Pemkab Bengkulu Tengah Proses Pemecatan ASN Disnakertrans Terpidana Korupsi Retribusi TKA

Reporter: Jerry/Wesjer |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 28 Feb 2025 - 22:25

Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, Apileslipi, S.Kom, M.Si --JERI/RB

Dengan demikian RO dapat dipastikan tak akan menerima gaji pensiun.

“Iya benar, RO tak akan menerima gaji pensiun karena sudah terbukti bersalah dan sudah inkrah putusan pengadilan. Semua ini sesuai aturan yang berlaku,” Tutup Lipi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bengkulu Tengah, Dr. Firman Halawa, SH, MH melalui Kasi Pidsus Rianto Ade Putra, SH, MH membenarkan, jika sidang terpidana RO, kasus tindak pidana korupsi retribusi TKA 2018/2019 sudah inkrah.

Bahkan pihaknya sudah melakukan eksekusi terkait putusan hakim.

“Iya sudah inkrah sejak tahun 2024 yang lalu. Terkait putusan hakim sudah kita eksekusi.

Saat ini RO juga sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP),” singkatnya.

Untuk diketahui, RO ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tipidkor Satreskrim Polres Bengkulu Tengah setelah didapat cukup bukti keterlibatannya.

RO dinyatakan terlibat dalam kasus ini dikarenakan memalsukan tanda tangan Kepala Disnakertrans saat itu atas perintah EE.

Tak tanggung-tanggung RO memalsukan tanda tangan Kepala Disnakertrans saat itu lebih kurang di 15 cek.

Dalam perkara ini, Negara dirugikan hingga Rp1,6 miliar

RO divonis pengadilan selama 4 tahun 8 bulan dengan denda Rp200 juta subsidair 4 bulan.

Serta diberikan pidana tambahan mengganti kerugian negara dengan berupa uang pengganti sebesar Rp3 juta.

pemkab bengkulu tengah proses pemecatan asn disnakertrans terpidana korupsi retribusi tka                            benteng, koranrb.id - badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten bengkulu tengah saat ini sedang memproses pemecatan atau pemberhentian ro yang merupakan aparatur sipil negara (asn) yang bertugas di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans). 
pemecatan ini dilakukan, karena ro merupakan terpidana kasus korupsi retribusi tenaga kerja asing (tka) tahun 2018/2019 pada disnakertrans kabupaten bengkulu tengah. 
kepala bkpsdm kabupaten bengkulu tengah, apileslipi, s.kom, m.si mengatakan, saat ini proses pemecatan ro sedang diproses. 
ia telah meminta kepala bidang (kabid) di disnakertrans untuk menindaklanjuti semua ini. 
baca juga:pemkab kaur anggarkan rp500 juta untuk perbaikan jalan desa sinar mulya
pihaknya juga akan meminta surat ke pengadilan tipikor bengkulu terkait sudah inkrahnya hukuman terpidana ro tersebut. 
“saya sudah meminta kepada kabid untuk menindaklanjuti semua ini.
kami akan meminta surat resmi terlebih dahulu ke pengadilan tipikor bengkulu.
surat ini sebagai dasar kami untuk melakukan pemberhentian terhadap ro,” ujarnya.
baca juga:polisi mulai cek tambak udang di kaur, kasat reskrim: jika penuhi unsur, naik ke penyidikan
saat ro sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya telah menerbitkan surat pemberhentian sementara yang bersangkutan. 
namun di saat keputusan pengadilan sudah inkrah, maka pihaknya menerbitkan sk pemberhentian ro. 
disaat ro diberhentikan sementara, gaji yang diterima ro 50 persen dari total gaji yang ia terima. 
namun karena ro terbukti bersalah dan keputusan sudah inkrah, maka gaji ro akan disetop dan akan diterbitkan sk pemberhentian permanen.
baca juga:dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan, usai libur lebaran, jaksa tetapkan tsk 
dengan demikian ro dapat dipastikan tak akan menerima gaji pensiun. 
“iya benar, ro tak akan menerima gaji pensiun karena sudah terbukti bersalah dan sudah inkrah putusan pengadilan. semua ini sesuai aturan yang berlaku,” tutup lipi. 
sementara itu, kepala kejaksaan negeri (kajari) kabupaten bengkulu tengah, dr. firman halawa, sh, mh melalui kasi pidsus rianto ade putra, sh, mh membenarkan, jika sidang terpidana ro, kasus tindak pidana korupsi retribusi tka 2018/2019 sudah inkrah.
bahkan pihaknya sudah melakukan eksekusi terkait putusan hakim.
baca juga:wow! berikut 4 jenis hewan laut yang tidak bisa berenang
“iya sudah inkrah sejak tahun 2024 yang lalu. terkait putusan hakim sudah kita eksekusi.
saat ini ro juga sudah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lp),” singkatnya. 
untuk diketahui, ro ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tipidkor satreskrim polres bengkulu tengah setelah didapat cukup bukti keterlibatannya. 
ro dinyatakan terlibat dalam kasus ini dikarenakan memalsukan tanda tangan kepala disnakertrans saat itu atas perintah ee. 
baca juga:pandai memanjat! berikut 4 fakta unik malagasy rainbow frog, endemik madagaskar
tak tanggung-tanggung ro memalsukan tanda tangan kepala disnakertrans saat itu lebih kurang di 15 cek.
dalam perkara ini, negara dirugikan hingga rp1,6 miliar
ro divonis pengadilan selama 4 tahun 8 bulan dengan denda rp200 juta subsidair 4 bulan.
serta diberikan pidana tambahan mengganti kerugian negara dengan berupa uang pengganti sebesar rp3 juta.
penasihat hukum ro, zetriansyah, sh mengatakan, setelah putusan kliennya tidak melakukan upaya hukum.
baca juga:kecelakaan di curup, mobil pickup remuk, pengemudi dilarikan ke rs annisa 
dia menerima tas apa yang divonis majelis hakim pada dirinya selain itu juga terpidana rully juga meminta maaf atas kelalaian dirinya yang telah memperkaya orang lain.
“kita tidak ada upaya hukum, klien kita menerima apa yang menjadi ganjaran atas tindakan dirinya, selain itu rully juga meminta maaf atas perbuatannya,” ungkap zetriansyah pada rb 28 februari 2025.
sementara itu akademisi bidang hukum pidana universitas islam negeri fatmawati soekarno bengkulu, ade kosasi, sh, mh mengatakan bahwa terdakwa yang terjerat kasus korupsi jika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka pencopotan status pns-nya adalah wajib.
hal tersebut  berdasarkan    undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn tepatnya pada pasal 87 ayat (4) uu  bahwa asn dapat diberhentikan secara tidak hormat jika melakukan kejahatan jabatan, termasuk tindak pidana korupsi.
baca juga:simpan 5 paket sabu, warga selagan raya lebaran di penjara
"untuk pns yang terseret perkara tipikor itu tidak ada ampun dan perlu diketahui bahwa tidak perlu ada proses sidang etik terdakwa bisa langsung dipecat.
sebab tipikor yang menjerat asn itu masuk dalam kategori kejahatan jabatan," ungkap ade.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan