UPTD PPA Kekurangan SDM, Anggaran juga Minim

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Senin , 05 Feb 2024 - 23:17

BERLANGSUNG: Kepala DP2KBP3A saat memberikan keterangan terkait dengan kegiatan di UPTD PPA, Senin 5 Februari 2024.--Rusman Afrizal/RB

Salah satunya dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi serta pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan kasus kekerasan.

"Upaya pencegahan kasus terus kita lakukan, mudah-mudahan nanti di perubahan DAK ini bisa disetujui dan kegiatan di UPTD dapat terlaksana dengan lancar," terang Siswan.

Sementara itu, Kepala Bidang PPA DP2KBP3A Kabupaten Kaur Elda Marlina, S.KM menambahkan di tahun 2023 tercatat ada sebanyak 26 kasus yang masuk ke bidang PPA DP2KBP3A Kaur.

Artinya pendirian UPTD sebenarnya sangatlah tepat mengingat kasus PPA cukup tinggi.

Namun memang sangat disayangkan, keterlambatan pemberkasan membuat pengajuan anggaran kegiatan belum disetujui.

"Langkah yang diambil ini, sebenarnya sudah tepat.

Karena kita juga baru, jadi memang masih ada beberapa yang terlebih dahulu harus dipelajari," ujarnya.

Dengan telah terbentuknya UPTD PPA, baik pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya akan lebih dimaksimalkan lagi.

Elda menjelaskan, pihaknya akan terjun langsung kelapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Mungkin teknis sosialisasinya nanti terjun langsung kelapangan, hingga melalui media sosial," ujarnya.

Ditambahkan Elda, diawal tahun 2024 ini Bidang PPA telah mencatat ada satu kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

Artinya, potensi kasus meningkat di tahun ini akan lebih besar, untuk itu langkah cepat memang harus benar-benar diambil.

uptd ppa kekurangan sdm, anggaran juga minim                            bintuhan, koranrb.id - unit pelaksana teknis dinas (uptd) perlindungan perempuan dan anak (ppa) kabupaten kaur yang baru saja didirikan masih kekurangan banyak sumber daya manusia (sdm).
bukan hanya itu uptd ppa yang berada di bawah naungan dinas pengendalian penduduk  keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan anak (dp2kbp3a) kaur ini juga minim anggaran.
ini membuat uptd ppa masih belum banyak melakukan kegiatan.
seperti yang diketahui,  uptd yang baru saja berdiri ini hanya memiliki dua pejabat di dalamnya. 
baca juga:wow! perdana kelola paskibraka, kesbangbol seluma anggarkan rp1 miliar untuk seleksi 
yakni kepala uptd dan juga kasubag.
padahal seharusnya, paling tidak di dalam uptd ppa tersebut harus ada beberapa pejabat lain lagi. 
beberapa sdm yang masih kosong itu sendiri yakni psikolog, konselor, pejabat dari sarjana hukum dan juga staf administrasi.
kepala dp2kbp3a  kaur siswan,  s.pkp mengatakan memang benar bahwa saat ini kegiatan di uptd ppa yang baru saja didirikan belum dapat terlaksana dengan maksimal. 
baca juga:dugaan korupsi dinas pmd kaur tahap penyidikan, salah satunya anggaran pilkades serentak
hal ini bukan lain karena, anggaran untuk kegiatan hingga kini belum tersedia akibat dari keterlambatan pendirian uptd ppa.
"kita ini cukup terlambat, jadi anggaran untuk kegiatan yang seharusnya dari dak tidak kita dapatkan," kata siswan.
karena belum tersedianya anggaran ini, beberapa kegiatan uptd ppa masih menginduk ke bidang ppa.
meskipun demikian, siswan mengatakan beberapa kegiatan terkait dengan pencegahan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak di kabupaten kaur terus mereka lakukan.
baca juga:pemberi dan penerima uang caleg bisa dipenjara, bawaslu ingatkan peserta pemilu
salah satunya dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi serta pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan kasus kekerasan.
"upaya pencegahan kasus terus kita lakukan, mudah-mudahan nanti di perubahan dak ini bisa disetujui dan kegiatan di uptd dapat terlaksana dengan lancar," terang siswan.
sementara itu, kepala bidang ppa dp2kbp3a kabupaten kaur elda marlina, s.km menambahkan di tahun 2023 tercatat ada sebanyak 26 kasus yang masuk ke bidang ppa dp2kbp3a kaur. 
artinya pendirian uptd sebenarnya sangatlah tepat mengingat kasus ppa cukup tinggi.
baca juga:laporan bumdes di seluma disorot, 2024 wajib 2 kali laporan, pertama maret! 
 namun memang sangat disayangkan, keterlambatan pemberkasan membuat pengajuan anggaran kegiatan belum disetujui.
"langkah yang diambil ini, sebenarnya sudah tepat.
karena kita juga baru, jadi memang masih ada beberapa yang terlebih dahulu harus dipelajari," ujarnya.
dengan telah terbentuknya uptd ppa, baik pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya akan lebih dimaksimalkan lagi.
baca juga:hasil uji kompetensi 41 pejabat diserahkan ke gubernur, ini tindak lanjutnya 
elda menjelaskan, pihaknya akan terjun langsung kelapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
"mungkin teknis sosialisasinya nanti terjun langsung kelapangan, hingga melalui media sosial," ujarnya.
ditambahkan elda, diawal tahun 2024 ini bidang ppa telah mencatat ada satu kasus kekerasan yang menimpa perempuan. 
artinya, potensi kasus meningkat di tahun ini akan lebih besar, untuk itu langkah cepat memang harus benar-benar diambil. 
baca juga:jangan tergiur travel umrah abal-abal, salah satu cirinya harga miring
dia juga meminta, agar masyarakat tidak takut melaporkan jika ada kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"jika ditemukan, langsung lapor jangan takut. kita akan dampingi, sampai dengan selesai," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan