Perkara Dana BOK Kaur, Kadis dan 2 Kapus Eksepsi

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 03 Jan 2024 - 23:47

TERDAKWA: Para terdakwa dugaan korupsi dana BOK Kaur, usai mengikuti persidangan di PN Bengkulu. FIKI/RB --

Menanggapi eksepsi ini, JPU Kejari Kaur, Bobi Muhammad Ali Akbar, SH, MH mengatakan, pihaknya diberi waktu tujuh hari untuk menanggapi. Jawaban atas eksepsi tersebut akan disampaikan penuntut umum pada sidang yang diagendakan pada 9 Januari 2024 mendatang.

“Kalau menurut kami penuntut umum, sebagaimana fakta perbuatan, kemudian menjadi fakta hukum. Kami sudah melakukan secara cermat dalam surat dakwaan,” kata Bobi.

Untuk perbuatan-perbuatan melawan hukum yang temuan dalam surat dakwaan, akan pihaknya buktikan dalam persidangan selanjutnya.

“Ada perbuatan melawan hukum, mungkin nanti mudah-mudahan nanti sampai ke tahap pembuktian. Akan kita jabarkan dipembuktian. Termasuk fee 2 persen yang diminta (Kepala Dinas Kesehatan Kaur, red),” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam perkara ini menyeret empat terdakwa, yakni yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Darmawansya, Sekretaris Dinkes Gusdiarjo, Kapus Kaur Utara Ricke James Yunsen, dan Kapus Kaur Tengah Indah Fuji Astuti.

Pada persidangan 19 Desember 2023 lalu, para terdakwa didakwa pasal berlapis. Primer, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasen Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 19 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam uraian dakwaan, bahwa setiap pencairan dana BOK, dipotong dua persen dari anggaran makan minum, pengadaan ATK dan Pembuatan Sepanduk. Pemotongan 2 % ini, berdasarkan permintaan Kepala Dinas disampaikan secara lisan dalam rapat diikuti seluruh Kapus di Kaur, di kantor Dinas Kesehatan kaur.

Nominal anggaran BOK Kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan ATK dan pembuatan sepanduk, Rp 1 miliar. Dari jumlah tersebut, timbul Kerugian Negara (KN) Rp 406 juta.

Sejauh ini, untuk pengembalian KN lebih kurang Rp 350 juta.

