Fokus Pilkada, Rehab Dua Tempat Pelelangan Ikan Batal di Seluma Batal, Ini Penjelasannya

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 05 Feb 2024 - 23:18

TPI: Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma memperbaiki atau rehab dua Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2024 ini batal. DOK/RB--

fokus pilkada, rehab dua tempat pelelangan ikan batal di seluma batal, ini penjelasannya                            koranrb.id – rencana pemerintah kabupaten (pemkab) seluma memperbaiki atau rehab dua tempat pelelangan ikan (tpi) 2024 ini batal.
rehab yang direncanakan di tpi desa muara maras dan desa ketapang baru kecamatan semidang alas maras.
batalnya rencana rehab dua tpi, lantaran alokasi dana hibah untuk penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) seluma 2024 mendatang.
hal ini juga dibenarkan oleh sekretaris daeah (sekda) seluma, h. hadianto, se, m.si. awalnya rehab dua tpi yang dianggarkan total rp400 juta.
baca juga:tpi tuntas, kembali bangun kawasan pesisir 
baca juga:tpi sulauwangi ambruk, kejari klarifikasi 4 warga 
"saat penyusunan rkpd lalu memang kita masukkan untuk rehab tpi, namun karena ada pilkada otomatis anggaran tersedot. baik untuk penyelenggara maupun pengamanan," ujar sekda seluma.
namun pemkab masih memberikan harapan, karena pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2025 mendatang rehab tpi akan diprioritaskan. 
karena sangat tidak memungkinan dilakukan tahun ini, mengingat pagu kegiatan fisik menurun dari rp136 miliar menjadi rp64 miliar.
“mudah-mudahan 2025 keuangan kembali stabil sehingga dapat dianggarkan, untuk tahun ini memang tidak bisa lantaran kegiatan fisik banyak yang dipangkas," ungkap sekda.
baca juga:kebakaran lagi, kali ini tpi enggano yang terbakar 
baca juga:bulan depan rehab tpi pasar bawah selesai 
terkait tpi ketapang baru yang rencananya akan direhab atau relokasi, wakil ketua i dprd seluma, sugeng zonrio, sh mengaku sudah pernah mengunjungi lokasi tpi yang saat ini sudah ambruk total lantaran abrasi dari air laut yang terus mengikis lahan tpi tersebut.
 awalnya beberapa waktu lalu bangunan tpi hanya roboh dibagian pondasi belakang, namun saat ini semuanya telah roboh dan menyisahkan lantai keramik saja.
"saat ini tpi sudah roboh 95 persen lantaran lahan yang berada dibawah bangunan tpi terus terkikis, maka dari itu sebaiknya segera direlokasi," ungkap sugeng.
terkait relokasi, sugeng mengatakan bahwa sudah ada lahan baru yang dihibahkan oleh masyarakat setempat,
yakni bapak jahari yang merupakan mantan kepala desa setempat, ukurannya pun tidak jauh berbeda dengan lokasi tpi saat ini. 
baca juga:usulkan relokasi tpi ketapang baru
baca juga:rehabilitasi dan relokasi tiga tpi dianggarkan rp 390 juta, ada hibah lahan dari kades
namun dipastikan lebih aman dari ancaman abrasi lantaran posisinya cukup jauh dari bibir pantai.
"lahan hibah dari pak jahari ini cukup strategis untuk digunakan sebagai tpi, karena minim ancaman abrasi sehingga bisa untuk jangka panjang," ucap sugeng.
sugeng mengatakan bahwa dprd siap mendukung relokasi tpi tersebut karena memang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat
yang mayoritasnya merupakan nelayan, jika ada tpi tentunya nelayan lebih mudah dalam menjual hasil tangkapan.
namun, kendalanya saat ini adalah surat hibah yang diberikan oleh pemiliknya masih tersimpan oleh salahsatu nelayan.
maka dari itu sugeng menegaskan kepada kepala desa agar segera mencari surat hibahnya agar segera dianggarkan untuk relokasi tpi.
"jika surat hibah sudah ada, maka saya sampaikan agar disegera diberikan ke pemkab seluma dan tembuskan ke dprd seluma," tuutup sugeng.
sebelumnya, kades ketapang baru, zultan alhara mengaku telah melaporkan hancurnya tpi ini ke dinas perikanan dan bpbd seluma.
namun ternyata sampai saat ini belum ada upaya penanggulangannya.
zultan mewakili masyarakat juga turut menanti penurunan status cagar alam (ca) menjadi taman wisata alam (twa), karena lahan yang berada di belakang tpi masih ditetapkan bksda sebagai ca. 
 hal ini membuat pemerintah desa belum dapat mengelola secara maksimal potensi wisata yang dimiliki dipantai tersebut.
"dua tahun lalu tim dari kementerian lhk sudah meninjaunya namun belum didapat hasilnya, harapan kami agar pantai ini dapat dikelola menjadi objek wisata nantinya," ucap zultan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan