Bawaslu Tangani 4 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Begini Nasib Kasusnya Sekarang!

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade HR |

Minggu , 04 Feb 2024 - 22:58

ASN: Ilustrasi ASN di lingkungan Pemkab Kepahiang diambil sumpah beberapa waktu lalu. Makin dekat hari pencobloan, ASN tetap dituntut menjaga netralitasnya.--Dokumen RB

bawaslu tangani 4 dugaan pelanggaran netralitas asn, begini nasib kasusnya sekarang!                            kepahiang, koranrb.id -  selama musim kampanye pemilu 2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten kepahiang menangani 4 laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn).
lalu bagaimana nasib perkembangan kasus dugaan pelanggaran netralitas asn tersebut. 
anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni menyampaikan 3 dugaan pelanggaran netralitas asn tersebut tidak cukup bukti pendukung.
sedangkan satu laporan lagi saat ini masih dalam telaah oleh bawaslu kepahiang.
baca juga:disparpora diminta mendata potensi baru objek wisata
adapun rinciannya pertama, pemasangan apk caleg oleh oknum kadis, tak cukup bukti.
kemudian  indikasi intervensi oknum kadis pada bawahan, tak cukup bukti. ketiga, indikasi intervensi oknum lurah pada bawahan juga tidak cukup bukti.
terakhir indikasi intervensi oknum petugas dlh pada petugas kebersihan saat ini sedang diproses. 
dalam kesempatan ini pula asuan toni menyamapaikan, dalam hal melakukan pengawasan bukan hanya tugas bawaslu. 
baca juga:dinas pmd klarifikasi usulan mundur kades kungkai baru, ini hasilnya
jika hanya mengandalkan jajaran bawaslu, tentu akan kesulitan. 
bayangkan saja, bawaslu kabupaten kepahiang hanya memiliki 3 komisioner, 24 panwascam dan 117 pengawas desa kelurahan (pdk), serta 526 pengawas tps.
karena ini pula diharapkan adanya peran serta masyarakat, ikut aktif dalam melakukan pengawasan.
"jika masyarakat ada melihat pihak yang melakukan dugaan pelanggaran pemilu, segera melaporkannya ke bawaslu.
baca juga:asyik! lanjutkan program sapa warga, bupati seluma beri hibah rp250 juta untuk warga talang benuang
laporan dari masyarakat pasti akan ditindak lanjuti.
namun laporan yang disampaikan harus diseratkan dengan alat bukti lengkap.
dalam artian, tidak hanya sebatas informasi lisan saja, tapi juga dibuktikan dengan alat bukti yang menguatkan," harap asuan. 
untuk diketahui, seorang asn telah diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 
baca juga:pns jangan curi start libur, melanggar sanksinya berat!
disebutkan pada pasal 9 ayat (2) uu asn,  secara tegas menyebutkan pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
sebab dalam upaya menjaga netralitas asn dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan asn, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.
adapun sanksi bagi asn pns yang melanggar, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf c uu asn. bagi pns yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan.
baca juga:16 sekolah di rejang lebong dapat dak pendidikan rp19 miliar
hukuman disiplin berat bisa berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
aktivitas para asn bergerak aktif selama pemilu 2024, jelas saja melanggar aturan.
meski memiliki hak suara, seorang asn dituntut netral selama jalannya kontestasi pemilu 2024. 
baca juga: waw! pemkab lebong beli 16 unit mobnas baru, kuras apbd rp4,7 miliar
mengenai hal ini, tokoh pemuda dan mahasiswa kabupaten kepahiang kurnia eja putra, minggu 5 februari 2024 mengatakan, bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu.
bawaslu mesti lebih aktif mencermati indikasi pelanggaran yang terindikasi telah melibatkan asn. 
menurutnya, akan menjadi sebuah preseden buruk jika kemudian ada kesan bawaslu justru membiarkan indikasi pelanggaran yang telah terjadi.
 "pengawaskan sudah dibentuk sampai tingkat desa.
baca juga: bandrun: tujuan reses adalah ajang silaturahmi 
jika dirasa pelanggaran yang dilakukan kuat, bawaslu mesti berani mengambil sikap.
apalagi ini terkait dengan indikasi pelanggaran asn.
aturannya kan sudah jelas dan kita semua tahu. asn itu netral, bukan malah jadi pemain selama pemilu 2024 ini," beber kurnia. 
ketua umum hmi komisariat umb ii ini juga meminta masyarakat juga bersikap reaktif, terhadap semua indikasi pelanggaran yang terindikasi dan berpotensi terjadi selama pemilu 2024 di kabupaten kepahiang.
baca juga:gubernur dorong riak siabun jadi lumbung pengembangan ternak 
"di kepahiang ini sekarangkan banyak yang terkait dengan pemangku kebijakan maju sebagai caleg.
jelas saja, ini berpotensi besar melibatkan para asn untuk terkait secara langsung atau tidak.
tinggal lagi bawaslunya yang mesti jeli dan tentunya berani," demikian kurnia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan