Bawaslu Antar Rekomendasi, TKD AMIN Sebut TPD Prabowo-Gibran Tak Bisa Berkelit

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 06 Feb 2024 - 23:53

Bawaslu Antar Rekomendasi, TKD AMIN Sebut TPD Prabowo-Gibran Tak Bisa Berkelit--Abdi/RB

KORANRB.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu telah menyerahkan dokumen rekomendasi terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto di Balai Buntar Kota Bengkulu 11 Januari 2024, kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bengkulu Senin 5 Februari 2024.

Hal ini langsung ditanggapi oleh PH TKD AMIN Provinsi Bengkulu, Sopian Siregar SH. M.Kn yang menyebutkan, kali ini pihak TPD Prabowo – Gibran Provinsi Bengkulu yang menyampaikan hal tersebut bukan sebuah pelanggaran tidak bisa berdalih lagi.

Sopian menyoroti, cuitan TPD Prabowo –Gibran kemarin pada media RB yang mengatakan dengan percaya diri terkait dua pelanggaran yang ditudingkan pada kampanye Prabowo di Balai Buntar bukanlah sebuah pelanggaran.

Artinya, hal ini merupakan pembuktian bahwa yang disampaikan TPD Prabowo – Gibran kemarin, Sopian meyakini bantahan – bantahan tidak ada gunanya.

“Hari ini, bisa dipastikan itu benar pelanggaran, kemarinkan mereka percaya diri itu bukan pelanggaran, dengan berbagai alasan,” sampai Sopian.

Sopian menegaskan, agar berkas rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu ke KPAI Bengkulu dapat diteruskan pada TPD Prabowo – Gibran segera, agar mereka dapat mengetahui itu.

“Kami minta untuk diteruskan dan disampaikan pada masyarakat, kami kan juga begitu kemarin,” ungkap Sopian.

Tambah Sopian, sangat mengharapkan pihak KPAI Bengkulu dapat menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan Bawaslu Kota Bengkulu terkait pelanggaraan adanya anak – anak dalam kampanye tersebut.

“Iya ini setelah disampaikan ke KPAI, maka tolong KPAI untuk menindaklanjuti secara hukum tidak boleh libatkan anak – anak dalam kampanye apapun alasanya, ini sanksi pidana berdasarkan Undang – Undang kita,” ungkap Sopian.

Sebelumnya, Sopian menerangkan terkait dua dugaan pelanggaran kampanye Prabowo yang sempat menimbulkan adu komentar pedas dengan TPD Prabowo – Gibran, Dedi Ruskam.

bawaslu antar rekomendasi, tkd amin sebut tpd prabowo-gibran tak bisa berkelit                            koranrb.id - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu telah menyerahkan dokumen rekomendasi terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon presiden (capres) prabowo subianto di balai buntar kota bengkulu 11 januari 2024, kepada komisi perlindungan anak indonesia (kpai) bengkulu senin 5 februari 2024. 
hal ini langsung ditanggapi oleh ph tkd amin provinsi bengkulu, sopian siregar sh. m.kn yang menyebutkan, kali ini pihak tpd prabowo – gibran provinsi bengkulu yang menyampaikan hal tersebut bukan sebuah pelanggaran tidak bisa berdalih lagi.
sopian menyoroti, cuitan tpd prabowo –gibran kemarin pada media rb yang mengatakan dengan percaya diri terkait dua pelanggaran yang ditudingkan pada kampanye prabowo di balai buntar bukanlah sebuah pelanggaran.
baca juga:polemik apbd bengkulu utara 2024, kemendagri surati gubernur bengkulu 
baca juga:5.700 ternak, baru 500 ekor vaksinasi, disperkan sudah ingatkan 
artinya, hal ini merupakan pembuktian bahwa yang disampaikan tpd prabowo – gibran kemarin, sopian meyakini bantahan – bantahan tidak ada gunanya.
“hari ini, bisa dipastikan itu benar pelanggaran, kemarinkan mereka percaya diri itu bukan pelanggaran, dengan berbagai alasan,” sampai sopian.
sopian menegaskan, agar berkas rekomendasi bawaslu kota bengkulu ke kpai bengkulu dapat diteruskan pada tpd prabowo – gibran segera, agar mereka dapat mengetahui itu.
“kami minta untuk diteruskan dan disampaikan pada masyarakat, kami kan juga begitu kemarin,” ungkap sopian.
baca juga:akamedisi dan aktivis anti korupsi soroti pemilu, sampaikan 10 pernyataan 
baca juga:tahun ini pemkab lebong terapkan total e-katalog barang dan jasa
tambah sopian, sangat mengharapkan pihak kpai bengkulu dapat menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan bawaslu kota bengkulu terkait pelanggaraan adanya anak – anak dalam kampanye tersebut. 
“iya ini setelah disampaikan ke kpai, maka tolong kpai untuk menindaklanjuti secara hukum tidak boleh libatkan anak – anak dalam kampanye apapun alasanya, ini sanksi pidana berdasarkan undang – undang kita,” ungkap sopian.
sebelumnya, sopian menerangkan terkait dua dugaan pelanggaran kampanye prabowo  yang sempat menimbulkan adu komentar pedas dengan tpd prabowo – gibran, dedi ruskam.
“kami bukan gusar ataupun takut kalah. sudah menjadi tugas peserta maupun masyarakat untuk menyampaikan kritik. karena itu sudah menjadi tugas seluruh elemen dalam pemilu ini. sebagai upaya hukum untuk tegak lurus,” terang sopian.
baca juga:rskj siapkan 100 tempat tidur untuk caleg gagal
baca juga:siswi smp korban asusila teman lelaki, kejadiannya di kebun pisang
sopian menerangkan, tudingan dari tpd prabowo–gibran yang sebut amin takut kalah, dia menerangkan tkd amin memiliki pendukung serta lembaga survei sendiri. sehingga sangat tidak tepat apabila mengatakan amin akan kalah dalam satu putaran.
“kita memiliki lembaga survei kita sendiri. jadi kami tahu bagaimana dukungan yang ada pada kami. kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut,” ucap sopian.
sopian menjelaskan regulasi yang melarang anak untuk ikut dalam kegiatan kampanye, yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan umum. 
kemudian pasal 280 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. selain itu, pelibatan anak dalam kampanye dapat dijerat undang-undang perlindungan anak.
baca juga:landasan pacu bandara fatmawati diperpanjang 
baca juga:landasan pacu bandara fatmawati diperpanjang 
selain itu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur dengan jelas larangan bagi tim kampanye mengikut sertakan warga negara indonesia yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye.
pasal 280 ayat (2) huruf k menyatakan bahwa anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi penjara satu tahun dan denda rp 12 juta, sebagaimana diatur dalam pasal 493 uu pemilu.
selain uu pemilu, uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh disalahgunakan dalam kegiatan politik.
"banyak aturan yang melarang, jadi mereka tidak bisa berdalih mengatakan alasan apapun itu murni pelanggaran," jelas sopian.
baca juga:kpu bengkulu utara kirim 1 truk logistik pemilu ke pulau enggano 
baca juga:kejar pencapaian bian, dinkes lebong imunisasi mr sasar 20 ribu anak 
dedi mengatakan terkait proses dugaan pelanggaran kampanye capres prabowo subianto di balai buntar bengkulu pada 11 januari 2024 lalu, menurutnya biarlah itu menjadi wewenang bawaslu kota bengkulu. 
tkd amin jangan terlalu ikut campur terkait proses yang tengah dilakukan pihak bawaslu kota bengkulu.
“biarlah itu menjadi tugas bawaslu kota bengkulu saja. mereka (tpd amin, red) jangan terlalu ikut dalam campurlah,” ucap dedi.
dedi menjelaskan ulang bahwa adanya dua dugaan kampanye prabowo yaitu adanya anak–anak yang datang saat kampanye itupun mungkin karena diajak oleh orang tuanya. 
serta adanya asn yang datang ke kampanye itupun bukan ajakan dari tkd prabowo – gibran.
baca juga:ekspor bengkulu naik 134,13 persen, ini negara tujuan ekspor bengkulu 
baca juga:sesalkan guru bk, murid korban penca**lan ayah 
“atas dua dugaan tersebut,  ada anak – anak itu karena diajak orang tuanya, kemudian asn ada yang datang, itu murni kami tidak undang tapi mereka datang sendiri,” singkat dedi.
dedi ruskam menilai komentar yang dilayangkan tpd amin akibat kegusaran. adapun maksud kegusaran tersebut, dedi menilai karena dukungan terus mengalir pada prabowo – gibran. 
sehingga membuat tkd amin terus berkomentar tentang dugaan pelanggaran kampanye prabowo.
“mereka gusar karena poling atau dukungan terhadap prabowo – gibran semakin banyak, mungkin itu,” sebutnys. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan