Pemkab Lebong Terima Surat Edaran Terbaru Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 19 Mar 2025 - 22:44

Sekda Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.-foto: fiki/koranrb.id-

pemkab lebong terima surat edaran terbaru pengangkatan cpns dan pppk formasi tahun 2024                            lebong – pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran (se) terbaru tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil (cpns) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) hasil seleksi tahun 2024. 
berdasarkan se menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) nomor b/1043/m.sm.01.00/2025, disebutkan bahwa  pengangkatan cpns akan dilaksanakan paling lambat 1 juni 2025 dan cpppk akan diangkat pada 1 oktober 2025. 
dikonfirmasi, sekretaris daerah (sekda) lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si, membenarkan hal ini. diakui sekda, pihaknya sudah menerima se tersebut dan akan segera ditindak lanjuti.
“se dari menpan-rb sudah kami terima, pengangkatan cpns paling lambat 1 juni dan pppk 1 oktober,” kata sekda, rabu, 19 maret 2025. 
dikatakan sekda, berdasarkan perintah bupati lebong, h. azhari, sh, mh, tim panita seleksi daerah (panselda) diminta untuk meneliti kembali cpns maupun cpppk yang telah lulus seleksi. 
baca juga:2 pekan usai pengukuran dampak sutt pt tlb, belum ada kejelasan
baca juga:kunjungi desa-desa, bupati arie tegaskan tak ada pungutan di sekolah dan layanan pemerintah 
pengecekan yang dilakukan mulai dari perorangan maupun secara administrasi. pengecekan kembali ini untuk memastikan tidak ada cpns maupun cpppk yang telah lulus dan menyalahi aturan yang ada. 
“saat ini, kami sedang memproses kembali semua cpns maupun cpppk yang telah lulus. kalau pengecekan kembali sudah selesai, maka akan kami angkat sesuai jadwal,” ujarnya. 
tegas sekda, jika dalam pengecekan kembali ditemukan ada indikasi kecurangan, maka orang-orang yang ditemukan ada melakukan kecurangan atau menyalahi aturan saat mengikuti seleksi berpotensi bisa dibatalkan. 
“karena sudah jelas, dalam seleksi pppk maupun cpns aturannya sudah ada,” tegasnya. 
dalam seleksi pppk tahap i yang telah dilaksanakan, diduga ada kecurangan yang terjadi. bahkan, ada dugaan honorer siluman yang ikut lulus seleksi pppk tahap i.
baca juga:bupati kepahiang kumpulkan pejabat, belanja daerah masih defisit rp10 miliar 
baca juga:perkuat sinergi dengan bpjs kesehatan, pemprov bengkulu target uhc capai 100 persen
tidak hanya itu, ada juga honorer yang diduga terlibat politik praktis saat pemilihan kepala daerah (pilkada) lebong 2024, juga dinyatakan lulus seleksi pppk tahap i di kabupaten lebong. 
“instruksi pak bupati ke kami, lihat satu per satu detail per detail (dokumen pppk, red). saya akan tahu oknum honorer yang tidak pernah bekerja di kabupaten lebong, belum dua tahun dan tidak pernah honor,” tuturnya.
jika terbukti, ada honorer siluman atau honorer yang tidak pernah bekerja namun bisa ikut seleksi pppk dan dinyatakan lulus, akan dievaluasi bahkan bisa dibatalkan.
selain itu, honorer yang terlibat politik praktis dan menyalahi aturan seleksi pppk juga bisa dibatalkan, jika terbukti melanggar aturan yang ada.
“bisa dibatalkan kalau dia (honorer) benar-benar tidak mengikuti aturan yang ada. tapi harus terbukti dulu, makanya ada beberapa panitia saya minta untuk mengecek kebenarannya,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 20 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan