Hermedi Rian Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 21:25

Anggota Komisi III DPRD Bengkulu Utara Hermedi Rian --sandi/rb

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Tahun ini, pelaksanaan program-program pembangunan masih banyak yang belum dilaksanakan.

Hal ini karena adanya instruksi presiden terkait dengan efisiensi anggaran, sehingga harus ada penyesuaian-penyesuaian belanja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah daerah Bengkulu Utara.

Anggota Komisi III DPRD Bengkulu Utara Hermedi Rian meminta adanya percepatan pembangunan fisik.

Apalagi pekerjaan fisik yang skala besar dan harus melalui proses lelang pekerjaan yang memakan waktu sekitar 2 bulan.

“Sehingga memang harus ada langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah,” terangnya.

Hal ini agar semua pekerjaan yang sudah dianggarkan dalam APBD bisa dilaksanakan dan manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.

Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat karena sudah melalui tahapan pembahasan dan penyusunan anggaran dan program.

“Sehingga program yang memang masuk dalam program APBD memang benar-benar program yang dirasakan dibutuhkan masyarakat,” terangnya.

Ia menerangkan jika meskipun ada efisiensi anggaran yang menyebabkan dilakukannya pemangkasan dan pergeseran program.

Namun untuk program pekerjaan fisik dan memang sudah menjadi skala prioritas pembangunan tidak dilakukan pergeseran.

“Karena baik Pemda maupun kami di DPRD sangat menyadari jika program fisik masih menjadi kebutuhan terbesar yang diinginkan masyarakat,” terangnya.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah yang memiliki program-program fisik harus mulai menyusun agenda-agenda pelaksanaan jalannya program.

hermedi rian minta percepatan pembangunan infrastruktur fisik                             arga makmur, koranrb.id – tahun ini, pelaksanaan program-program pembangunan masih banyak yang belum dilaksanakan. 
hal ini karena adanya instruksi presiden terkait dengan efisiensi anggaran, sehingga harus ada penyesuaian-penyesuaian belanja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah bengkulu utara.
anggota komisi iii dprd bengkulu utara hermedi rian meminta adanya percepatan pembangunan fisik. 
apalagi pekerjaan fisik yang skala besar dan harus melalui proses lelang pekerjaan yang memakan waktu sekitar 2 bulan. 
baca juga:dprd bengkulu utara minta kantor pertanahan lebih transparan soal perizinan perusahaan 
“sehingga memang harus ada langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah,” terangnya. 
hal ini agar semua pekerjaan yang sudah dianggarkan dalam apbd bisa dilaksanakan dan manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. 
apalagi pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat karena sudah melalui tahapan pembahasan dan penyusunan anggaran dan program. 
“sehingga program yang memang masuk dalam program apbd memang benar-benar program yang dirasakan dibutuhkan masyarakat,” terangnya.
baca juga:dewan dukung hut kabupaten bengkulu utara mulai diperingati 
ia menerangkan jika meskipun ada efisiensi anggaran yang menyebabkan dilakukannya pemangkasan dan pergeseran program.
namun untuk program pekerjaan fisik dan memang sudah menjadi skala prioritas pembangunan tidak dilakukan pergeseran. 
“karena baik pemda maupun kami di dprd sangat menyadari jika program fisik masih menjadi kebutuhan terbesar yang diinginkan masyarakat,” terangnya.
ia juga meminta organisasi perangkat daerah yang memiliki program-program fisik harus mulai menyusun agenda-agenda pelaksanaan jalannya program. 
baca juga:akhir penyidikan kasus pembebasan lahan, besok, kejari seluma periksa mantan bupati, sekda dan kepala bpn 
sehingga memang saat program tersebut dilaksanakan, pejabat terkait sudah tinggal melaksanakan pembangunan sesuai dengan kontrak kerja baik itu dalam hal mutu maupun waktu pelaksanaan.
“komitmen dari organisasi perangkat daerah tersebut sangat penting sehingga pelaksanaan program fisik yang dilakukan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” terangnya. 
ia juga menegaskan jika dirinya sebagai anggota dprd akan terus melakukan pengawasan hingga pelaksanaan pekerjaan selesai. 
apalagi saat ini hermedi rian duduk di komisi iii yang membidangi pembangunan fisik dan diantara rekanan komisi iii adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr).
baca juga:melawan predator! berikut 5 fakta unik walabi tammar
ia menegaskan dprd bengkulu utara sudah melaksanakan tugasnya sebagai fungsi anggaran dan fungsi legislasi hingga terbitnya peraturan daerah tentang apbd. 
dprd bengkulu utara juga sudah melakukan serangkaian pembahasan terkait dengan efisiensi anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah. 
“sehingga setelah semua tahapan tersebut dilakukan, kami juga masih memiliki kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan yang akan terus dilakukan agar apa yang ditargetkan pemerintah dan dprd dalam pembahasan bisa benar-benar tercapai di akhir tahun anggaran nantinya,” tegasnya. 
ia juga menyampaikan dalam pembahasan pemerintah dan dprd sepakat jika mengedepankan pembangunan fisik. 
baca juga:suaranya bisa merusak pendengaran! berikut 4 fakta unik burung bare throated bellbird
program ini juga sejalan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati bengkulu utara. 
“maka dengan komitmen pembangunan fisik yang sama tersebut, maka kami berharap opd-opd juga bisa menjalankan program dengan akuntable dan bertanggung jawab.
kami juga komisi iii akan tetap melaksanakan pemanggilan dan rapat dengar pendapat untuk memastikan program-program bisa berjalan sesuai dengan target,” pungkas hermedi rian.