Soal Pungutan, Ini Penjelasan Komite MAN 2 Kepahiang

KEPAHIANG, KORANRB.ID - Ketua Komite MAN 2 Kepahiang Redo Tantawi mengatakan semua pungutan yang diberlakukan di MAN 2 Kepahiang melibatkan sekolah. 

Pihaknya pun dalam mengambil keputusan, tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2020. 

"Soal dilibatkan, kita dilibatkan. Tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah," ujar Redo. 

Apalagi lanjutnya, pengelolaan dana komite di MAN 2 Kepahiang jumlahnya bukanlah sedikit. Pihaknya pun tak serta merta mengambil semua putusan secara sendiri. 

BACA JUGA:Lagi, FTT UIN FAS Langgar Imbauan Rektor! Tarik Pungutan Yudisium

"Kan ada sekolah di sini. Dalam pengelolaan pun ada 2 bendahara, bendahara kita dan bendahara sekolah. Kalaupun ada yang mesti diperbaiki, tinggal penguatan saja antara sekolah dan komite," tambah Redo. 

Dalam kesempatan ini pula, ia mengklaim tak semua siswa MAN 2 Kepahiang dibebankan sejumlah pungutan. Bagi yang tidak mampu, jika dianggap memenuhi persyaratan ada kebijakan yang diberlakukan. 

"Tentunya ada syaratnya bagi siswa yang tak mampu, akan ada kebijakan dari pihak sekolah," kata Redo.  Mengacu kepada jumlah siswa MAN 2 Kabupaten Kepahiang tahun ajaran 2023/2024 saat ini yang berjumlah sebanyak 620 orang, maka uang yang dikelola komite mencapai ratusan juta rupiah. 

BACA JUGA:Kepala MAN 2 Bantah Disebut Kelola Uang Komite

Sejumlah pungutan sekolah di MAN 2 Kepahiang yang selama ini dikelola komite seperti, uang bangunan Rp 500 ribu per tahun/siswa. Termasuk, seragam sekolah untuk siswi Rp 1,5 juta dan seragam untuk siswa Rp 1 juta yang dibebankan kepada seluruh murid MAN 2 Kepahiang yang baru masuk. Kemudian, uang bulanan komite Rp 125 ribu per bulan.

Sebelumnya, Kepala MAN 2 Kabupaten Kepahiang Darwin S.Ag tak menampik dengan sejumlah pungutan yang diberlakukan di sekolahnya. Ia menyampaikan, pungutan tersebut merupakan kesepakatan yang lebih dulu telah disepakati komite sekolah. (oce)