Perketat Pengisian BBM Angkutan, Mati Pajak Tak Dapat Subsidi

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 10 Jan 2024 - 23:35

JEJERAN: Para pengendara truk angkutan di salah satu SPBU di Kota Bengkulu. BELA/RB--

perketat pengisian bbm angkutan, mati pajak tak dapat subsidi                            koranrb.id - sistem pengisian bahan bakar minyak (bbm) subsidi jenis solar terintegrasi dengan data kendaraan di samsat mendapat dukungan dari berbagai pihak. terutama masyarakat provinsi bengkulu.
sebelumnya, pada pembahasan perjanjian kerjasama (pks) antara pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bersama badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas), selain kendaraan pengangkut batu bara dan sawit, kendaraan angkutan yang sudah mati pajak tidak akan mendapat jatah pengisian bbm bersubsidi jenis solar. pihak spbu diminta untuk tidak melayani jenis kendaraan seperti itu, sesuai dengan data yang diperoleh oleh samsat setempat.
baca juga:bantuan penanak nasi mulai disalurkan
"saat ini, data dari samsat itu masih kita minta secara offline. mungkin ke depan, seiring dengan pengembangan qr code, kegiatan tersebut (integrasi data samsat secara online, red) bisa kita lakukan. agar penyaluran bbm subsidi ini bisa tepat sasaran," ujar komite bph migas, abdul halim.
hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat yang ada disekitar spbu yang kerap terganggu dengan antrean spbu yang panjang mengular. 
seperti yang dikatakan hendri, warga kelurahan betungan yang merupakan pemilik warung disekitar spbu betungan. integrasi data samsat dan kendaraan tersebut memang sangat perlu dilakukan, agar pengguna semakin tertib.
baca juga: bangun 8 titik parkir elektronik pantai panjang
"saya sering memperhatikan, kendaraan-kendaraan jenis truk itu dari bd-nya saja sudah kelihatan itu mati pajak. ke depan, tidak usah dilayani lah," tuturnya.
menurut hendri, dengan tidak dilayani maka bbm subsidi, apalagi jenis solar yang sering terjadi polemik bisa semakin tepat penyalurannya. 
"untuk apa disubsidi, dia aja tidak patuh sama negara," pungkasnya.
baca juga:ratusan apk di pohon tak kunjung ditertibkan
pernyataan hendri juga dikuatkan oleh anggota dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm, yang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah untuk menertibkan kendaraan mati pajak dan tak bersurat di provinsi bengkulu. 
kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pemilik kendaraan untuk aktif dalam membayar pajak, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pendapatan asli daerah (pad) bengkulu.
baca juga:penerbangan langsung ke arab saudi ditunda agustus
"sangat penting bagi masyarakat untuk memastikan kendaraan mereka memiliki pajak yang aktif. langkah ini tidak hanya untuk kepatuhan hukum tetapi juga untuk mendukung pembangunan daerah," tegas edwar. 
selain menetapkan kebijakan, menurut edwar juga penting untuk dilakukan pengawasan ketat ditingkat spbu.
transparansi dan keadilan dari pihak-pihak terkait, termasuk para pemilik spbu, dalam menjalankan larangan ini, sangat perlu dilakukan. 
baca juga:5 spbn dapat 6.912 kl biosolar
langkah tersebut, menurutnya juga sejalan dengan semangat keadilan dalam pembayaran pajak kendaraan dan pentingnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah mereka.
"kebijakan ini diharapkan akan memberikan dorongan kepada masyarakat pemilik kendaraan untuk mematuhi kewajiban pajak mereka demi kemajuan bersama provinsi bengkulu," pungkasnya. (bil)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 11 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan