Penerima BNPT di Rejang Lebong Masih Tunggu Data dari Kemensos

Dinas Sosial (Dinsos) Rejang Lebong masih menunggu data resmi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk awal tahun 2025 dari Kementerian Sosial (Kemensos). --

KORANRB.ID, CURUP - Dinas Sosial (Dinsos) Rejang Lebong masih menunggu data resmi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk awal tahun 2025 dari Kementerian Sosial (Kemensos). 

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai jumlah penerima yang akan mendapatkan bantuan pada triwulan pertama tahun ini.

Namun, apabila berpatokan pada triwulan IV tahun 2024, jumlah penerima BPNT tercatat sebanyak 47.433 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Kepala Dinsos Rejang Lebong, Syahfawi SKM, melalui Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Yudi Pratama mrngatakan, bantuan ini sangat penting bagi masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. 

BACA JUGA:Penyakit Ngorok dan Jembrana Masih Ditemukan di Bengkulu Tengah

BACA JUGA:Banyak Pasangan! Berikut 5 Fakta Unik Eastern Fox Squirrel

"Meski jumlah penerima pada akhir 2024 telah diketahui, belum bisa dipastikan apakah jumlah tersebut akan bertambah, berkurang, atau tetap sama untuk awal 2025," sampai Yudi.

Yudi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemensos guna memastikan kelancaran distribusi BPNT. Selain jumlah penerima, mekanisme pencairan bantuan juga masih menjadi perhatian. 

Beberapa daerah sebelumnya telah menggunakan sistem penyaluran melalui bank atau PT Pos Indonesia, dan keputusan terkait metode distribusi untuk 2025 masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Kita masih menunggu arahan seperti apa," terang Yudi.

BACA JUGA:Ternyata Ini 5 Alasan Kuda Nil Termasuk Hewan Semi Akuatik

BACA JUGA:Punya Ribuan Otot! Berikut 5 Fakta Unik Belalai Gajah

Kendati demikian, Yudi meminta masyarakat diimbau untuk secara berkala mengecek status kepesertaan mereka melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos atau melalui kantor Dinsos. 

Dengan begitu, mereka dapat mengetahui apakah masih terdaftar sebagai penerima manfaat atau perlu melakukan pembaruan data.

"Kepastian ini penting untuk memastikan bantuan sampai ke masyarakat tepat waktu dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga siap membantu jika ada kendala dalam proses verifikasi dan validasi data penerima," tandas Yudi.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan