Realisasi RE 2 Tahun Butuh Rp22 Triliun

Reporter: Jawa Pos |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 21 Jan 2024 - 00:07

TERANGI: Kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan rasio elektrifikasi (RE) sebesar 100 persen setidaknya membutuhkan Rp22 triliun. IST/RB--

KORANRB.ID – Pemerintah tampaknya masih harus bekerja keras untuk merealisasikan target rasio elektrifikasi (RE) sebesar 100 persen.

Setidaknya mereka membutuhkan Rp22 triliun untuk merealisasikannya.

RE atau perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga, hingga pengujung 2023, rasio elektrifikasi Indonesia berada di level 99,78 persen. Sedangkan untuk rasio desa berlistrik (RD) sebesar 99,83 persen.

"Kami sudah hitung bersama PLN. Kita sudah konsinyiring 3 hari 3 malam untuk menghitung berapa kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan 100 persen RE dalam 2 tahun ke depan, sampai 2025 ada Rp22,08 triliun," ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu, Kamis (18/1).

Dari sekitar Rp22 triliun tersebut, tuturnya akan difokuskan menjadi tiga hal.

Yaitu perluasan jaringan yang mencapai porsi 55,59 persen.

Kemudian pembangunan pembangkit komunal dengan porsi 44,33 persen, pada umumnya menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ditambah baterai dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar 1,3 MW di 20 lokasi.

"Kita akan lakukan perluasan jaringan nanti. Tapi jika jaringan PLN masih jauh kita nanti upayakan menggunakan energi setempat pembangkit komunal untuk memperkuat menggunakan baterai," imbuh Jisman.

Selain itu akan diterapkan program dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM yaitu APDAL (alat penyalur daya listrik) dan SPEL (stasiun pengisian energi listrik) yang diperuntukkan di daerah yang sulit dijangkau, dengan porsi 0,08 persen.

Lebih lanjut, Jisman mengatakan, dari jumlah RE yang mencapai 99,78 persen pada 2023, sebanyak 98,32 persen listriknya berasal dari listrik PLN, dan 1,46 persen sisanya berlistrik non-PLN.

realisasi re 2 tahun butuh rp22 triliun                            koranrb.id – pemerintah tampaknya masih harus bekerja keras untuk merealisasikan target rasio elektrifikasi (re) sebesar 100 persen.
setidaknya mereka membutuhkan rp22 triliun untuk merealisasikannya.
re atau perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik perusahaan listrik negara (pln) maupun listrik non-pln dengan jumlah rumah tangga, hingga pengujung 2023, rasio elektrifikasi indonesia berada di level 99,78 persen. sedangkan untuk rasio desa berlistrik (rd) sebesar 99,83 persen. 
"kami sudah hitung bersama pln. kita sudah konsinyiring 3 hari 3 malam untuk menghitung berapa kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan 100 persen re dalam 2 tahun ke depan, sampai 2025 ada rp22,08 triliun," ungkap direktur jenderal ketenagalistrikan jisman p hutajulu, kamis (18/1).
baca juga:buka setiap hari, aryo variasi diluncurkan buat mobil keren
baca juga:pertama, xiaomi masuki pasar kendaraan listrik luncurkan xiaomi su7 ev
dari sekitar rp22 triliun tersebut, tuturnya akan difokuskan menjadi tiga hal.
yaitu perluasan jaringan yang mencapai porsi 55,59 persen.
kemudian pembangunan pembangkit komunal dengan porsi 44,33 persen, pada umumnya menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (plts) ditambah baterai dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (pltmh) sebesar 1,3 mw di 20 lokasi.
"kita akan lakukan perluasan jaringan nanti. tapi jika jaringan pln masih jauh kita nanti upayakan menggunakan energi setempat pembangkit komunal untuk memperkuat menggunakan baterai," imbuh jisman.
selain itu akan diterapkan program dari ditjen ebtke kementerian esdm yaitu apdal (alat penyalur daya listrik) dan spel (stasiun pengisian energi listrik) yang diperuntukkan di daerah yang sulit dijangkau, dengan porsi 0,08 persen.
lebih lanjut, jisman mengatakan, dari jumlah re yang mencapai 99,78 persen pada 2023, sebanyak 98,32 persen listriknya berasal dari listrik pln, dan 1,46 persen sisanya berlistrik non-pln.
baca juga:master s.o.e series tomoro coffee bawa kopi indonesia mendunia
baca juga:berkendara aman dan selamat perlu konsentrasi, ini tipsnya
seperti dari program-program lampu tenaga surya hemat energi (ltshe), maupun program dari kementerian lain menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (plts) untuk di remote area.
"namun, ke depan kita menginginkan supaya lebih sustain dan lebih andal ini kelistrikan di rumah tangga, termasuk di remote area itu, agar dilayani oleh pln. karena pelayanan pln itu akan lebih baik daripada yang swakelola," ujar jisman.
selain itu, dengan menikmati jaringan listrik dari pln, masyarakat yang tidak mampu khususnya yang berada di wilayah timur indonesia bisa menikmati subsidi listrik yang sama dengan masyarakat lainnya serta menerima haknya sebagai warga negara.
sementara apabila menggunakan listrik yang berasal dari swakelola atau non-pln, tidak ada subsidinya.
baca juga:pikachu jet ga, pesawat garuda pokemon mulai mengudara februari mendatang
baca juga:apindo: diversifikasi produk manufaktur guna genjot ekspor 
adapun, hingga akhir desember 2023, jumlah rumah tangga belum berlistrik diproyeksikan sebanyak 185.662 rumah tangga.
sementara sebanyak 140 desa belum dialiri listrik. dari jumlah tersebut, 12 desa di provinsi papua barat daya, 9 desa di papua, 56 desa di papua pegunungan, 47 desa di papua tengah, dan 16 desa di papua selatan.
jisman juga mengungkapkan, pembangunan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (kblbb) pada 2023 menembus 2,5 kali lipat dibandingkan target yang diusung.
secara kumulatif hingga 2023, realisasi pembangunan infrastruktur kblbb mencapai 2.704 unit, sedangkan targetnya adalah sebanyak 1.035 unit, gabungan dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum (spklu) dan stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum (spbklu).
"target infrastruktur kblbb kita ada sebanyak 1.035 unit, sedangkan realisasinya lebih dari 2,5 kali, atau secara persentase sebesar 261 persen," ujarnya.
dalam sebaran infrastruktur kblbb, pulau jawa masih dominan dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di indonesia.
dengan rincian sebagai berikut, banten (46 spklu dan 294 spbklu); dki jakarta (258 spklu dan 555 spbklu); jawa barat (211 spklu dan 367 spbklu); jawa tengah dan diy (74 spklu dan 72 spbklu); jawa timur, bali, dan nusa tenggara (179 spklu dan 217 spbklu).
sementara itu, untuk di wilayah sumatra (78 spklu dan 199 spbklu); kalimantan (42 spklu dan 20 spbklu); sulawesi (34 spklu dan 48 spbklu); maluku (6 spklu); dan papua (4 spklu).
sehingga apabila ditotal keseluruhan, spklu sebanyak 932 unit dan spbklu 1.772 unit.
jisman menjelaskan, nantinya kementerian esdm membuat konsep sehingga ketimpangan pembangunan infrastruktur kblbb tersebut bisa menjadi rata di seluruh daerah, dengan melibatkan united nations development programme (undp) dalam mengembangkan infrastruktur kblbb, melalui program enhancing readiness for the transition to electric vehicle in indonesia (entrev).
"jadi kami sudah minta supaya mulai sekarang itu sudah dibuat apa ya konsep lah yang mengarah nanti roadmap bagaimana kita mengembangkan infrastruktur kblbb atau charging unit ini ya jangan nanti menumpuk di jakarta saja," tuturnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan