Ini Penjelasan Pemkab Rejang Lebong Hentikan Penarikan Retribusi Parkir

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 23:46

PARKIR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong telah mengambil keputusan untuk sementara menghentikan penarikan retribusi parkir. Arie Saputra Wijaya/RB--

ini penjelasan pemkab rejang lebong hentikan penarikan retribusi parkir                            curup - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong telah mengambil keputusan
untuk sementara menghentikan penarikan retribusi parkir di wilayah tersebut mulai tanggal 6 januari 2024.
menurut kepala dinas perhubungan (dishub) rejang lebong rachman yuzir, s.sos mengatakan bahwa peraturan daerah (perda) kabupaten rejang lebong
nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum saat ini sedang dalam proses verifikasi dan evaluasi oleh kementerian dalam negeri (kemendagri).
"mulai tanggal 6 januari 2024, kami telah menghentikan pengumpulan retribusi parkir.
baca juga:waduh, dana bos di rejang lebong turun dari 2023, tahun ini jadinya rp38 miliar
baca juga:ini 6 aplikasi yang disiapkan pemkab rejang lebong untuk opd
saat ini, peraturan daerah mengenai pemungutan retribusi parkir sedang mengalami proses revisi," ungkap rachman.
menurutnya, dengan adanya revisi pada peraturan daerah (perda) terkait penarikan retribusi parkir,
pihaknya telah memutuskan untuk tidak lagi melakukan penarikan setoran parkir yang biasanya dikumpulkan oleh petugas parkir setiap harinya sejak tanggal 6 januari 2024.
setoran parkir tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (pad).
rachman menjelaskan, warga di daerah tersebut memiliki opsi untuk menolak membayar biaya parkir, karena penarikannya tidak didasarkan pada peraturan daerah (perda).
baca juga:masyarakat belum peduli kebersihan lingkungan, sampah di city park masih berserakan
baca juga:diresmikan, setia negara city park terbuka untuk masyarakat 
namun, keputusan untuk membayar biaya parkir tetap tergantung pada preferensi masing-masing warga.
jika warga bersedia memberikan biaya parkir sebagai imbalan untuk jasa menjaga kendaraan, hal tersebut tetap diperbolehkan.
“boleh kalau memang nantinya ada warga yang menolak membayar retribusi parkir saat ada juru parkir yang ingin menarik retribusi.
namun kalau warga masih mau memberikan biaya parkir kepada juru parkir, itu juga tidak dilarang,” tegas rachman.
ia berharap bahwa proses verifikasi dan evaluasi peraturan daerah (perda) mengenai retribusi parkir di kabupaten rejang lebong oleh kementerian dalam negeri dapat diselesaikan dengan cepat.
dengan demikian, diharapkan penarikan retribusi parkir dapat kembali dilakukan oleh para juru parkir.
“hingga saat ini, terdapat 80 titik lokasi parkir resmi yang dikelola oleh dinas perhubungan rejang lebong.
titik tersebut terdiri dari 73 lokasi parkir tepi jalan dan tujuh titik lokasi parkir khusus,” beber rachman.
lokasi parkir khusus termasuk kawasan gor curup, pasar bang mego bagian depan dan samping, serta destinasi wisata
seperti suban air panas, danau mas harun bastari, pasar kamis, dan pasar bengko.
pada tahun 2023, pengelolaan lokasi parkir di kabupaten rejang lebong berhasil menyumbangkan
pendapatan asli daerah (pad) melalui penarikan retribusi parkir, dengan jumlah lebih dari rp300 juta.
sebelumnya, pengelolaan lokasi parkir di kabupaten rejang lebong ini melibatkan 150 orang petugas parkir
yang dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan surat tugas serta mengenakan rompi petugas parkir.
retribusi parkir yang ditarik oleh petugas parkir kepada pemilik kendaraan, tambah dia, untuk sepeda motor sebesar rp1.000, kemudian mobil ukuran kecil rp2.000, kendaraan sedang rp3.000 serta truk rp6.000.
selain itu, hingga saat ini juga pengelolaan parkir di kabupaten rejang lebong juga terbilang belum terkelola dengan baik.
ini terlihat dari data penerimaan pad sektor parkir yang dalam beberapa tahun terakhir berbeda antara yang didapat oleh dishub rejang lebong dan yang diterima badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong.
seperti yang terjadi di tahun anggaran 2023 lalu, dimana bpkd kabupaten rejang lebong menargetkan pad dari sektor parkir sebesar rp 500 juta, namun dishub kabupaten rejang lebong justru menargekan pad dari sektor parkir sebesar rp 350 juta.
bahkan pada pengelolaan pad sektor parkir di tahun 2022 lalu terlihat berbeda, dimana dari bpkd mengatakan target pad sektor parkir pada tahun 2022 lalu sebesar rp 400 juta,
sementara dishub mengklaim bahwa pada tahun 2022 lalu target pad dari retribusi parkir rp 180 juta,
dan telah tercapai dengan persentase 160 persen sebelum apbdp tahun 2022 dan terjadi perubahan menjadi 102 persen setelah apbdp tahun 2022.
disisi lain, guna mengantisipasi kebocoran pad dari sektor parkir ini, pemkab rejang lebong di tahun ini mulai akan menertibkan para juru parkir yang tidak menyerahkan karcis kepada objek parkir, yakni masyarakat kabupaten rejang lebong.
bahkan bupati rejang lebong, drs. h. syamsul effendi, mm pernah meminta kepada masyarakat agar jangan ragu meminta karcis parkir kepada jukir yang bertugas.
karena karcis parkir tersebut merupakana hak dari masyarakat, dan disana diketahui berapa besaran retribusi parkir yang dibayar oleh masyarakat kepada daerah.
“jangan ragu meminta karcis parkir pada jukir, karena itu hak masyarakat. dan bagi jukir yang tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat, kita akan cabut spt-nya. jangan cuma mau ambil uangnya saja, sementara karcis parkir tidak berkurang,” tegas bupati.
bupati mengatakan, jangan membiasakan yang tidak biasa.
karena sektor parkir ini setiap tahunnya selalu menjadi temuan oleh bpk ri.
karena dari karcis parkir tersebutlah bisa diketahui berapa uang yang masuk ke kas daerah untuk sektor retribusi parkir ini.
“kita gunakanlah aturan yang ada dan media yang telah disediakan.
aturan retribusinya jelas, dan medianya ya itu karcis parkirnya. karena dari karcis itulah yang kita hitung berapa pendapatan kita,” ungkap bupati.
tak hanya untuk sektor parkir, untuk sektor pariwisata pun demikian.
bupati juga meminta di setiap objek wisata harus memberikan karcis kepada setiap pengunjung yang masuk ke lokasi wisata tersebut.
karcis tersebut sebagai bukti bahwa pengunjung telah membayar retribusi kepada daerah.
“ini akan kita lakukan pengawasan, bahkan jika perlu melibatkan aparat penegak hukum.
karena ketika menarik pungutan tanpa disertakan karcis, hal itu bisa masuk kategori pungutan liar.
karena tidak ada bukti legalnya. dan jangan bermain-main dengan aturan hukum yang berlaku,” tambah bupati.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 4 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan