Bertambah, DPRD Seluma Temukan 40 Terduga Honorer Siluman, di Pengumuman PPPK Tahap II

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 22 Mar 2025 - 22:39

Anggota Komisi I DPRD Seluma, Febrinanda Putra Pratama--Zulkarnain/rb

Samsul memastikan DPRD Seluma terus menelusuri kasus ini, terlebih karena pengangkatan resmi PPPK diundur hingga Maret 2026.

Dengan waktu yang masih cukup panjang, Samsul menegaskan bahwa mereka akan terus mengungkap nama-nama yang terlibat.

DPRD berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma bertindak untuk membersihkan seleksi PPPK dari kecurangan, sehingga tenaga honorer yang benar-benar layak mendapatkan hak mereka tanpa tergeser oleh praktik curang.

“Kami akan menyerahkan nama-nama honorer siluman ini kepada Bupati Seluma.

Pak Bupati juga sudah memberikan sinyal tidak akan memproses pengangkatan honorer siluman,” pungkas Samsul.

bertambah, dprd seluma temukan 40 terduga honorer siluman, di pengumuman pppk tahap ii                            seluma, koranrb.id – dugaan keberadaan honorer siluman dan praktik maladministrasi dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap ii di kabupaten seluma mencuat. 
anggota komisi i dprd seluma, febrinanda putra pratama, sh, mengungkapkan bahwa mereka telah mengantongi sekitar 40 nama peserta yang diduga melakukan manipulasi data dan telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pppk tahap ii.
menurut febrinanda, temuan ini berdasarkan laporan masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan praktik curang dalam seleksi tersebut.
ia menegaskan bahwa beberapa peserta yang dinyatakan lulus administrasi diduga menggunakan berbagai cara ilegal, termasuk pemalsuan dokumen.
baca juga:disdikbud lebong pastikan, besok dana bos cair 
“ada 40 orang lebih yang lulus administrasi seleksi pppk tahap ii, tetapi diduga sebagai honorer siluman.
beberapa diantaranya bahkan menggunakan pemberkasan palsu.
seperti pemalsuan tanda tangan sekda seluma dalam surat keterangan aktif bekerja.
ada juga yang diduga memanipulasi syarat tertentu agar bisa lulus administrasi,” ungkapnya.
baca juga:kemanunggalan tni bersama rakyat ukir kebahagiaan, bawa perubahan desa tengah padang
febrinanda menegaskan bahwa dprd seluma akan menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait.
langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seleksi pppk di kabupaten seluma berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“kami tidak akan tinggal diam.
kasus ini akan kami telusuri hingga tuntas.
baca juga:pemalu! berikut 5 fakta unik indian spotted chevrotain
nanti kami akan bahas lebih lanjut dengan ketua komisi i dprd seluma, hendri satrio, untuk menentukan langkah selanjutnya,” pungkasnya.
sementara itu, penelusuran dugaan kecurangan dalam seleksi pegawai pppk tahap 1 juga masih berjalan.
sejauh ini dprd seluma menemukan lebih dari 100 orang diduga honorer siluman yang lolos seleksi, padahal mereka seharusnya tidak memenuhi syarat.
wakil ketua i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos membenarkan.
baca juga:warna bulu bervariasi! berikut 4 jenis burung pipit genus pytilia
hal ini terungkap setelah serangkaian penelusuran yang dilakukan oleh komisi i dprd, termasuk melalui rapat dengar pendapat (rdp) yang memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (opd) terkait.
“dari hasil pengungkapan yang kami lakukan melalui komisi i, ditemukan lebih dari 100 honorer siluman yang lolos seleksi pppk tahap 1,” ungkap samsul.
menurut samsul, para honorer siluman ini berasal dari berbagai sektor, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga perangkat desa.
namun, mayoritas ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan.
baca juga:polresta bengkulu tanam 6000 bibit manggrove
“yang paling banyak adalah guru di dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), lalu tenaga kesehatan, teknis, dan perangkat desa,” jelasnya.
diungkapkan samsul, salah satu celah yang dimanfaatkan oleh honorer siluman ini adalah pemalsuan dokumen administrasi.
samsul menyebut, banyak dari mereka yang sebenarnya sudah tidak aktif sebagai honorer, tetapi tetap tercatat dalam database badan kepegawaian negara (bkn).
mereka juga bisa lolos karena melengkapi persyaratan dengan surat pertanggungjawaban mutlak (sptjm), yang seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.
baca juga:risiko tabrakan satelit! berikut 5 ancaman yang disebabkan sampah antariksa
samsul memastikan dprd seluma terus menelusuri kasus ini, terlebih karena pengangkatan resmi pppk diundur hingga maret 2026. 
dengan waktu yang masih cukup panjang, samsul menegaskan bahwa mereka akan terus mengungkap nama-nama yang terlibat.
dprd berharap pemerintah kabupaten (pemkab) seluma bertindak untuk membersihkan seleksi pppk dari kecurangan, sehingga tenaga honorer yang benar-benar layak mendapatkan hak mereka tanpa tergeser oleh praktik curang.
“kami akan menyerahkan nama-nama honorer siluman ini kepada bupati seluma.
pak bupati juga sudah memberikan sinyal tidak akan memproses pengangkatan honorer siluman,” pungkas samsul.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 23 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan