DKPP Menjatuhkan Sanksi Peringatan Terhadap KPU, Status Pencalonan Prabowo-Gibran Masih Aman

Namun dia menegaskan putusan itu tidak ada kaitan secara hukum dengan legal standing Prabowo Gibran sebagai paslon.

"Putusan DKPP tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah," ungkapnya.

Dari pencermatannya, putusan itu hanya terkait masalah teknis pendaftaran. Sebab, KPU lambat dalam merespon putusan MK.

Tapi dari kacamata TKN, alasan KPU yang tidak segera merevisi dapat dimaklumi mengingat saat itu DPR reses.

"Mau kirim surat kemana wong dpr ga ada," tuturnya.

BACA JUGA:Bawaslu Panggil Oknum Pejabat, Tindakannya di Dinkes Kota Diduga Langgar PKPU

BACA JUGA:Matangkan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Benteng Gelar Simulasi

Kemudian dari aspek hukum, saat ini PKPU juga telah tuntas direvisi. Sehingga baginya dari sisi hukum tidak ada ganjalan. Sebaliknya, jika putusan MK tidak ditaati, malah berpotensi terjadi pelanggaran konstitusi.

Ditemui usai rapat dengan komisi II, Ketua DKPP Heddy Lugito mengamini jika putusan etik sifatnya personal. Sehingga diakuinya, tidak punya implikasi terhadap status pencalonan Gibran. "Gak ada kaitannya dengan pencalonan juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi gak ada kaitan," tegasnya.

Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengatakan, sanksi yang dijatuhkan (DKPP) terhadap Ketua KPU dan enam anggota komisioner, menjadi peringatan untuk segera memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia, agar kepercayaan rakyat tidak hilang.

Ganjar menyatakan bahwa demokrasi harus bisa dilaksanakan dengan baik, tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi. “Kalau Mahkamah Konstitusi juga kena (sanksi), kemudian KPU kena sanksi etika, apa yang kemudian kita bisa banggakan pada rakyat pada proses pemilu ini?” tanya Ganjar di sela pertemuan dengan para pemulung di Rumah Pemulihan Material (RPM) Waste4Change, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Maka, kata Ganjar, wajar jika para tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat sipil, dan ilmuwan dari sejumlah kampus menyatakan keprihatinan atas proses demoktasi di Indonesia saat ini. “Ini alert untuk demokrasi kita. Kalau kita tidak bisa perbaiki hari ini, kepercayaan itu akan hilang,” tegasnya.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, setelah putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK), kemudian disusul dengan putusan DKPP, maka sudah sangat jelas terdapat pelanggaran dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, walaupun putusan MK adalah final dan mengikat, tapi dengan adanya putusan MKMK dan DKPP, maka penetapan Prabowo - Gibran sebagai capres dan cawapres bisa dibatalkan. "Bukan batal demi hukum, tapi bisa dibatalkan, karena adanya pelanggaran etik," paparnya.

Selain itu, lanjut Todung, Prabowo-Gibran seharusnya dengan legowo mengundurkan diri dari pencalonan dalam Pilpres setelah terjadi berbagai pelanggaran etika yang dibuktikan oleh MKMK dan DKPP.