Samsat Sebut PNS di Kabupaten Ini Malas Bayar Pajak Kendaraan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 22 Jan 2024 - 00:28

TUNJUKKAN: Kasi Pelayanan dan Penetapan Samsat Bengkulu Selatan Lenny Marlina menunjukkan arsip pemblokiran data kendaraan PNS.-RIO/RB-

samsat sebut pns di kabupaten ini malas bayar pajak kendaraan                             koranrb.id - pns pemkab bengkulu selatan (bs) dinilai malas bayar pajak. hal ini disampaikan oleh uptd ppd samsat kabupaten bs.
ada 55 kendaraan milik pns di kabupaten ini nunggak pajak. 
sebagai langkah tegas oleh unit pelaksana teknis daerah pengelola pendapatan daerah (uptd ppd) samsat bs, kendaraan yang nunggak pajak tersebut diblokir.
dengan pemblokiran kendaraan milik pejabat tersebut, maka status kendaraan yang diblokir sama saja dengan kosong tanpa surat menyurat alias bodong.
baca juga:terima “surat cinta” dari bawaslu, tpd prabowo-gibran beri jawaban ini 
kepala uptd ppd samsat bs, emron ula sh  mengungkapkan, ada puluhan data kendaraan milik pns di lingkungan pemkab bs yang pihaknya blokir.
emron menyebutkan, pemblokiran tersebut bukan tanpa dasar.
mengingat, para pemilik kendaraan sudah beberapa kali diperingatkan agar patuh dan taat pajak, namun nyatanya masih juga membandel.
“kepatuhan pns/asn membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu itu sudah diatur dalam instruksi sekprov bengkulu isnan fajri, s.sos, m.kes nomor : 973/2673/bpkd.5/2023," jelas emron. 
baca juga:kios pasar jangkar mas penuh, cuma bisa tampung pedagang segini 
menurut kasi pelayanan dan penetapan uptd ppd samsat bs, lenny marlina se, sebelum dilakukan pemblokiran, pemilik kendaraan bersangkutan sudah lebih dulu dilakukan pemanggilan dan diklarifikasi terkait tunggakan pajak berjalan.
namun, klarifikasi dan peringatan yang disampaikan selama ini rupanya tidak diindahkan. sehingga, pihaknya terpaksa melakukan pemblokiran.
"ada 55 data kendaraan yang sudah kami blokir. baik roda dua atau roda empat.
semuanya milik pns yang bekerja di bengkulu selatan," sampainya.
saat petugas samsat konfirmasi kepada pns yang bersangkutan, para pns tersebut berdalih dengan alasan memilih nunggak pajak karena kendaraan tersebut sudah dijual atau pindah tangan ke pihak lain.
baca juga:4 tokoh politik berpeluang melawan bupati erwin, 3 diantaranya ketua partai 
"kalau alasan mereka (pns, red) kendaraannya sudah dijual, maka saat dilakukan pemblokiran mereka tidak menyanggah.
semuanya setuju kalau data kendaraan diblokir dan bisa dipulihkan dengan balik nama," tegasnya.
namun sebagai tindakan tegas lainnya, kalaupun para pns tetap ngotot dan beralasan untuk tetap menunda pembayaran pajak, maka secara otomatis ada denda lebih berat yang akan menunggu.
diantaranya pembekuan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (tpp) secara berkala sesuai dengan poin 6 se gubernur bengkulu nomor: 973/2673/bpkd.5.
"jadi penekanan untuk taat bayar pajak memang sudah ketat dan ini bukan imbauan semata. banyak tpp asn yang sudah dibekukan akibat kelalaian pajak kendaraan," pungkasnya.(tek)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 22 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan