Terjerat Dua Kali, Eks Kades Minta Hukuman Ringan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 05 Jan 2024 - 23:40

TERDAKWA: Selamat Amin, terdakwa dalam perkara dugaan korupsi DD Lubuk Tunjung 2020. FIKI/RB --

Terdakwa ditutut pasal Subsidair Dakwaan JPU, Pasal 3 Jo Pasal 18 A (1) huruf a , huruf b , ayat (2) , Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekedar mengulas, Diuraikan dalam dakwaan JPU. Terdakwa menjabat sebagai Kades sejak 2017 sampai 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180 386 VIII Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016.

KN Rp 578 juta itu diduga timbul akibat adanya kekurangan volume pada pembuatan Jalan Rabat Beton dan Drainase, serta tidak menyetorkan pajak.

Terdakwa dalam pengelolaan APBDes Lubuk Tunjung, selain tidak melibatkan atau memberdayakan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdakwa secara melawan hukum mengelola sendiri anggaran APBDes yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadinya.

Terdakwa diduga menggunakan uang APBDes 2020 tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung, namun digunakan untuk keperluan pribadi.

Untuk diketahui, pada Januari lalu Majelis Hakim yang diketuai Fauzi Isra, SH MH telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa Selamat Amin, dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Tidak hanya itu, lantaran belum melakukan pengembalian KN, ia dikenakan uang pengganti (UP) Rp 506 juta, atas perkara korupsi APBDes 2021 dengan total kerugian mencapai Rp 506 juta. (eng)

terjerat dua kali, eks kades minta hukuman ringan                            koranrb.id – mantan kepala desa (kades) bernama selamat amin, terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dana desa (dd) lubuk tunjung, kecamatan sindang beliti ilir, kabupaten rejang lebong (rl) tahun anggaran 2020 dengan kerugian negara (kn) rp 578 juta. 
melalui penasehat hukumnya (ph), selamat amin minta kepada jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) rl agar dapat meringankan tuntutan. 
baca juga:kolektor ditangkap, gelapkan uang nasabah rp14,8 juta
“pada dasarnya, pembelaan dari kita selaku penasehat hukum terdakwa memohon keringan dari jpu,” ucap ph terdakwa, endah rahayu ningsih, sh, kemarin (5/1). 
pembelaan itu, disampaikan ph-nya di persidangan 3 januari 2024 lalu, di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, diketui majelis hakim, fauzi israh, sh,mh.
baca juga:puslabfor olah tkp kebakaran smkn 3, 6 saksi diperiksa
dilanjutnya endah, permintaan keringan ini, lantaran saat ini kliennya masih berstatus terpidana pada perkara sebelumnya. 
“klien saya mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya,” pungkasnya. 
sementara itu, jpu kejari rl, abi punjangga putra, sh,mh mengatakan, atas pleidoi yang disampaikan terdakwa selamat amin pada persidangan 3 januari lalu, pihaknya tetap pada tuntutan. 
baca juga:dua saksi terpidana jilid i kuatkan dakwaan jpu
“kami tetap pada tuntutan.  yang memberatkan terdakwa ini. karena ini adalah perbuatan pelaku yang kedua, kemudian kn-nya juga lebih besar dari kn perkara sebelumnya,” singkat abi. 
untuk diketahui, pada sidang tuntutan di pn tipikor bengkulu, pada 20 desember 2023 lalu, terdakwa selamat amin, dituntut jpu dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan atau setara 42 bulan kurungan penjara. denda rp 50 juta, subsidair 3 bulan kurungan.
baca juga:mantan direktur pdam dituntut 2,5 tahun, up rp 454 juta 
dengan pidana tambahan berupa uang pengganti (up) rp 500 juta, atau diganti 1 tahun hukuman penjara. 
terdakwa ditutut pasal subsidair dakwaan jpu, pasal 3 jo pasal 18 a  (1) huruf a , huruf b , ayat (2) , ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
sekedar mengulas, diuraikan dalam dakwaan jpu. terdakwa menjabat sebagai kades sejak 2017 sampai 2022 berdasarkan keputusan bupati rejang lebong nomor 180 386 viii tahun 2016 tanggal 01 agustus 2016.
baca juga:mantan mantri bank bumn didakwa rugikan negara rp 1,4 miliar, ph: kita eksepsi, ini perdata
kn rp 578 juta itu diduga timbul akibat adanya kekurangan volume pada pembuatan jalan rabat beton dan drainase, serta tidak menyetorkan pajak. 
terdakwa dalam pengelolaan apbdes lubuk tunjung, selain tidak melibatkan atau memberdayakan tim pelaksana pengelolaan keuangan desa (ppkd), terdakwa secara melawan hukum mengelola sendiri anggaran apbdes yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadinya.
baca juga:korek api sambar kasur, bedengan 6 pintu ludes 
terdakwa diduga menggunakan uang apbdes 2020 tidak sebagaimana mestinya. seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik di desa lubuk tunjung, namun digunakan untuk keperluan pribadi.
untuk diketahui, pada januari lalu majelis hakim yang diketuai fauzi isra, sh mh telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa selamat amin, dengan hukuman penjara selama 3 tahun. tidak hanya itu, lantaran belum melakukan pengembalian kn, ia dikenakan uang pengganti (up) rp 506 juta, atas perkara korupsi apbdes 2021 dengan total kerugian mencapai rp 506 juta. (eng)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan