Tahun 2024 Retribusi KIR Ditiadakan, Ini Alasannya

tahun 2024 retribusi kir ditiadakan, ini alasannya koranrb.id – retribusi dari uji kir kendaraan di kota bengkulu tahun ini akan dihapuskan.  rencananya akan dihapuskan setelah peraturan daerah (perda) pajak dan retribusi yang baru selesai dilevaluasi oleh pemerintah provinsi (pemprov).  nantinya, uji kir tersebut akan diganti dengan biaya pelayanan yang juga akan masuk dalam pendapatan asli daerah (pad) kota bengkulu. kepala dinas perhubungan (dishub) kota bengkulu, hendri kurniawan menyebutkan, saat ini dishub masih menggunakan peraturan yang lama. “benar akan dihapuskan, dan akan diganti dengan namanya biaya pelayanan, dan ini juga akan masuk dalam pad kita,” sebut hendri. sampai saat ini, dishub masih menggunakan perda yang lama untuk menarik retribusi sembari menunggu perda baru tentang pajak dan retribusi disahkan. “kita sudah usulkan saat membahas rancangan perda, dan ini masih kita tunggu, setahu saya masih di pemprov untuk dikaji,” terang hendri. penghapusan ini sesuai dengan undang-undang (uu) nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga peraturan pemerintah (pp) nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. “ada aturannya dan intruksinya, uu nomor 1 tahun 2022, dan pp nomor 35 tahun 2023, yang menghapuskan retribusi kir dari sumber pendapatan pad,” ucap hendri. hendri menjelaskan, untuk melakukan uji kir, tetap akan dikenakan biaya tetapi bukan retribusi kir. “namanya biaya pelayanan, dan untuk besarannya melihat dari klasifikasi dari pelayanan yang diberikan,” tutur hendri. dengan dihapusnya retribusi kir tersebut, dishub berharap masyarakat yang memiliki kendaraan dapat lebih aktif dalam memeriksakan keadaan kendaraanya. “karena sudah tidak ada retribusi, kita harapkan masyarakat dapat melakukan uji kir untuk keselamatan berkendaraan,” ungkap hendri. hendri berharap, masyarakat yang memiliki kendaraan dapat mempertahankan standarisasi ukuran dan dimensi dari kendaraan mereka agar tetap mengikuti standar pabrik. “kita harap, masyarakat sadar, bahayanya menggunakan kendaraan yang tidak standar, jadi harapannya mengikuti standar pabrik tanpa modifikasi,” tutupnya. levies from vehicle kir tests in bengkulu city this year will be abolished. it is planned that it will be abolished after the new regional regulation (perda) on taxes and levies has been evaluated by the provincial government (pemprov). later, the kir test will be replaced with service fees which will also be included in bengkulu city's original regional income (pad). head of the bengkulu city transportation department (dishub), hendri kurniawan, said that currently the transportation department is still using the old regulations. "it is true that it will be abolished, and will be replaced with the name service fee, and this will also be included in our pad," said hendri. until now, the department of transportation is still using the old regional regulations to collect levies while waiting for the new regional regulations on taxes and levies to be passed. "we already proposed it when discussing the draft regional regulation, and we are still waiting for this, as far as i know it is still with the provincial government for review," explained hendri. this abolition is in accordance with law (uu) number 1 of 2022 concerning financial relations between the central government and regional governments and also government regulation (pp) number 35 of 2023 concerning general provisions for regional taxes and regional levies. "there are regulations and instructions, law number 1 of 2022, and pp number 35 of 2023, which eliminate kir levies from pad income sources," said hendri. hendri explained that to carry out a kir test, a fee will still be charged but not a kir levy. "it's called a service fee, and the amount depends on the classification of the services provided," said hendri. by removing the kir levy, the transportation department hopes that people who own vehicles can be more active in checking the condition of their vehicles. "because there are no more levies, we hope that the public can carry out the kir test for driving safety," said hendri. hendri hopes that people who own vehicles can maintain standardization of the size and dimensions of their vehicles so that they still follow factory standards. "we hope that the public is aware of the dangers of using non-standard vehicles, so the hope is that they follow factory standards without modification," he concluded.  

Tag

• # dinas perhubungan
• # kir
• # uji kir
• # retribusi
• # pad

Share

• 
• 
• 
• 
•