Sejarah Masjid Agung Kepahiang, Pembangunan Diwarnai Drama Politik, Ganti Nama dan Sertifikat Hilang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 03 Jan 2024 - 11:55

Sejarah pendirian Masjid Agung Baitul Hikmah Kepahiang diwarnai dengan intrik politik hingga berganti nama. Bahkan sampai saat ini sertifikat masjid ini pun lenyap entah kemana. FOTO: Heru Prama Putra/KORANRB.ID--

sejarah masjid agung kepahiang, pembangunan diwarnai drama politik, ganti nama dan sertifikat hilang                             bengkulu, koranrb.id -  drama dan intrik politik warnai pembangunan masjid agung kepahiang, yang kini memiliki nama resmi masjid agung baitul hikmah. semula, masjid megah yang kini berada persis di seberang kantor bupati kepahiang tersebut, memiliki nama masjid agung al amin. 
pemberian nama yang dianggap identik dengan nama belakang bupati kepahiang bando amin c kader itu, akhirnya diganti. seiring pergantian kepemimpinan kabupaten kepahiang di bawah hidayatullah sjahid, penamaan masjid hingga yayasan sebagai pengelola pun dirombak total. tak hanya itu, desain awal masjid yang ada di era bando amin ikut berubah. 
baca juga:sejarah masjid jamik bengkulu, dibangun pejuang tahun 1828 dan direnovasi oleh soekarno 
awalnya, masjid agung kepahiang memiliki rancangan 'wah' dengan miniatur ka'bah menyertai di dalam areal masjid seluas 2 ha tersebut. bagaimana perjalanan pembangunan masjid agung kepahiang? berikut ulasannya dirangkum koranrb.id.  wacana pembangunan masjid agung telah digagas bupati kepahiang 2 periode (2005-2015), bando amin c kader. ia yang menginginkan kabupaten kepahiang memiliki bangunan ikonik. 
tak hanya kantor bupati dan bangunan perkantoran yang telah lebih awal dibangun. sebagai daerah pemekaran dengan mayoritas umat islam di dalamnya, sebuah bangunan masjid megah dianggap pas sebagai salah satu ikon daerah. 
baca juga:masya allah! masjid al jihad seluma berusia 1 abad lebih, begini sejarahnya
hingga kemudian diputuskan pembangunan masjid agung yang dinamai al amin, dibangun di depan kantor bupati. proses pembangunan tak mudah, lantaran lahan tersebut bukanlah milik kabupaten. melainkan merupakan milik smk - sppn kelobak, di bawah naungan pemprov bengkulu. 
puncaknya pada agustus 2012, pemkab kepahiang mengambil langkah berani dengan melakukan penggusuran bangunan spp hingga menuai polemik panjang. pemkab beralasan, lahan hibah dari provinsi tak kunjung ada kejelasan setelah ditunggu 3 tahun lamanya atau saat gubernur bengkulu dijabat agusrin m najamudin. 
baca juga:sejarah pembangunan masjid agung mukomuko, ternyata pernah berganti nama 
pemkab pun ingin menyegerakan pembangunan masjid agung al amin. pro dan kontra pun terjadi terkait langkah tersebut, baik di kabupaten kepahiang hingga di pemprov bengkulu. karena hal ini pula, sempat menyeret beberapa petinggi di pemkab kepahiang ke ranah hukum. 
selama proses berjalan, intrik politik terus mewarnai. di kabupaten kepahiang, bertaburan selebaran hingga baliho hujatan dan tudingan miring kepada gubernur bengkulu yang kala itu dijabat junaidi hamsyah. di kota bengkulu, kantor gubernur pun jadi sasaran demo masa yang menganggap apa yang dilakukan pemprov bengkulu sebagai upaya penghalangan pembangunan masjid.
baca juga:sejarah masjid agung arga makmur, pernah dipindah di era presiden soeharto
hingga masa jabatan bando amin habis, apa yang diimpikan mendirikan bangunan masjid megah ikon kabupaten kepahiang tetap tak terwujud. 
titik awal pembangunan masjid agung
desa talang tige kecamatan muara kemumu jadi saksi bersejarah. pada januari 2015, disaat kabupaten kepahiang telah dipimpin penjabat bupati kepahiang h. cik asan denn sh, m.s sengketa lahan dapat diselesaikan. ini setelah, penjabat gubernur bengkulu h. suhajar diantoro secara resmi menyerahkan langsung surat keputusan (sk) lahan hibah milik eks sppn kelobak kepada pemkab kepahiang untuk kemudian dijadikan lahan pembangunan masjid agung kepahiang al-amin.
sk gubernur no: p.331.ix tahun 2015, berisi tentang hibah tanah sekolah penyuluh pertanian kelobak provinsi bengkulu kepada pemkab kepahiang. waktu berjalan, februari 2016 kabupaten kepahiang memiliki bupati baru. yakni, hidayatullah sjahid. bupati berganti, kebijakan pun beda.
baca juga:masjid agung sultan abdullah
meski demikian hidayatullah sjahid, tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan masjid agung kepahiang. tahap awal, lewat apbd 2016 dana hibah rp 5 miliar diluncurkan sebagai penanda pembangunan masjid agung. berturut-turut pada  ta 2017 kembali diluncurkan dana rp 5 miliar dan di ta 2019 dana apbd rp 10 miliar kembali dikucurkan.
pada 2019, pemkab kepahiang secara perdana menjalankan salat id bersama jemaah sekitar masjid agung meski saat itu proses pembangunan belum tuntas. menuju pembangunan tahap akhir masjid agung, wacana pergantian nama pun diluncurkan. nama lama masjid agung al amin dianggap tidak pas, lantaran dianggap hanya menonjolkan 1 individu dan lekat dengan nama belakang bupati kepahiang terdahulu. 
baca juga:bkm harus memanajemen masjid dengan baik
tiga nama pengganti pun dilempar ke publik, yakni baitul ilmi, daarul falah dan baitul hikmah. belakangan, dari pemilihan yang tak diketahui publik secara terbuka itu pun, tiba-tiba saja menetapkan 1 nama. yakni, masjid agung baitul hikmah. 
hingga kemudian, per 2018 bagian kesra setkab kepahiang memutuskan, nama baru masjid agung sudah ditentukan diperkuat dengan pembuatan surat keputusan (sk).  pembangunan masjid agung terus berlanjut, ke tangan yayasan.
dengan pola bantuan hibah, lanjutan pembangunan masjid agung kepahiang bukan tanpa kendala. pada 2020, dana hibah rp 3 miliar pertama untuk kelanjutan pembangunan masjid agung dikelola yayasan. dilanjutkan pada 2022, dana hibah rp 1,4 miliar. di tengah perjalanan, ada proses peralihan ketua yayasan. hal ini terjadi terjadinya pergantian posisi sekda, dari zamzami zubir kepada hartono yang resmi dilantik pada oktober 2021. 
baca juga:2024, alokasi honor imam masjid bertambah
terkini, meski realisasi bangunan jauh dari mimpi bupati kepahiang sebelumnya. masjid agung telah digunakan untuk serangkaian kegiatan ibadah. masalah selesai? ternyata persoalan masjid agung tak kunjung reda. mulai dari pengelolaan masjid oleh yayasan yang kemudian menjadi catatan bpk.
pemkab kepahiang saat ini masih dipusingkan dengan sertifikat lahan masjid agung kepahiang yang tak diketahui di mana rimbanya. pihak yayasan terus berupaya keras mencari keberadaan sertifikat lahan masjid agung, hingga batas waktu yang tak ditentukan. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 6 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan