Pedagang Pantai Panjang Wajib Kontrak Setahun Huni, Segini Biaya Sewanya

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Senin , 05 Feb 2024 - 22:11

BELA/RB DAGANG: Salah satu lapak dagangandi Pantai Panjang cukup digemari masyarakat. Pedagang di Pantai Panjang harus kontrak kerja sama dengan Pemprov Bengkulu untuk huni setahun.--BELA/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Pedagang di kawasan Pantai Panjang, wajib melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Ini diberlakukan untuk seluruh pedagang di Pantai Panjang dari zona I hingga zona III.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bengkulu, Karmawanto, M.Pd menyebutkan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan kerja sama dengan para pedagang di Pantai Panjang .

Baik yang ada di kawasan Area Perutukan Lain (APL) dan Hak Pengelolaan Lain (HPL) di kawasan Pantai Panjang.

"Saat ini, sudah tahap penyiapan kerja sama dengan para pelaku-pelaku usaha.

Sudah ada beberapa pelaku usaha yang siap untuk melakukan kontrak kerja dengan Pemprov," terang Karmawanto, Senin 5 Februari 2024.

Untuk pedagang di kawasan APL Pantai Panjang, dikatakan Karmawanto juga telah disiapkan kontrak perjanjian kerja samanya.

Kontrak tersebut harus dilakukan untuk setahun huni.

"Kita sudah melakukan pembagian zona, dan kita sudah hitung berapa biaya yang harus mereka bayar," tuturnya.

Sewa lahan di Pantai Panjang per tahun, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2020, yakni Rp15.600/ m³ nya.

Artinya, untuk sewah lahan di Pantai Panjang ini nanti, tarif per pedagang kemungkinan berbeda.

Tergantung dengan seberapa luas lahan yang disewa.

pedagang pantai panjang wajib kontrak setahun huni, segini biaya sewanya                            bengkulu, koranrb.id - pedagang di kawasan pantai panjang, wajib melakukan kontrak kerja sama dengan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
ini diberlakukan untuk seluruh pedagang di pantai panjang dari zona i hingga zona iii.
kepala dinas pariwisata (dispar) provinsi bengkulu, karmawanto, m.pd menyebutkan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan kerja sama dengan para pedagang di pantai panjang .
baik yang ada di kawasan area perutukan lain (apl) dan hak pengelolaan lain (hpl) di kawasan pantai panjang.
baca juga:2023 ekonomi bengkulu tumbuh 4,26 persen, 2024 sekdaprov harapkan ini 
"saat ini, sudah tahap penyiapan kerja sama dengan para pelaku-pelaku usaha.
sudah ada beberapa pelaku usaha yang siap untuk melakukan kontrak kerja dengan pemprov," terang karmawanto, senin 5 februari 2024.
untuk pedagang di kawasan apl pantai panjang, dikatakan karmawanto juga telah disiapkan kontrak perjanjian kerja samanya.
kontrak tersebut harus dilakukan untuk setahun huni. 
baca juga:bpk audit apbd 2023 pemprov triwulan iv, ini yang jadi fokus pemeriksaan
"kita sudah melakukan pembagian zona, dan kita sudah hitung berapa biaya yang harus mereka bayar," tuturnya.
sewa lahan di pantai panjang per tahun, sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 2020, yakni rp15.600/ m³ nya.
artinya, untuk sewah lahan di pantai panjang ini nanti, tarif per pedagang kemungkinan berbeda.
tergantung dengan seberapa luas lahan yang disewa. 
"tarif lahan yang mereka sewa, rp15.600/ m³ tergantung dengan berapa lahan yang di sewa.
baca juga:jalan ambles akses karang tinggi menuju pondok kubang diperbaiki tahun ini
kalau hanya 3x3, artinya 9 dikali rp15.600, itulah hasil yang didapatkan. 
ada yang 100 ribu, bahkan ada pula yang sampai rp1 juta-an," terangnya.
sementara ini, untuk jumlah pedagang, belum bisa  dipastikan ada berapa banyak. 
namun, yang sudah menyetujui, lebih dari 50 pedagang.
nantinya, sewah lahan tersebut akan masuk ke dalam retribusi provinsi bengkulu. 
baca juga:gaji guru bantu daerah bengkulu tengah naik, segini besarannya
"kita sudah terapkan. tinggal menetapkan pks nya dengan pedagang," singkatnya.
terkait dengan penataan yang akan dilakukan di pantai panjang, hingga saat ini, grand design atau rancangan besar mengenai penataan tersebut masih belum tampak.
hal tersebut, menjadi pertanyaan dan sorotan masyarakat provinsi bengkulu. 
seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, penataan kawasan pantai panjang, direncanakan akan dilakukan 2024 ini. 
pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, sebelumnya sudah membagi zona dan segmen, terutama di bagian area peruntukan lain (apl). 
baca juga:rejang lebong butuh tambahan 1.000 tenaga guru, dibuka seleksi cpns dan pppk 
untuk zona 1 yakni pantai pasir putih - hotel bugenville, zona 2 hotel bugenville - hotel raffles, dan zona 3,m belakang bim - taman berkas.
menindaki hal tersebut, anggota dprd provinsi bengkulu, drs. sumardi, mm mengatakan, sebagaimana diketahui bersama jika untuk pengelolaan kawasan pantai panjang saat ini menjadi kewenangan pemprov bengkulu.
bahkan sudah ada rencana mengenai penataan tersebut, seperti wisata untuk kuliner, swafoto dan lainnya. 
"kita menyambut baik rencana pemprov bengkulu yang bakal mulai melakukan penataan terhadap kawasan pantai panjang tersebut," ujar sumardi.
baca juga:terseret dugaan korupsi dana belanja tak terduga seluma rp1,5 miliar, 12 terdakwa jalani sidang perdana
meski begitu, hingga saat ini, belum ada grand design yang disosialiasaikan, mengenai rancangan bentuk pantai panjang nantinya. 
sementara itu, penataan yang dilakukan bukan semata menerka-nerka, melainkan memang mempedomani grand design yang sudah direncanakan. 
"sehingga menjadi tanda tanya juga bagi kita, apa yang menjadi pedoman dalam penataan kawasan pantai panjang. karena grand design itu setidak-tidaknya berlaku hingga tahun 2045," kata sumardi.
menurut sumardi, grand design itu penting, karena menjadi acuan dalam penataan. 
baca juga:3 zat kimia berbahaya pada vape picu 6 penyakit, batasi peredaran
sederhananya, dari grand design itu bisa diketahui peruntukkan masing-masing zona ini.
misal perhotelan berada di zona mana, kemudian restoran atau pusat kuliner di zona satunya lagi.
termasuk zona untuk wisatawan menikmati tempat wisata pantai panjang.
"saat ini baru sekadar omongan saja mengenai penentuan zona tersebut," ujarnya.
baca juga:setan dan jin auto kabur, ini 7 tanaman yang ditakuti makhluk halus
lebih lanjut disampaikannya, bila perlu grand design pantai panjang itu ditempelkan di lokasi pantai pantai.
sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana penataan yang dilakukan.
sementara saat ini justru membingungkan bagaimana bentuk yang akan ditata nantinya.
"sebabnya itu tadi, karena tidak diketahui grand design penataannya seperti apa," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan