Pembangunan Infrastruktur Daerah Belum Maksimal

CURUP, KORANRB.ID - DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam satu tahun ini telah tuntas melaksanakan tiga kali kegiatan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong di empat daerah pemilihan (dapil). Dari hasil reses tersebut, mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur daerah.

Sebagian besar masyarakat menilai saat ini pembangunan daerah masih belum maksimal. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Mahdi Husen, SH mengungkapkan, catatan hasil reses dan turun lapangan yang dilakukan anggota DPRD tahun 2023 ini sudah disampaikan ke Pemkab Rejang Lebong. Itu  sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di tahun ke depan.

"Banyak aspirasi yang kami terima mayoritas terkait pembangunan infrastruktur, khususnya beberapa jalan di wilayah Rejang Lebong yang masuk dalam tanggung jawab Pemkab Rejang Lebong. Saat ini dalam keadaan rusak dan belum diperbaiki seperti jalan Lubuk Ubar - Watas Marga, beberapa jalan di wilayah Lembak dan jalan-jalan lingkungan di dalam kota," terang Mahdi.

Tak hanya itu, banyak juga masyarakat yang mengeluhkan soal jalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan jalan nasional yang ada di wilayah Rejang Lebong yang banyak mengalami kerusakan. Untuk itu warga berharap peran Pemkab Rejang Lebong dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi terkait pembangunan jalan ini kepada Pemprov Bengkulu dan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Kabar Baik, BLT Dana Desa 2024 Masih Ada, Ini Syaratnya

"Contoh jalan provinsi di Desa Apur, kemuian jalan penghubung Beringin Tiga - Bengko, dan beberapa jalan milik pemprov yang berada di pusat kota seperti jalan AK Gani lintas Curup - Muara Aman, termasuk jalan Sukowati kompleks perkantoran," terang Mahdi.

Tak hanya soal infrastruktur jalan, aspirasi juga banyak disampaikan tentang pembangunan irigasi dan peningkatan infrastruktur pendidikan yang ada di Rejang Lebong. Untuk pembangunan irigasi, sambung Mahdi, banyak warga yang mengeluhkan beberapa saluran irigasi yang mengaliri air untuk lahan pertanian warga, saat ini mengalami kerusakan yang berdampak pada kecilnya debit air ke lahan pertanian warga.

"Ditambah lagi untuk sektor pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedesaan, khususnya di wilayah Lembak masih kekurangan infrastruktur bangunan, serta minimnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan," papar Mahdi.

BACA JUGA:Peserta Seleksi Bintara di Bengkulu Ditipu Oknum Polisi, Rugi Rp 750 Juta! Mobil, Tanah dan Rumah Ludes

Mahdi juga mengatakan, catatan-catatan mengenai aspirasi masyarakat ini telah dirangkum secara periodik oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang disampaikan dalam setiap rapat paripurna hasil reses dewan. Ia berharap ini bukan hanya sebagai catatan pelengkap administrasi semata, namun benar-benar bisa diimplementasikan oleh Pemkab Rejang Lebong dalam bentuk program pembangunan di tahun 2024.

"Kita dari DPRD Kabupaten Rejang Lebong akan terus mendukung setiap program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tinggal lagi seperti apa langkah dari Pemkab Rejang Lebong dalam menyusun program pembangunan daerah, baik dalam bentuk regulasi maupun penganggaran," beber Mahdi.(sly)