perkara dana bok kaur, kadis dan 2 kapus eksepsi                            koranrb.id – tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan (bok) kaur tahun anggaran 2022, mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntutu umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur. 
tiga terdakwa yang mengajukan eksepsi, meliputi kepala dinas kesehatan kaur, darmawansya, kepala puskesmas (kapus) kaur utara, ricke james yunsen, dan kapus kaur tengah indah fuji astuti. 
baca juga:mantan mantri bank bumn didakwa rugikan negara rp 1,4 miliar, ph: kita eksepsi, ini perdata
eksepsi ini disampaikan dalam persidangan, yang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, selasa (2/1), diketuai majelis hakim, fauzi israh, sh, mh. 
penasehat hukum (ph) tiga terdakwa, sopian siregar, sh, mkn menilai, surat dakwaan jpu kejari kaur, tidak cermat dan tidak jelas. menurut sopian, surat dakwaan itu tidak memenuhi syarat-syarat, salah satunya sarat formil dan materil.
baca juga:korek api sambar kasur, bedengan 6 pintu ludes 
“sebagaimana diatur didalam 143 ayat ( 2 ) kuhap, yang menyatakan bahwa dakwaan jpu haruslah memenuhi syarat-syarat, salah satunya sarat formil maupun materiil,” kata sopian, rabu (3/1). 
diijelaskan sopian, syarat formil maupun meteriil, dakwaan itu harus memuat secara cermat dan jelas sedangkan didalam dakwaan ketiga klaine nya, tidak cermat. 
baca juga:curi hp, warga lingkar barat ditangkap
sopian menilai, di dalam dakwaan tersebut menyatakan bahwa kapus kaur utara, dan kapus kaur tengah menerima uang dari kapus yang lain kemudian diserahkan kepada pengguna anggaran (pa) dalam hal ini adalah kepala dinas kesehatan. 
“tetapi tidak disebutkan di dalam dakwaan, kapan dan dimana uang itu diserahkan, terus cara menyerahkannya juga tidak dijelaskan. sehingga kami menilai, itu tidak jelas,” ujar sopian. 
baca juga:modus dinikahi, gadis 13 tahun jadi korban pelecehan
untuk itu, sopian berkeyakinan, eksepsi yang disampaikan pihaknya akan diterima. sopian menegaskan, dakwaan jpu kepada ketiga kliennya tidak jelas dan tidak cermat. oleh sebab itu dakwaan tersebut harusla batal demi hukum.
“karena kami pahami adalah, dakwaan itu adalah mahkota. mahkota dari jpu,” pungkasnya. 
menanggapi eksepsi ini, jpu kejari kaur, bobi muhammad ali akbar, sh, mh mengatakan, pihaknya diberi waktu tujuh hari untuk menanggapi. jawaban atas eksepsi tersebut akan disampaikan penuntut umum pada sidang yang diagendakan pada 9 januari 2024 mendatang. 
baca juga:tangani 1.426 tindak pidana, curat mendominasi 364 kejadian
“kalau menurut kami penuntut umum, sebagaimana fakta perbuatan, kemudian menjadi fakta hukum. kami sudah melakukan secara cermat dalam surat dakwaan,” kata bobi. 
untuk perbuatan-perbuatan melawan hukum yang temuan dalam surat dakwaan, akan pihaknya buktikan dalam persidangan selanjutnya. 
baca juga:fakta sidang jilid iii korupsi bbm dprd seluma diselidiki
“ada perbuatan melawan hukum, mungkin nanti mudah-mudahan nanti sampai ke tahap pembuktian. akan kita jabarkan dipembuktian. termasuk fee 2 persen yang diminta (kepala dinas kesehatan kaur, red),” tutupnya. 
untuk diketahui, dalam perkara ini menyeret empat terdakwa, yakni yakni mantan kepala dinas kesehatan darmawansya, sekretaris dinkes gusdiarjo, kapus kaur utara ricke james yunsen, dan kapus kaur tengah indah fuji astuti. 
baca juga:fakta sidang jilid iii korupsi bbm dprd seluma diselidiki
pada persidangan 19 desember 2023 lalu, para terdakwa didakwa pasal berlapis. primer, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasen tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri no 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
subsidair, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:kn dugaan korupsi kpu kaur mulai dihitung 
dalam uraian dakwaan, bahwa setiap pencairan dana bok, dipotong dua persen dari anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk. pemotongan 2 % ini, berdasarkan permintaan kepala dinas disampaikan secara lisan dalam rapat diikuti seluruh kapus di kaur, di kantor dinas kesehatan kaur. 
nominal anggaran bok kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk, rp 1 miliar. dari jumlah tersebut, timbul kerugian negara (kn) rp 406 juta. 
sejauh ini, untuk pengembalian kn lebih kurang rp 350 juta.
baca juga:kn dugaan korupsi kpu kaur mulai dihitung 
sekedar mengulas, pada 2022 lalu, ada 16 puskesmas di kaur mendapat kucuran dana bok ini dengan pagu anggaran rp 15 miliar. dari anggaran itu, sudah terealisasi rp 13 miliar.
pada maret 2022, dinas kesehatan kaur menggelar rapat di kantor dinkes kaur. rapat ini dihadiri seluruh kapus yang menerima kucuran dan bok.
dalam rapat itu, diduga ada perintah dari kepala dinas kesehatan kaur, agar seluruh kapus menyetor 2 persen setiap pencairan dana bok ini. (eng)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan