Retribusi TKA Diterget Rp2 Miliar, TKA di Kota Bengkulu Ternyata Cuma Segini

Reporter: Alvin Baihaki |

Editor: Ade HR |

Minggu , 21 Jan 2024 - 23:38

Retribusi TKA Diterget Rp2 Miliar, TKA di Kota Bengkulu Ternyata Cuma Segini --ALVIN/RB

retribusi tka diterget rp2 miliar, tka di kota bengkulu ternyata cuma segini                             koranrb.id – dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota bengkulu menargetkan, retribusi dari dana kompensai penggunaan tenaga kerja asing  (tka) rp2 miliar di tahun 2024. 
target retribusi tenaga kerja asing ini disesuaikan dengan jumlah tka di kota bengkulu. untuk menarik retribusi tka ini, pemerintah kota bengkulu masih menunggu peraturan daerah (perda) tentang pajak dan retribusi selesai dievaluasi oleh pemerintah provinsi.
kepala disnaker kota bengkulu, firman romzi menyebutkan optimis dengan target retribusi tka rp2 miliar yang sudah ditetapkan.
 “kita masih menunggu landasan hukum untuk melakukan penarikan retribusi tersebut. kita optimis target tersebut akan tercapai,” sebut firman.
berkaca ditahun lalu, retribusi yang berbentuk dari dana kompensasi penggunaan satu tka mencapai 100 usd setiap bulannya.
baca juga:kios pasar jangkar mas penuh, cuma bisa tampung pedagang segini 
dalam satu tahun setidaknya satu tenaga kerja asing harus membayarkan dana kompensasi sebesar 1.200 usd.
“kalau kurs rupiah di rp15 ribu, jadi satu bulan tka bayar rp1.5 juta perbulan atau rp18 juta pertahunnya,” terang firman.
saat ini tercatat ada 98 tka yang aktif bekerja di perusahaan yang berada di kota bengkulu. 
disnaker kota bengkulu meyakini jumlah tka di kota bengkulu berpotensi bertambah. seiring dengan pembangunan di kota bengkulu.
“saat ini ada 98 orang tka. tetapi kita yakin, tahun ini akan ada tambahan tka. karena di kota bengkulu saat ini sudah berkembang pesat dan bisa mempekerjakan tenaga kerja asing,” sebut firman.
firman berharap, untuk perusahaan yang memperkerjakan tka di kota bengkulu, tetap melakukan kordinasi kepada disnaker kota bengkulu.
baca juga:gelar perkara dugaan kadus c*b*l di seluma tunggu hasil ini
ini penting dilakukan agar tka di kota bengkulu dapat selalu dipantau oleh disnaker.
“keterbukaan adalah kuncinya. berharap pihak perusahaan terbuka dengan jumlah tka yang mereka,” katanya.
sebab tka merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (pad). “tentunya digunakan  untuk pembangunan kota bengkulu,” ujar firman.
jika perusahaan tidak melaporkan tka yang mereka pekerjakan, maka akan diberikan sanksi. mulai dari teguran hingga tindakan tegas.
baca juga:respon cepat longsor lintas lebong-rejang lebong, gubernur turunkan alat berat 
“berjenjang untuk sanksi bila tidak taat, dan yang terberat adalah sanksi deportasi, jadi kita harap itu tidak terjadi,” tutupnya.
sementara itu,  dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi bengkulu utara (bu) meminta warga untuk tidak berangkat keluar negeri menjadi tenaga kerja secara ilegal.
sebab disnakertrans sudah memfasilitasi masyarakat yang ingin menjadi tenaga kerja asing di negara orang. 
untuk itu lah, sekretaris disnakertrans tatang suryadi mengatakan, mereka akan terus mengantisipasi adanya masyarakat yang bekerja sebagai pmi illegal.
cara yang diambil salah satunya dengan memberikan sosialisasi supaya masyarakat paham untuk memih agen tenaga kerja yang memang sudah terdaftar. 
baca juga:terima “surat cinta” dari bawaslu, tpd prabowo-gibran beri jawaban ini 
“kita sudah bekerjasama dengan beberapa agen penyalur tenaga kerja yang memang legal dan memang kita juga menerima laporan terkait dengan kinerja agen tersebut,” terangnya.
ia mengakui jika keinginan masyarakat bu untuk menjadi pmi sangat tinggi, terutama bekerja di taiwan, hongkong bahkan arab saudi. 
namun, belakangan banyak informasi yang masuk adanya penyalur tenaga kerja yang ilegal yang mengaku bisa menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri.
“karena memang untuk menjadi pm secara legal memiliki tahapan, termasuk pelatihan. sehingga jika ada yang menjanjikan bekerja ke luar negeri langsung berangkat, ini berpotensi terjadi penipuan,” terangnya. 
ditambahkannya, banyak kerugian masyarakat jika menjadi tenaga kerja ilegal, termasuk tidak adanya jaminan keselamatan dan tunjangan kerja lainnya. termasuk juga besaran upah minimal yang harus diterima tenaga kerja jika memang bekerja secara legal.
“ada banyak modus penyaluran tenaga kerja ilegal, diantaranya dengan visa wisata. hal ini saat ini kita antisipasi dan meminta masyarakat untuk mendaftar melalui disnakertrans,” pungkas tatang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 22 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan