Dana Desa 2024 Tidak Lagi Wajib Untuk BLT, Ini Syaratnya

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 01 Feb 2024 - 00:16

PEMBERIAN BLT: Warga desa di Kabupaten Kepahiang sedang menjemur padi. Saat ini, dana desa 2024 tak lagi wajib untuk BLT. foto: HERU/RB--

KEPAHIANG, KORANRB.ID - Dana Desa di Tahun Anggaran 2024, dari pemerintah pusat ternyata tak lagi wajib untuk dialokasikan bagi kepentingan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Meski demikian, bagi desa yang tak lagi menyalurkan BLT tetap ada syarat yang mesti dipenuhi. Apa saja syarat?

Dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan, SH.

Iwan Zamzam menyampaikan, penyaluran Dana Desa untuk BLT tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa 2024.

Di dalam Permenkeu tersebut sudah dijelaskan bagaimana mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2024 bila digunakan untuk BLT, yang kebijakannya sudah berbeda dari tahun sebelumnya.

Di mana, penyaluran BLT tak lagi menjadi kewajiban, namun, tetap saja ada syarat yang mesti dipenuhi. Yakni, di desa benar-benar tak ada lagi warga miskin.

"Kalau memang di desa bersangkutan sudah tak lagi ada warga miskinnya, penyaluran BLT Dana Desa tak wajib disalurkan," ujar Iwan.

Karena memang tujuan awal dari penyaluran BLT untuk masyarakat desa setempat yang bersumber dari Dana Desa adalah untuk membantu pengetasan kemiskinan ekstrem.

Kembali mengacu pada Permenkeu RI Nomor 146 Tahun 2023, pengunaan Dana Desa untuk BLT disebutkan maksimal 25 persen saja.

Sedangkan Dana Desa untuk operasional pemerintah desa maksimalnya hanya 3 persen, serta untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen.

Sebagai perbandingan, besaran Dana Desa untuk BLT saat pandemi mencapai 40 persen dari anggaran yang dimiliki. Inilah yang membedakan kebijakan dari tahun sebelumnya.

‘’Kalau memang di dalam desa tersebut tidak ada warga kategori miskin, ya pemerintah desa yang bersangkutan boleh tidak mengalokasikan Dana Desa untuk BLT masyarakat desa," sampai Iwan.

dana desa 2024 tidak lagi wajib untuk blt, ini syaratnya                            kepahiang, koranrb.id - dana desa di tahun anggaran 2024, dari pemerintah pusat ternyata tak lagi wajib untuk dialokasikan bagi kepentingan bantuan langsung tunai (blt).
meski demikian, bagi desa yang tak lagi menyalurkan blt tetap ada syarat yang mesti dipenuhi. apa saja syarat?
dijelaskan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten kepahiang, iwan zamzam kurniawan, sh.
baca juga: pengajuan dana desa 2024 dibuka, silakan lengkapi syarat ini
iwan zamzam menyampaikan, penyaluran dana desa untuk blt tetap mengacu pada peraturan menteri keuangan (permenkeu) ri nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa 2024. 
di dalam permenkeu tersebut sudah dijelaskan bagaimana mekanisme penyaluran dana desa tahun 2024 bila digunakan untuk blt, yang kebijakannya sudah berbeda dari tahun sebelumnya. 
di mana, penyaluran blt tak lagi menjadi kewajiban, namun, tetap saja ada syarat yang mesti dipenuhi. yakni, di desa benar-benar tak ada lagi warga miskin. 
"kalau memang di desa bersangkutan sudah tak lagi ada warga miskinnya, penyaluran blt dana desa tak wajib disalurkan," ujar iwan. 
karena memang tujuan awal dari penyaluran blt untuk masyarakat desa setempat yang bersumber dari dana desa adalah untuk membantu pengetasan kemiskinan ekstrem. 
baca juga:akhirnya perbub selesai, pengajuan dd di kaur segera dilakukan
kembali mengacu pada permenkeu ri nomor 146 tahun 2023, pengunaan dana desa untuk blt disebutkan maksimal 25 persen saja. 
sedangkan dana desa untuk operasional pemerintah desa maksimalnya hanya 3 persen, serta untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen. 
sebagai perbandingan, besaran dana desa untuk blt saat pandemi mencapai 40 persen dari anggaran yang dimiliki. inilah yang membedakan kebijakan dari tahun sebelumnya. 
‘’kalau  memang di dalam desa tersebut tidak ada warga kategori miskin, ya pemerintah desa yang bersangkutan boleh tidak mengalokasikan dana desa untuk blt masyarakat desa," sampai iwan. 
adapun regulasi perhitungan dana desa untuk blt dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi ri adalah sebagai berikut:
1. bagi desa penerima dana desa kurang dari rp800 juta, wajib mengalokasikan blt dana desa maksimal 25 persen dari jumlah dana desanya. 
2. bagi desa penerima dana desa antara rp800 juta hingga rp1,2 miliar, wajib mengalokasikan blt dari dana desa maksimal 30 persen dari jumlah dana desa. 
3. bagi desa penerima dana desa di atas rp1,2 miliar, wajib mengalokasikan blt maksimal 35 persen dari jumlah dana desanya.
baca juga:tahun 2024 retribusi kir ditiadakan, ini alasannya 
sebagai acuan, penerima blt dari dana desa adalah masuk dalam kategori, keluarga miskin non pkh, non bpnt, dan non penerima kartu prakerja,
juga bagi masyarakat desa yang belum terdata sebagai penerima bantuan pemerintah, serta mempunyai keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis.
 
sedangkan kriteria penerima blt dari dana desa, diantaranya adalah merupakan keluarga miskin yang tinggal di desa bersangkutan.
kemudian keluarga miskin yang terdaftar dalam data desil keluarga data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (p3ke).
lalu, jika tidak ada penduduk miskin di desa tersebut yang masuk dalam keluarga data desil 1, pihak desa bisa menetapkan keluarga penerima manfaat (kpm) dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 hingga desil 4 yang ada dalam p3ke.
jika tidak ada penduduk miskin yang termasuk desil 1-4 pada p3ke, pihak desa dapat menetapkan calon kpm dengan kriteria sebagai berikut:  
merupakan penduduk desa tersebut yang kehilangan mata pencarian, penduduk desa tersebut yang memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis/dan atau difabel.
lalu, penduduk desa tersebut yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan (pkh), serta penduduk desa tersebut dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia atau lansia
untuk diketahui, ta 2024 ini jumlah pagu anggaran dana desa (add) kabupaten kepahiang sebesar rp47.413.927.100, dan dd sebesar rp82.573.778.000. 
pagu add maupun dana desa mengalami kenaikan dari tahun 2023 lalu. 
add naik diangka rp 5 miliar lebih dan dana desa naik diangka rp 561 juta.
dari total 105 desa di kabupaten kepahiang, 21 desa yang mendapatkan bonus anggaran. 
diketahui, 5 desa diantaranya mendapatkan tambahan dari alokasi afirmasi, dan 16 desa mendapatkan tambahan dari alokasi kinerja. 
untuk bonus anggaran yang didapatkan berasal dari alokasi afirmasi sebesar rp474.000.000 dan alokasi kinerja sebesar rp4.092.000.000.
tambahan atau bonus anggaran tersebut tertuang dalam permenkeu ri nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa ta 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan