan, diskan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten (pemkab) seluma ingin memberikan rasa kenyamanan nelayan dalam mencari nafkah sehari-hari. 
bahkan jika nelayan tersebut meninggal dunia, maka ahli waris berhak mengeklaim total uang rp42 juta.
hal ini dibenarkan kepala diskan seluma, zuraini, s.p, m.si. 
baca juga:harga kebutuhan pokok di mukomuko naik jelang ramadan, pasar murah sedang disiapkan
baca juga:pemdes di mukomuko diminta perbarui data kpm, agar blt dd 2025 tepat sasaran
ia menerangkan, masing-masing sudah dilindungi jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (jkm).
asuransi ini tidak hanya terfokus pada para nelayan, akan tetapi juga para pelaku usaha perikanan lainnya, meliputi pedagang ikan keliling, pembudidaya ikan, pengelola ikan dan hingga para pemasok ikan, perlindungan bagi para pelaku usaha perikanan ini karena faktor resiko yang harus dihadapi.
"mayoritas memang nelayan karena faktor resikonya cukup tinggi, namun di antara 1.200 yang terlindungi juga ada pelaku usaha yang terlibat dari proses penangkapan hingga penjualan," sampai zuraini. 
untuk diketahui, total pelaku usaha perikanan di kabupaten seluma saat ini ada 1.789 orang, dan baru 1.200 yang tercover bpjs ketenagakerjaan menggunakan apbd 2025 sekitar rp150 juta.
baca juga:ketua dprd kepahiang dampingi pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih 
baca juga:belanja pegawai mukomuko dalam apbd 2025 tak terganggu efisiensi, dewan dorong maksimalkan potensi pad
salah satu kendala belum tercover seluruh lantaran adanya keterbatasan anggaran.
bpjs ketenagakerjaan diperbarui setiap satu tahun sekali. 
bpjs sangat bermanfaat bagi para nelayan, karena dalam kegiatannya nelayan selama berkerja akan tercover oleh bpjs, mulai dari kecelakaan hingga meninggal dunia semuanya akan dicover oleh bpjs ketenagakerjaan.
"jika kemungkinan ada tambahan anggaran tentu sangat baik, karena kita akan memberikan jaminan bagi nelayan pesisir dan pemasar yang belum tercover," harap zuraini.
asuransi jkm dari bpjs ketenagakerjaan penting bagi para ahli waris, mengigat saat ini mengurus biaya mengurus kematian cukup tinggi, terlebih lagi jika harus menyewa ambulans, biaya pemakaman hingga pelaksanaan tradisi maupun ritual keagaaman yang dilakukan oleh ahli waris.
baca juga:bupati fikri: bangun rejang lebong dengan sinergi pemprov dan pemerintah pusat 
baca juga:musrenbang kecamatan kelar, tingkat kabupaten dirancang maret 2025
rincian yang didapat yakni ahli waris akan mendapatkan total dana sebesar rp42 juta.
jika dirincikan, yakni santunan kematian sebesar rp20 juta, biaya pemakaman rp10 juta dan santuan selama 2 tahun yang diberikan sekaligus sebesar rp12 juta.
kemudian jika nelayan yang meninggal memiliki anak, makan akan mendapatkan beasiswa maksimal untuk 2 orang anak.
dengan limit maksimal rp174 juta. beasiswa ini akan didapat anak secara berkala sesuai dengan tingkat pendidikan, batasnya hingga usianya 23 tahun/sudah menikah/sudah bekerja.
adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu menyiapkan kartu perserta bpjs ketenagakerjaan, kartu keluarga tenaga kerja dan ahli waris, ktp nelayan dan ahli waris, surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, buku tabungan.
“untuk asuransi kematian ini sudah beberapa kali kita salurkan klaimnya langsung kepada ahli waris," jelas zuraini.
seperti contohnya  seorang nelayan asal desa penago i kecamatan ilir talo, sutaryono (57) yang meninggal dunia lantaran dihantam ombak laut pada pertengahan 2023 lalu.
meskipun korban meninggal dunia, namun karena nelayan tersebut sudah terdaftar bpjs ketenagakerjaan maka berhak mengklaim asuransi berkisar rp42 juta. 
selain itu juga  anak nelayan yang meninggal masih berstatus pelajar sekolah, maka akan diberikan beasiswa pendidikannya hingga sarjana strata 1.
"besar manfaatnya apabila sudah dijamin asuransi, setidaknya keluarga yang ditinggalkan masih dapat melanjutkan hidupnya dengan coveran dari klaim asuransi," pungkas zuraini.
untuk diketahui, diskan seluma merupakan salah satu opd yang banyak menerima dana alokasi khusus (dak), namun akhirnya dipangkas habis lantaran adany refocusing. 
tidak tanggung tanggung yakni rp9,8 miliar,artinya pada tahun ini kemungkinan besar tidak ada item pembangunan di diskan seluma yang bersumber dari dak.
ini mengacu pada keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 29 tahun 2025 yang menetapkan penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah (tkd) menurut provinsi, kabupaten dan kota untuk tahun anggaran 2025. 
penyesuaian ini dilakukan dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2025.  salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah pengurangan dak fisik. 
langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengarahkan efisiensi belanja negara untuk mendukung program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 
dengan adanya refocusing, artinya sejumlah item yang seharusnya dilaksanakan pada tahun ini harus tertunda, padahal sudah 3 tahun lamanya diskan seluma tidak memperoleh dak.
adapun rincian item yang seharusnya dibangun menggunakan dak tahun ini, yakni kegiatan rehabilitasi tempat pelelangan ikan (tpi) di dua titik, yakni desa muara maras kecamatan semidang alas maras dan desa ketapang baru kecamatan semidang alas maras.
selain itu, ada pendirian kampung nelayan maju, peralatan tangkap ikan, pembangunan unit pengolahan ikan (upi), hingga rehabilitasi balai benih ikan (bbi serta sarana dan prasarananya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan