Selain Disiplin, Ini yang Perlu jadi Perhatian OPD Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 21 Jan 2024 - 23:45

SIDAK: Bupati Mukomuko H. Sapuan SE, MM, AK, CA, CPA, didamping Sekda Dr. Abdiyanto, SH, M.Si, CLA menekankan disiplin Aparatur Sipil Negeri (ASN) di setiap OPD lingkup Pemkab Mukomuko. FIRMAN/RB--

selain disiplin, ini yang perlu jadi perhatian opd mukomuko                            koranrb.id – selain penekanan peningkatan kedisiplinan kepada aparatur sipil negeri (asn) di setiap opd lingkup pemkab mukomuko. 
ada beberapa instrumen yang harus menjadi perhatian sejumlah opd untuk melaksanakan percepatan terhadap pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2024 ini. 
diantaranya berkaitan dengan dana alokasi khusus (dak) fisik agar dapat menyegerakan persiapan pelaksanaan kegiatannya. 
sudah seharunya opd teknis segera menggunakan kekuatan penuh untuk merealisasikan semua kegiatan yang telah dianggarkan tersebut. 
baca juga:bisa dapat rp30 juta perhektare, ini jumlah poktan mukomuko diusul replanting
baca juga:dak fisik rp4,9 miliar kegiatan fisik perikanan dan bantu pokdakan
serta mempersiapakan program untuk usulan di tahun 2025 ke pemerintah pusat.
“tolong untuk opd pengelola dak fisik agar segera melaksanakan persiapan paket pekerjaan. jangan sampai gara-gara terlambat upload ke sistem kita dirugikan,” kata bupati mukomuko h. sapuan se, mm, ak, ca, cpa.
bupati menekankan, tentu daerah tidak menginginkan adanya kegiatan dak fisik tahun 2024 ini, tidak terserap gara-gara kelalaian opd. 
karena memperjuangkan anggaran di tingkat pusat untuk membangun daerah bukan hal mudah, butuh perjuangan serta persaingan yang tinggi. 
baca juga:4 terduga lokasi prostitusi, satpol pp akui “kantongi” 
baca juga:gawat! lonjakan kasus dbd di mukomuko capai 400 persen
maka dari itu apabila mengalami kendala opd diminta segera melakukan koordinasi.
setelah itu juga berkaitan dengan usulan dak 2025 opd juga harus terus meningkatkan koordinasi, terkait pengusulan ke pemerintah pusat, melalui masing-masing departemen untuk mendapat anggaran dak di tahun 2025. 
setelah itu perlu diketahui juga untuk memperoleh alokasi dak dari pemerintah pusat, tergantung dari persiapan pemerintah daerah dalam menyampaikan usulan. 
baca juga:kuliah gratis anak pelaku usaha perikanan, segera mendaftar
baca juga:izin lokasi pt ddp bukan legalitas berusaha: menurut saksi ahli fakultas hukum unib
disamping kelengkapan persyaratan, usulan daerah juga harus sesuai dengan lokasi prioritas (lokpri) rencana kerja pemerintah (rkp) yang dirancang pemerintah pusat.
“maka dari itu selain semangat disiplin bekerja, asn juga harus segera melaksanakan tugas tepat waktu. ingat mendapatkan dak ini bukan sesuatu yang mudah, jangan sampai kesempatan ini tidak terlaksana. sehingga opd yang bersangkutan akan di blacklist untuk mendapatkan dak pada tahun-tahun selanjutnya,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 22 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan