Langgar Netralitas, Oknum Pejabat Kepahiang Layak Disanksi Tegas

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 24 Dec 2023 - 01:56

HERU/RB Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Asuan Toni--

langgar netralitas, oknum pejabat kepahiang layak disanksi tegas                            koranrb.id - langkah bawaslu merespon cepat dengan menindaklanjuti indikasi pelanggaran netralitas asn oleh salah satu oknum pejabat di lingkungan pemkab kepahiang, mendapat apresiasi luas. 
terlepas apapun hasilnya nanti, langkah di atas setidaknya menuai harapan banyak pihak akan terciptanya pelaksanaan pemilu 2024 di kabupaten kepahiang secara jujur dan adil. 
baca juga:kuota kpps pemilu 2024 di kepahiang banyak kosong
tokoh pemuda sekaligus tokoh mahasiswa kabupaten kepahiang kurnia eja putra, sabtu 23 desember 2023 menilai, dalam mengambil  putusannya nanti, bawaslu mesti terlepas dari berbagai kepentingan. 
dari kasus yang ditangani ini pula lanjutnya, integritas dan kapasitas bawaslu kabupaten kepahiang akan diuji.
baca juga:pajak daerah suplay pad kepahiang tertinggi 2023
 "kami sebagai pemuda kepahiang mengapresiasi tinggi dengan langkah bawaslu menindaklanjuti indikasi pelanggaran netralitas asn yang dilakukan oknum pejabat kepahiang ini. mudah-mudahan saja, ini bisa menjadi shock terapy bagi pemangku kebijakan lainnya untuk tak coba-coba melanggar netralitas asn selama pemilu 2024," papar kurnia. 
pria yang juga menjabat ketua umum hmi komisariat umb ii ini juga berharap, putusan yang diambil bawaslu kabupaten kepahiang nantinya dapat menjadikan pemilu 2024 di kabupaten kepahiang benar-benar berjalan secara bersih.
baca juga:susu pileg 2024, upah melipat lebih mahal 
"ini juga diharapkan bisa jadi contoh, kita semua bisa menjadi pengawas dan bisa saling mengawasi. bagi yang melanggar, khususnya pejabat dari kalangan asn layak disanksi tegas. karena mereka ini kan mestinya jadi contoh dan panutan," demikian kurnia. 
sementara itu, anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni menyampaikan, dalam waktu secepatnya pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi sesuai hasil klarifikasi yang telah dilakukan panwascam kepahiang. 
baca juga:di perantauan warga kepahiang terduga teroris dicokok densus
sebelumnya, panwascam kepahiang telah menghadirkan oknum pejabat dan istri, lo partai golkar dan calon dpd ri terkait pelanggaran pemasangan apk. 
sebagai acuan, dalam rangka menjaga netralitas pns  surat keputusan bersama (skb) 2024 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan telah diterbitkan. 
baca juga:akhir tahun, antisipasi lonjakan pengujung kebun teh kabawetan
skb 3 menteri melibatkan, kementerian pan rb, kemendagri bkn dan bawaslu ri.  seorang  asn memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam undang-undang no. 5/2014 tentang asn. dalam aturan tersebut termaktub bahwa asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
asn pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
disebutkan pada pasal 9 ayat (2) uu asn,  secara tegas menyebutkan pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
sebab dalam upaya menjaga netralitas asn dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan asn, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.
lalu,  peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (uu asn), pasal 2 huruf f uu asn dan penjelasannya. lalu, pada penjelasan umum uu asn hingga pasal 8 ayat (4) jo. pasal 14 huruf i angka 3 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
adapun sanksi bagi asn pns yang melanggar, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf c uu asn.
bagi pns yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan terdiri atas, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. lalu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. (oce)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 25 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan