Pengurus TPAKD Dikukuhkan, Ini Harapan Bupati Rejang Lebong

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 23 Jan 2024 - 22:05

KUKUHKAN: Bupati Rejang Lebong mengukuhkan pengurus TPAKD Rejang Lebong Tahun 2024 di rumah dinas bupati, Selasa, 23 Januari 2024.-foto: arie/koranrb.id-

pengurus tpakd dikukuhkan, ini harapan bupati rejang lebong                            koranrb.id – sebanyak 30 orang pengurus tim percepatan akses keuangan daerah (tpakd) kabupaten rejang lebong tahun 2024 dikukuhkan bupati rejang lebong drs. h. syamsul effendi, mm, selasa, 23 januari 2024. 
acara pengukuhan tersebut digelar di rumah dinas bupati rejang lebong. 
puluhan pengurus tpakd yang dilantik tersebut terdiri dari pejabat di lintas organisasi perangkat daerah (opd) yang ada di lingkungan pemkab rejang lebong.
dalam kegiatan tersebut, bupati mengungkapkan serangan virus covid-19 telah merusak pondasi kehidupan, terutama dalam konteks ekonomi.
untuk mengatasi dampak ini, ia berharap langkah-langkah pemulihan ekonomi segera perlu dilaksanakan, sejalan dengan program strategis nasional untuk memulihkan ekonomi secara keseluruhan.
baca juga:152 guru slb tak bisa diakomodir seleksi pppk, ini penyebabnya 
“dengan tpakd ini, kita berharap dapat menginspirasi dan memotivasi para pelaku pasar umkm dan home industry untuk berkolaborasi dengan institusi jasa keuangan. selain itu, melalui akses keuangan yang terjangkau, diharapkan dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” ungkap bupati.
sementara itu, kepala otoritas jasa keuangan (ojk) bengkulu, tito adji siswantoro mengungkapkan, saat ini berbagai program tpakd telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi. 
sejak tahun 2020, telah disusun peta jalan tpakd untuk periode 2021-2025. 
“dalam rencana strategis tpakd tahun 2024, fokus utamanya adalah mempercepat pemanfaatan produk dan layanan keuangan non-bank (iknb). harapannya, program ini akan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan ketersediaan berbagai produk dan layanan keuangan formal secara konsisten,” terang tito.
baca juga:informasi penting! ptt pemprov bengkulu akan diakomodir dalam seleksi casn 2024 
ia mengatakan, target inklusi keuangan tahun 2024 adalah mencapai 90 persen, yang berarti bahwa diharapkan 90 persen penduduk telah menggunakan layanan jasa keuangan. 
berdasarkan hasil survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2022, yang melibatkan 34 provinsi dan 35 kabupaten dengan total responden sebanyak 14.364, terdapat peningkatan signifikan. 
literasi dan inklusi keuangan nasional pada tahun 2022 meningkat sebesar 49,68 persen. indeks literasi mengalami peningkatan sebesar 11,65 persen dibandingkan dengan tahun 2019, mencapai angka 85,10 persen. selain itu, indeks inklusi juga mengalami peningkatan sebesar 8,91 persen dibandingkan dengan tahun 2019. 
peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dilakukan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan.
baca juga:7 macam virus komputer serta sejarah terciptanya komputer
tahun 2022 lalu, indeks literasi keuangan provinsi bengkulu mencapai 30,39 persen, yang masih di bawah angka nasional sebesar 49,68 persen. 
meskipun demikian, indeks inklusi keuangan di provinsi ini mencapai 88,05 persen, melampaui indeks nasional yang sebesar 85,10 persen. 
“penting untuk dicatat bahwa tpakd rejang lebong baru-baru ini dikukuhkan, dan sementara ini masih berada di peringkat terakhir, diharapkan mampu melampaui prestasi tpakd kepahiang dan menjadi yang terbaik di provinsi bengkulu. upaya terus-menerus dalam penguatan literasi dan inklusi keuangan di tingkat lokal menjadi kunci untuk mencapai target yang lebih baik di masa mendatang,” papar tito.
adapun komposisi personalia tim pleno tpakd terdiri  bupati (pengarah), sekdakab (koordinator), sekretaris i (kepala ojk), sekretaris ii (asisten perekonomian dan pembangunan setda), serta 17 anggota yang terdiri dari 15 kepala opd. 
ditambah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) dan ketua kamar dagang dan industri (kadin).
sedangkan tim pokja teknis terdiri dari, sekdakab (pengarah), asisten perekonomian dan pembangunan (penanggungjawab), kabag perekonomian dan sda (ketua), kabag pengawasan lembaga keuangan ojk (sekretaris i), analis bagian pengawasan prilaku usaha  jasa keuangan, edukasi, perlindungan konsumen dan layanan managemen strategis ojk (sekretaris ii), ditambah 14 orang anggota.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 24 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan