Larangan Terlibat Politik, dan Tindak PNS Lebong Tak Netral

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 01 Feb 2024 - 01:03

BERI ARAHAN Larangan bagi PNS terlibat politik paraktis dan harus menjaga netarilitas, disampaikan Bupati Lebong Kopli Ansori. Foto: Muharista Delda/RB--

larangan terlibat politik, dan tindak pns lebong tak netral                             tubei, koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) lebong telah menyosialisasikan larangan terlibat politik praktis, dan tindak tegas pns tak netral di pemilu 2024.
dalam waktu dekat pemkab lebong akan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (opd) jajaran mengawasi langsung, memastikan tak ada pns tak netral di lingkungan kerjanya. 
bahkan pemkab lebong berencana menggelar deklarasi netralitas pns dalam pemilu 2024. deklarasi dijadwalkan dalam waktu dekat. 
baca juga: kekurangan eselon ii, terima usulan 63 pns naik pangkat
hal itu menindaklanjuti surat edaran yang dilayangkan badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten lebong mengenai netralitas pns dalam pemilu 2024. 
‘’dari pengawasan yang kami lakukan belum kami temukan adanya pns tak netral, terlibat dukung mendukung salah satu figur yang akan maju pemilu 2024,'' tegas sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si.
namun untuk menghilangkan keraguan masyarakat, sekda pastikan akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pns. 
bentuknya dengan meminta para camat mendata siapa saja lurah dan para pejabat sementara (pjs) kepala desa yang keluarganya maju dalam pemilu 2024. 
baik dalam kontestasi pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).
''kami juga akan meminta diskominfo sp (dinas komunikasi informatika statistik dan persandian, red) mengecek akun media sosial masing-masing pns,’’ terang mustarani. 
peringatan yang sama juga disampaikannya kepada para kepala desa (kades) agar tidak terlibat politik praktis. apalagi sampai terjun langsung agenda partai politik (parpol). 
itu sudah diatur dalam pasal 29 huruf g undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. para kades juga tidak boleh menjadi pengurus parpol.
khususnya, para pejabat sementara (pjs) kades karena juga tidak boleh melanggar disiplin pns. setiap kades harus benar-benar patuhi undang-undang desa.
''jika sampai ada kades yang menjadi pengurus parpol, kami pastikan akan menindak tegas sesuai aturan berlaku,'' tegas mustarani. 
baca juga:berebut lahan parkir, jukir dianiaya rekan dengan sajam lapor polisi, begini kronologisnya
sengaja diingatkannya agar tidak ada kades terlibat politik, sibuk mengurus pemilu 2024.
mengingat, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kades adalah menjalankan roda pemerintahan desa. 
diharapkan mustarani, kades ikut berpartisipasi penuh menjaga netralitas pemerintah desa menghadapi pemilu 14 februari 2024. 
''jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat karena pemerintah desanya terlibat dukung mendukung,'' sampai mustarani.
terpisah, ketua bawaslu kabupaten lebong, kahirul habibi mengaku surat edaran larangan pns terlibat politik praktis yang dilayangkan pihaknya ke pemkab lebong merupakan instruksi dari pusat. 
bukan berarti, dengan surat yang dilayangkan itu pihaknya menuding ada pns di pemkab lebong yang terlibat politik praktis jelang pemilu 2024.
dalam pelaksanaan pemilu, setiap pns harus bersih dari praktik dukung mendukung calon.
‘’untuk lebih meyakinkan publik memang ada baiknya pemkab lebong menggelar deklarasi netralitas pns dalam menghadapi pemilu 2024,'' ungkap khairul.
sementara itu, tokoh pemuda lebong, riki febrian mengingatkan klaim bahwa pns pemkab lebong netral, tak terlibat politik praktis jangan hanya sebatas slogan. 
sikap tegas pemkab lebong akan ditagih  masyarakat jika di belakang hari masyarakat mendapati adanya pns yang bukan hanya terlibat, namun sengaja dilibatkan secara terkoordinir mendukung salah satu figur. 
baca juga:acuan pencalonan bupati hasil pileg 2024, kpu: 33 tps tanpa sinyal
apalagi dari kabar yang berhembus bupati lebong saat ini akan kembali maju pilbup lebong.
‘’kita semua tahu, posisi incumbent sangat rawan melakukan kecurangan politik yang diantaranya penyalahgunaan fungsi pns dengan melibatkannya sebagai mesin politik,'' tandas riki. 
sedangkan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa dan sosial (pmds) kabupaten lebong, reko haryanto, s.sos, m.si memastikan akan meminta pernyataan sikap para kades tidak melibatkan diri dalam politik praktis di pemilu 2024. 
bentuknya bisa dengan deklarasi pemerintah desa yang intinya bersikap netral dalam pemilu. ''perangkat desa bukan mesin politik,'' tandas reko.
baca juga:15.967 masyarakat terima beras bulog, kades siap-siap disanksi 
pemerintah pusat sendiri sudah mengantisipasi keterlibatan pns dalam politik praktis dengan menerbitkan surat keputusan bersama (skb) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara (asn) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. 
skb diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas asn pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.
skb ini ditandatangani oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas, menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian, plt. kepala badan kepegawaian negara (bkn) bima haria wibisana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan