Capaian Kinerja Mesti Tinggi Bila Tak Ingin Hilang Jabatan

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Ini menjadi peringatan bagi pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mukomuko. Capaian kinerja mesti tinggi bila tidak ingin kehilangan jabatan alias dinonjobkan. 

Penegasan demikian disampaikan Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE, MM, Ak. CA, CPA, CPI. Tak hanya berorientasi kinerja yang terus meningkat, pejabat juga mesti memaksimalkan pelayanan terhadap Masyarakat.

Tidak hanya menjadi penonton yang tidak memiliki inovasi dalam membangun daerah. Menurut Bupati yang menjadi ukuran adalah kinerja. 

BACA JUGA: Warning! 80 Desa Belum Ajukan Pencarian DD, Rawan Gagal Disalurkan

‘’Semua kepala OPD harus memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan publik, dan membangun daerah. Jika dirasa tidak mampu, jangan salahkan kami kalau pejabat diganti,” tegasnya, kemarin (25/10).

Untuk evaluasi kinerja baik kepala OPD yang masih berstatus Plt ataupun yang sudah definitif, dipastikan Bupati akan terus dilakukan selama tiga bulan sekali. Evaluasi kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa kepala dinas sudah bekerja maksimal atau belum. Apakah masih layak menjabat, atau perlu diganti.

‘’OPD harus teruslah berinovasi. Jangan hanya terpaku dengan program kerja yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Sebab masih banyak peluang yang bisa didapatkan dari pemeritah pusat,’’ sampai Bupati.

BACA JUGA: Baru Empat KPU Teken NPHD Dana Pilkada

Yang perlu diingat juga, Bupati menyatakan jangan pernah lengah dengan adanya perubahan regulasi. Pejabat harus bekerja sesuai regulasi. 

‘’Pastinya kita harus bisa memahami dan siap mengikuti. Jika kita telah mengikuti aturan, insya Allah aman, jauh dari sangkaan hukum,” paparnya. 

Sementara itu saat ini sedang menyongsong program kerja tahun 2024 bersumber dari dana transfer pusat, baik DAK, DBH maupun lainnya. Bupati meminta pastikan semua usulan yang telah disampaikan ke pemerintah pusat tetap dipantau.

‘’Jangan setelah diusulkan ditinggalkan. Sebab yang mengusulkan program kerja yang penganggarannya ke pemerintah pusat tidak hanya Kabupaten Mukomuko, tetapi se Indonesia. Jika tidak paham segera berkoordinasi, jangan hanya diam saja,’’ tandas Bupati.(pir)