Baru 3 KPU Kab dan KPU Prov Bengkulu Teken Berita Acara Bersama TAPD

BENGKULU, KORANRB.ID – Progres usulan anggaran Pemilu 2024, baru tiga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan KPU Provinsi Bengkulu yang telah tanda tangan Berita Acara (BA) dalam progres usulan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun KPU yang telah tanda tangan BA kesepakatan dengan TAPD ialah KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan usulan Rp 25.001.000.000, KPU Kabupaten Bengkulu Utara Rp 28.828.405.200, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Rp 25.743.815.300 dan terakhir untuk KPU Provinsi Bengkulu sebesar Rp 110.284.000.000.

BACA JUGA:ASN Kota Bengkulu Harus Netral

Untuk sisa KPU kabupaten yang lain masih dalam proses usulan hanya KPU Kota Bengkulu yang telah masuk dalam tahap sudah dibahas.

Berikut macam tahapan progres usulan anggaran Pemilu 2024 pertama taham belum dibahas, kedua tahap sudah dibahas, ketiga tahap sudah tanda tangan BA, terakhir tahapan tanda tangan NPHD.

BACA JUGA:Sikapi Dugaan Perundungan di Sekolah, Panggil Guru dan Turunkan Inspektorat

Ketua KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono SE menyampaikan hampir 50 persen dari total KPU Kabupaten/kota yang telah lanjut pada proses tanda tangan BA dengan TAPD. Namun masih banyak dari KPU kabupaten/kota yang masih dalam progres pengajuan.

“Saat baru ada empat KPU Kabupaten yang sudah tanda tangan BA dengan TAPD untuk sisa kabupaten yang lain masih dalam proses,” sampai Rusman Rabu (25/10) siang.

BACA JUGA:8 Ribu Bantuan Pangan Non Beras BPN Disalurkan

Rusman mengungkapkan KPU kabupaten/kota untuk melakukan komunikasi serta koordinasi kepada Pemerintah Daerah di wilayah masing – masing. Hal ini harus dilakukan guna KPU kabupaten/kota dapat menemukan titik terangnya.

“Agar kiranya KPU kabupaten/kota melakukan koordinasi secara intensif kepada pemerintah daerah masing – masing,” ungkap Rusman.

Rusman juga menambahkan kenapa masih banyak KPU kabupaten/kota yang progres usulan masih dalam proses dikarenakan kendala yang bermacam – macam.

“Ya tentu memiliki kendala masing – masing itulah kita tekankan kepada KPU kabupaten kota agar intensif mengawal itu,” tutupnya. (cw1)