Mukomuko Perketat Pengawasan Distribusi BBM

KORANRB.ID – Di tengah krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko menjadi daerah yang relatif aman dari kelangkaan. 

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas pasokan BBM di wilayahnya.

Kepala Disperindagkop dan UKM Mukomuko, Nurdiana, SE, M.AP menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM di seluruh SPBU terus diperketat guna mencegah praktik penimbunan dan pengalihan BBM ke luar daerah.

“Untuk Mukomuko, kami pastikan stok BBM jenis apapun mencukupi dan tidak ada kelangkaan. Oleh sebab itu, pengawasan kami perketat agar tidak ada praktik penimbunan atau pembawaan BBM keluar daerah yang bisa memicu kelangkaan,” tegas Nurdiana.

BACA JUGA: Sistem Penerimaan Murid Baru SD di Mukomuko Dimulai 7 Juli 2025 Mendatang

BACA JUGA:Petani Mukomuko Minta Tunda Cetak Sawah Baru, Ini Alasannya

Disperindagkop dan UKM melakukan pemantauan langsung setiap hari ke lima SPBU di Mukomuko yang tersebar di Kecamatan Ipuh, Pondok Suguh, Penarik, Kota Mukomuko, dan Lubuk Pinang. 

Setiap SPBU diketahui memiliki pasokan minimal 16 ribu liter BBM per hari, seluruhnya dipasok dari Kota Padang, Sumatera Barat.

“Pemilik SPBU dapat langsung memesan ulang jika stok mulai menipis. Kami pastikan semua jenis BBM tersedia, mulai dari solar subsidi, pertalite, hingga pertamax dan dexlite yang termasuk BBM non subsidi,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa posisi Mukomuko yang berada di jalur lintas barat Sumatera (Jalibar) menjadikan ketersediaan BBM sangat penting untuk kelancaran arus lalu lintas dan kegiatan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:Bongkar Duit PPG! Kepala Kemenag Seluma Dipanggil Jaksa, Rp10 Juta Per Guru?

BACA JUGA:Waspada! 15 Anak Kepahiang jadi Korban Tindak Asusila

“Terkadang pengiriman BBM dari Padang mengalami keterlambatan antara 3 sampai 4 jam, itu sudah biasa. Namun, kami pastikan tidak terjadi antrean kendaraan di SPBU seperti yang sering terlihat di daerah lain, termasuk ibu kota Provinsi Bengkulu,” tambahnya.

Untuk mencegah kebocoran distribusi, pihak Disperindagkop dan UKM menerapkan sistem barcode dalam proses penjualan BBM, serta mencatat seluruh pasokan yang masuk dan keluar dari setiap SPBU.