OJK Komitmen Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah, Gelar Puncak GERAK Syariah 2025

SYARIAH: Puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) digelar di kantor OJK Jakarta.-foto: ojk.go.id/koranrb.id-

KORANRB.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk semakin meningkatkan akses keuangan syariah di masyarakat melalui berbagai program yang berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan keuangan syariah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam Puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) bertempat di Kantor OJK di Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

Menurutnya, peningkatan inklusi keuangan syariah secara cepat dan merata sangat penting, mengingat tingkat inklusi keuangan syariah menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 sebesar 12,88 persen. Sementara tingkat literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen.

“Kami minta teman-teman semua di jajaran PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dan tentu semua stakeholder kita di sini untuk menjadikan ini tantangan bagi kita. Jangan sampai apa yang sudah baik dalam literasinya itu karena ketidakadaan aksesnya itu menjadi kontraproduktif, menjadi kemudian skeptis dan apatis," kata Mahendra Dilansir dari laman ojk.go.id.

Selain inklusi keuangan syariah, tambah Mahendra, ada sejumlah tantangan untuk mendorong industri keuangan syariah yaitu pengembangan dan diferensiasi produk yang masih terbatas dan terbatasnya sumber daya insani di bidang keuangan syariah.

BACA JUGA:Toyota Trust Hadirkan Layanan Pembelian Mobil Bekas Toyota

BACA JUGA: Petani Kopi Full Senyum, Harga Naik Lagi Rp75 Ribu

Mahendra menambahkan, berbagai program dan kebijakan telah dijalankan OJK untuk terus memperkuat industri keuangan syariah antara lain dengan mengeluarkan sembilan regulasi (POJK) dalam dua tahun terakhir ini.

Sembilan POJK itu antara lain terkait dengan Kelembagaan BPR/BPRS, Kelembagaan UUS, Tata Kelola Bank Umum, Tata Kelola BUS/UUS, Penerapan Tata Kelola BPR/BPRS, Pengembangan Kapasitas SDM BPR/BPRS, Penetapan Status dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Layanan Digital oleh Bank Umum, dan Penetapan Status dan Tindaklanjut BPR dan BPRS.

Selain itu, terdapat tujuh SEOJK yang diterbitkan antara lain terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, Perubahan Kegiatan Usaha, dan Penyelenggaraan Produk BPRS.

OJK juga mencatat per Januari 2025, kinerja industri jasa keuangan syariah terus meningkat. Total aset industri keuangan syariah meningkat sebesar 10,35 persen year on year (yoy) menjadi sebesar Rp2.860,1 triliun dengan total aset perbankan syariah sebesar Rp948,2 triliun, pasar modal syariah Rp1.740,2 triliun dan lembaga keuangan non-bank sebesar Rp171,7 triliun.

Kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi mendorong agar pelaku jasa keuangan syariah terus berinovasi untuk terus mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan syariah.

“Kita harus bersama mencari cara-cara yang bisa menjangkau masyarakat yang sebetulnya hanya mau dengan syariah. Nah ini tugas Bapak Ibu semua bagaimana untuk menjangkau saudara-saudara kita yang inginnya hanya buka syariah tapi mungkin secara akses kurang mendapat akses," papar Friderica.

Friderica juga menyampaikan selama pelaksanaan GERAK Syariah 2025 telah diikuti oleh sebanyak 6,35 juta orang melalui beragam kegiatan edukasi keuangan syariah.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan