Lika-liku Perayaan Imlek di Indonesia, Sempat Dilarang di Masa Orde Baru

Reporter: M. Rizki Amanda Lubis |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 07 Feb 2024 - 23:28

IMLEK: Lika-liku perayaan Imlek di Indonesia sejak masa kolonial Belanda, sempat dilarang di masa orde baru dan kembali resmi dirayakan di masa presiden setelah orde baru. Foto: Bing Image Creator/RB.--

lika-liku perayaan imlek di indonesia, sempat dilarang di masa orde baru                            bengkulu, koranrb.id - perayaan imlek di indonesia diperkirakan sudah ada sejak orang-orang tionghoa bermigrasi ke nusantara. perayaan imlek pun menapaki jejaknya di indonesia.
selama masa kolonial belanda di indonesia, perayaan imlek atau tahun baru imlek tidak diakui atau diizinkan secara resmi oleh pemerintah kolonial belanda. 
hal ini karena pemerintah kolonial belanda pada saat itu lebih fokus mempromosikan dan mempertahankan budaya eropa dan agama kristen.
pada masa itu, perayaan tahun baru imlek sering kali dipandang sebagai tradisi "asing" dan tidak dianggap relevan oleh pemerintah kolonial belanda.
baca juga:santap kelezatan makan malam imlek di hotel santika bengkulu
baca juga:menjelang imlek, harga emas naik, ini penjelasannya
masyarakat tionghoa di indonesia pada masa itu mungkin masih merayakan secara diam-diam di lingkungan mereka sendiri.
tetapi tidak mendapat pengakuan resmi atau dukungan dari pemerintah kolonial.
masa pendudukan jepang. perayaan imlek dirayakan dan dijadikan hari libur resmi berdasarkan keputusan osamu seiri no. 26 tanggal 1 agustus 1942.
keputusan osamu seiri no. 26 yang dikeluarkan pada tanggal 1 agustus 1942 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan jepang di indonesia pada masa perang dunia ii. 
baca juga:sejarah tahun baru imlek, berawal dari hewan pemangsa manusia
baca juga:sejarah perayaan tahun baru masehi dan hukum merayakan menurut islam
keputusan tersebut mengatur tentang hari libur resmi yang berlaku di wilayah yang diduduki oleh jepang saat itu.
beberapa hari libur resmi yang diatur dalam keputusan osamu seiri no. 26 antara lain:
- hari raya idul fitri
- hari raya idul adha
- hari proklamasi kemerdekaan (17 agustus)
- tahun baru masehi
- hari raya waisak
- hari raya tiong hwa (imlek)
- hari raya natal
keputusan ini mencerminkan campur tangan pemerintah pendudukan jepang dalam pengaturan hari libur dan penyesuaian terhadap berbagai tradisi agama dan budaya yang ada di indonesia pada saat itu. 
namun, perlu dicatat bahwa keputusan tersebut berlaku selama masa pendudukan jepang dan tidak memiliki dampak jangka panjang setelah indonesia mendapatkan kemerdekaannya.
baca juga:gelar perayaan misa, ratusan umat krisitiani ibadah di gereja st. yohanes
baca juga:perayaan tahun baru, mercure bengkulu tawarkan paket lengkap menginap 
di bawah kepemimpinan soekarno (1945-1967), perayaan imlek di indonesia tetap dirayakan oleh masyarakat tionghoa meskipun terkadang dalam konteks politik yang berubah-ubah. 
pemerintah saat itu mengakui perayaan imlek sebagai bagian dari keragaman budaya indonesia.
sukarno mengeluarkan penetapan pemerintah 1946 no.2/um tentang "aturan tentang hari raya" di mana pada pasal 4 menyebut hari raya tiong hwa.
penetapan pemerintah no. 2/um tahun 1946 yang dikeluarkan oleh presiden soekarno pada tanggal 22 juni 1946 mengatur tentang hari-hari libur nasional dan hari raya agama yang diakui di indonesia.
baca juga:sejarah masjid jamik bengkulu, dibangun pejuang tahun 1828 dan direnovasi oleh soekarno
baca juga:diresmikan presiden soeharto, gaya arsitektur masjid at - taqwa kota bengkulu campuran corak turki dan yunani
pasal 4 dari penetapan tersebut secara khusus menyebutkan "hari raya tiong hwa" sebagai salah satu hari raya yang diakui. 
ini menegaskan pengakuan resmi terhadap perayaan tahun baru imlek atau perayaan tionghoa sebagai hari raya yang penting bagi masyarakat tionghoa di indonesia.
pengakuan resmi perayaan imlek saat itu, merupakan langkah penting dalam memperkuat kerukunan antar-etnis di indonesia dan menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama di negara ini. 
pasca-kemerdekaan, pengakuan resmi terhadap hari raya tionghoa terus berlanjut di indonesia, menegaskan komitmen negara terhadap prinsip keberagaman dan toleransi
masa orde baru (1967-1998), pada tahun 1967, presiden soeharto mengeluarkan instruksi presiden (inpres) nomor 14 tahun 1967.
yang melarang segala hal yang berhubungan dengan budaya tionghoa, termasuk perayaan imlek, keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat. 
tujuan dari inpres tersebut adalah untuk mengurangi pengaruh budaya tionghoa di indonesia dan mempromosikan penerimaan budaya indonesia yang lebih homogen.
akibat dari larangan ini, perayaan imlek dan kegiatan budaya tionghoa lainnya di indonesia menjadi terbatas atau bahkan dilarang.
masyarakat tionghoa di indonesia mengalami tekanan untuk menahan diri dalam merayakan tradisi mereka secara terbuka.
larangan ini juga melibatkan penekanan terhadap penggunaan bahasa tionghoa
termasuk larangan penggunaan karakter tionghoa dalam media massa dan publikasi resmi.
serta pembubaran organisasi dan kelompok yang berhubungan dengan budaya tionghoa.
kebijakan ini berlangsung selama beberapa tahun, dan dampaknya terasa dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat tionghoa di indonesia.
namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan politik di indonesia, kebijakan ini mengalami penyesuaian dan perubahan.
dan perayaan imlek serta budaya tionghoa lainnya kembali diperbolehkan dan diakui di indonesia.
pada masa pemerintahan abdurrahman wahid (1999-2001)atau yang akrab disapa gus dur, instruksi presiden (inpres) nomor 14 tahun 1967 yang melarang segala hal yang berhubungan dengan budaya tionghoa, termasuk perayaan imlek, dihapuskan. 
tindakan ini memungkinkan kembali perayaan imlek dan kegiatan budaya tionghoa lainnya di indonesia.
abdurrahman wahid, yang sering disebut sebagai gus dur, memang dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan toleransi dan menghormati keberagaman budaya dan agama di indonesia. 
salah satu langkah penting yang diambilnya adalah mencabut instruksi presiden (inpres) nomor 14 tahun 1967
yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya yang melarang segala hal yang berhubungan dengan budaya tionghoa, termasuk perayaan imlek, keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat.
dengan mencabut inpres nomor 14 tahun 1967, gus dur memperkuat kembali pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama di indonesia.
tindakan ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat tionghoa di indonesia serta mempromosikan kerukunan antar-etnis.
langkah ini menunjukkan komitmen gus dur dalam membangun indonesia yang lebih inklusif dan menghargai berbagai tradisi dan keyakinan masyarakatnya.
pada masa megawati soekarnoputri (2001-2004). mengeluarkan keputusan presiden nomor 19 tahun 2002 dan meresmikan imlek sebagai hari libur nasional.
sebenarnya, keputusan presiden nomor 19 tahun 2002 tidak secara langsung meresmikan imlek sebagai hari libur nasional di indonesia.
namun, keputusan tersebut mengatur tentang hari libur nasional di indonesia untuk tahun-tahun berikutnya.
keputusan presiden nomor 19 tahun 2002 menetapkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2003 dan seterusnya. 
dalam daftar tersebut, imlek atau tahun baru imlek juga dimasukkan sebagai salah satu hari libur nasional.
dengan demikian, walaupun tidak secara eksplisit meresmikan imlek sebagai hari libur nasional.
keputusan presiden nomor 19 tahun 2002 mengakui pentingnya perayaan imlek sebagai bagian dari keberagaman budaya dan agama di indonesia dengan memasukkan imlek sebagai salah satu hari libur nasional yang dihormati oleh semua warga negara.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan