Tekan Potensi Keocoran PAD, Parkir Sistem Karcis Mulai Diaktifkan

Reporter: Alvin Baihaki |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 26 Jan 2024 - 22:58

PARKIR: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu memastikan penerapan parkir berkarcis pada 1 Februari 2024 mendatang. ALVIN/RB--

Pembaruan sistem parkir tersebut dinilai untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu disektor retribusi pajak tepian jalan umum.

Dengan sistem karcis, semua pendapatan dari jukir bisa dilakukan monitor berapa pemasukan dari parkir.

“Ini bisa menekan potensi kebocoran retribusi parkir, karena kita bisa monitor, berapa uang masuk ke jukir, dan kita akan target dalam satu hari,” sebut Eddyson.

Sebelum perda yang baru dilakukan penerapan, untuk mengisi kekosongan, jukir yang sudah melakukan perpanjangan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan menggunakan tarif perda lama.

“Diperbolehkan, tetapi bagi jukir yang memiliki perpanjangan SPT, dan menggunakan tarif yang lama, dan dalam pengawasan kami,” ungkap Eddyson.

Bapenda juga akan melakukan penataan parkir di Kota Bengkulu dengan beberapa pemenuhan kelengkapan jukir.

Bapenda akan melakukan pendataan ulang titik parkir di Kota Bengkulu agar memastikan tidak membuat kemacetan seperti yang saat ini terjadi di Kota Bengkulu.

“Kita akan data lagi, karena ditakutkan jukir sembarangan membuka zona parkir, jadi akan kita sesuaikan agar tidak menimbulkan kemacetan,” ungkap Eddyson.

Ia berharap dengan adanya sistem baru tersebut dapat memaksimalkan target PAD retribusi parkir tepian jalan di Kota Bengkulu yang mencapai Rp12 miliar ditahun ini.

“Semoga saja makin maksimal, dan target PAD tercapai,” tutupnya.

Diberitakan RB sebelumnya, Beberapa usulan alternatif mengenai pengelolaan parkir di Kota Bengkulu sedang dikaji Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bengkulu.

Setidaknya ada tiga usulan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu mengenai pengelolaan parkir.

Seperti penarikan retribusi parkir bisa dibayarkan dimuka, penggunaan kartu pintar dan juga menggunakan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.

tekan potensi keocoran pad, parkir sistem karcis mulai diaktifkan                             koranrb.id – badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu memastikan penerapan parkir berkarcis pada 1 februari 2024 mendatang. 
ini diterapkan karena dinilai lebih efektif untuk memastikan berapa nilai retribusi parkir dari jumlah karcis yang dijual. 
penerapan ini juga disebut akan menekan kegiatan juru parkir (jukir) ilegal di kota bengkulu dengan memastikan dalam 12 zona parkir menggunakan karcis yang resmi dari bapenda kota bengkulu.
kepala bapenda kota bengkulu, drs. eddyson menyebutkan, saat ini bependa kota bengkulu masih menunggu hasil evaluasi dan penerbitan perda pajak dan retribusi yang baru. 
baca juga:sebelum ada perda, jukir di bengkulu selatan dilarang pungut uang parkir
baca juga:razia 2 titik parkir ilegal, amankan 5 jukir, tilang 27 kendaraan 
diharapkan dalam waktu dekat, sudah bisa dilakukan penarikan dengan tarif retribusi yang baru.
“saat ini kita masih menunggu nomor registrasi dari perda pajak dan retribusi yang masih dilakukan evaluasi oleh pemprov,
jadi kita tergetkan awal atau minggu kedua februari sudah kita terapkan tarif yang beru,” ungkap eddyson.
rencananya, jukir juga akan dilengkapi seragam dan atribut yang khas untuk membedakan jukir-jukir illegal di kota bengkulu. 
ini diharapkan menimbulkan kesan profesional dari jukir-jukir yang berapa di kota bengkulu.
baca juga:target pad parkir turun rp17,5 miliar, ini alasannya!
baca juga:juru parkir ditemukan meninggal di kamar mandi 
“baju dan rompi akan kita lengkapi, agar tertata, dan menimbulkan kesan profesional bagi jukir,” sebut eddyson.
pembaruan sistem parkir tersebut dinilai untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah (pad) kota bengkulu disektor retribusi pajak tepian jalan umum. 
dengan sistem karcis, semua pendapatan dari jukir bisa dilakukan monitor berapa pemasukan dari parkir.
“ini bisa menekan potensi kebocoran retribusi parkir, karena kita bisa monitor, berapa uang masuk ke jukir, dan kita akan target dalam satu hari,” sebut eddyson.
baca juga:pria bersamurai gasak motor di parkiran hotel
baca juga:surati polresta, dishub tindak 10 titik parkir liar
sebelum perda yang baru dilakukan penerapan, untuk mengisi kekosongan, jukir yang sudah melakukan perpanjangan surat perintah tugas (spt) dengan menggunakan tarif perda lama.
“diperbolehkan, tetapi bagi jukir yang memiliki perpanjangan spt, dan menggunakan tarif yang lama, dan dalam pengawasan kami,” ungkap eddyson.
bapenda juga akan melakukan penataan parkir di kota bengkulu dengan beberapa pemenuhan kelengkapan jukir.
bapenda akan melakukan pendataan ulang titik parkir di kota  bengkulu agar memastikan tidak membuat kemacetan seperti yang saat ini terjadi di kota bengkulu.
“kita akan data lagi, karena ditakutkan jukir sembarangan membuka zona parkir, jadi akan kita sesuaikan agar tidak menimbulkan kemacetan,” ungkap eddyson. 
ia berharap dengan adanya sistem baru tersebut dapat memaksimalkan target pad retribusi parkir tepian jalan di kota bengkulu yang mencapai rp12 miliar ditahun ini.
“semoga saja makin maksimal, dan target pad tercapai,” tutupnya.
diberitakan rb sebelumnya, beberapa usulan alternatif mengenai pengelolaan parkir di kota bengkulu sedang dikaji dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu.
setidaknya ada tiga usulan dari  dinas perhubungan (dishub) kota bengkulu mengenai pengelolaan parkir.
seperti penarikan retribusi parkir bisa dibayarkan dimuka, penggunaan kartu pintar dan juga menggunakan karcis resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota (pemkot) bengkulu.
beberapa mekanisme tersebut akan dikaji, sehingga bisa diterapkan pada pengelolaan parkir.
anggota komisi ii dprd kota bengkulu, ariyono gumay menyebutkan, dprd sedang berupaya memperbaiki tata kelola parkir untuk peningkatan pendapatan asli daerah (pad) 2024 ini penarikan retribusi parkir.
ariyono mencontohkan tentang mekanisme penarikan retribusi parkir di muka.
dinilai dapat menekan kebocoran anggaran retribusi parkir tersebut.
etapi dalam penerapannya, harus dilakukan persiapan mulai dari aturan dan juga kerja sama dengan pihak provinsi.
ia juga melakukan koordinasi ke pihak kejaksaan negeri (kejari) bengkulu agar dalam penarikan retribusi parkir tidak dilakukan oleh pihak ketiga. agar dishub kota bengkulu memiliki kendali penuh.
sementara itu, kepala dishub kota bengkulu, hendri kurniawan, se, mm menyebutkan beberapa usulan mekanisme pengelolaan parkir disampaikan sebagai opsi tambahan untuk penentuan pengeloaan parkir.
seperti diketahui, pengelolaan parkir saat ini berada di badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu.
hendri juga menilai, sistem pengelolaan parkir yang dipakai oleh bapenda kota bengkulu sudah baik.