13 SPBU Disanksi, di Mukomuko Masih Berlaku

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 06 Jan 2024 - 22:55

ANTRE: Beberapa kendaraan bermesin disel, terlihat mengantre BBM jenis biosolar di SPBU. --Fiki/RB

“Secara aturan perusahaan-perusahaan besar angkutan batu bara, tambang galian C dan sawit tidak berhak memakai BBM subsidi,” tuturnya.

Disamping itu, terang Denni, untuk kuota BBM jenis pertalite, tahun ini sedikit mengalami penurunan dibanding 2023 lalu.

2024 ini, Bengkulu mendapatkan alokasi pertalite 267.716 Kilo Liter. Tahun 2023 lalu alokasi pertalite sebanyak 287.477 Kilo Liter.

“Tahun ini untuk jenis pertalite ada penurunan alokasi sekitar 19.761 Kilo Liter,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos., M.Kes menyebutkan, Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor: 500/1900/B.3/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Pengendalian BBM Jenis tertentu (Minyak Solar) dan Jenis Khusus Penugasan (Pertalite) di Provinsi Bengkulu Terhitung Tanggal 3 Januari 2024 Dinyatakan Tidak berlaku.

“SE Gubernur tentang pengendalian BBM Jenis Tertentu sudah dicabut per 3 Januari lalu,” singkat Sekda.(eng)

13 spbu disanksi, di mukomuko masih berlaku                             bengkulu, koranrb.id – sepanjang tahun 2023, pertamina memberikan sanksi pada 13 stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) di provinsi bengkulu. 
sanksi yang diberikan cukup beragam, tergantung pelanggaran yang telah dilakukan dalam penyaluran bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi. baik itu jenis biosolar maupun pertalite.
mulai dari penghentian sementara penyaluran biosolar dan pertalite ke spbu yang disanksi, hingga membebankan biaya pengganti atas subsidi bbm yang diselewengkan oleh spbu (lihat grafis). bahkan satu spbu di mukomuko saat ini masih terkena sanksi penghentian sementara penyaluran biosolar dan pertalite hingga 16 januari mendatang.
baca juga:pemerintah bayar kompensasi bbm mencapai rp 132 triliun ke pertamina
area manager communication relation dan csr pertamina sumbagsel, tjahjo  nikho, saat dikonfirmasi rb, sabtu (6/1) mengatakan dalam penyaluran bbm subsidi ada aturan yang dibuat oleh badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas).
 “saksi berupa penghentian sementara penyaluran hingga penggantian atas biaya subsidi yang sudah diselewengkan,” terang tjahjo.
sementara itu asisten ii setda pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, raden ahmad denni, sh, mm mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan sehingga spbu disanksi oleh pertamina. 
 “ada pengendara yang mengisi bbm bersubsidi dengan cara membuat barcode lagi dengan memalsukan plat nomor polisi kendaraannya. mungkin spbu tidak mengetahui,” kata denni. 
baca juga:awal tahun, harga bbm nonsubsidi turun 
dilain sisi, denni menerangkan di 2024 ini provinsi bengkulu mendapat kuota bbm bersubidi jenis biosolar sebanyak 107.213 kilo liter. 
jumlah ini, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding 2023 lalu, dengan alokasi 99.409 kilo liter.
“kita sudah menerima surat alokasi bbm 2024 dari bph migas. untuk biosolar kita ada peningkatan alokasi di tahun ini,” ujarnya.
dengan adanya peningkatan alokasi bbm jenis bisolar di provinsi bengkulu, denni berharap penyaluran bbm bersubsidi tahun ini bisa tepat sasaran. 
untuk itu, sejak dini dirinya mengimbau agar kendaraan yang tidak berhak menggunakan biosolar ini, untuk tidak menggunakannya. 
“secara aturan perusahaan-perusahaan besar angkutan batu bara, tambang galian c dan sawit tidak berhak memakai bbm subsidi,” tuturnya. 
baca juga:apbn defisit rp 35 triliun, belanja subsidi bbm turun, realisasi belanja pemerintah rendah
disamping itu, terang denni, untuk kuota bbm jenis pertalite, tahun ini sedikit mengalami penurunan dibanding 2023 lalu.
2024 ini, bengkulu mendapatkan alokasi pertalite  267.716 kilo liter. tahun 2023 lalu alokasi pertalite sebanyak 287.477 kilo liter.
“tahun ini untuk jenis pertalite ada penurunan alokasi sekitar 19.761 kilo liter,” sebutnya. 
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos., m.kes menyebutkan, surat edaran (se) gubernur nomor: 500/1900/b.3/2023 tanggal 20 desember 2023 tentang pengendalian bbm jenis tertentu (minyak solar) dan jenis khusus penugasan (pertalite) di provinsi bengkulu terhitung tanggal 3 januari 2024 dinyatakan tidak berlaku.
“se gubernur tentang pengendalian bbm jenis tertentu sudah dicabut per 3 januari lalu,” singkat sekda.(eng)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 7 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan