Punya Kebun Kelapa Sawit? Ajukan Program Ini Bisa Dapat Rp 35 Juta Per Hektar!

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Fazlul Rahman |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 09:24

KELAPA SAWIT : Kualiutas kelapa sawit yang menerima program replanting sawit. Foto : Tri Shandy Ramadani/KORANRB.ID--

Hal ini juga menjadi kebutuhan dari pengusaha Crude Palm Oil atau CPO yang selama ini membeli kelapa sawit dari petani.

Sehingga pengusaha Crude Palm Oil bisa mendapatkan kualitas buah yang tinggi dan juga pasokan buah yang cukup.

Namun memang tidak mudah bagi masyarakat untuk ditetapkan menjadi penerima program replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat tersebut.

1. Lahan Milik Rakyat

Lahan yang berhak menerima program replanting tersebut adalah lahan milik masyarakat atau rakyat.

Lahan milik perusahaan maupun badan hukum seperti koperasi maupun lahan Hak Guna Usaha (HGU) tidak boleh menerima program tersebut.

2. Alas Hak Lahan Jelas

Alas hak lahan harus jelas, alas yang diperbolehkan sebagai penerima program adalah diantaranya sertifikat, Surat Keterangan Tanah atau semacamnya.

Namun untuk alas hak yang statusnya dibawah sertifikat hak milik saat ini menjadi sorotan.

Ini lantaran dalam verifikasi petugas bukan hanya harus memastikan lahan tersebut memang lahan milik masyarakat yang tidak terkait dengan lahan orang lain.

Atau setidaknya tidak terjadi tumpang tindih dengan alas hak lainnya.

Termasuk petugas juga harus melakukan pengukuran lahan langsung menggunakan GPS yang merupakan alat ukur standar lahan.

Karena besaran dana yang dikucurkan sangat tergantung dengan luasan lahan.

punya kebun kelapa sawit? ajukan program ini bisa dapat rp 35 juta per hektar!                             arga makmur, koranrb.id — program replanting kelapa sawit saat ini menjadi primadona bagi petani kelapa sawit.
bahkan pemerintah pusat mengalokasikan dana mencapai rp 6 triliun lebih untuk program peremajaan perkebunan kelapa sawit masyarakat, atau replanting kelapa sawit .
program replanting atau peremajaan sawit rakyat atau psr tersebut diharapkan pemerintah bisa meningkatkan kualitas perkebunan kelapa sawit masyarakat.
hal ini juga akan berdampak pada peningkatan produksi baik dalam hal jumlah maupun kualitas crude palm oil (cpo) nasional.
baca juga:permintaan tinggi, ini 10 industri pengguna cpo, ikuti 5 cara mengolah kebun sawit supaya panen maksimal
ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam terutama terkait program b30.
pemerintah melalui badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (bpdpks) melaksanakan program replanting.
dengan program ini, masyarakat penerima program replanting kelapa sawit  akan menerima dana pengolahan lahan hingga penanaman senilai rp 35 juta per hektar.
dana tersebut akan diberikan dalam bentuk kebutuhan pengolahan lahan hingga hingga penanaman dan pupuk bagi kelapa sawit. 
baca juga:alih fungsi persawahan 8.375 hektare jadi kebun sawit, ingatkan pemilik lahan 
1. pengosongan lahan
dengan dana tersebut akan digunakan untuk pengosongan lahan dari tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif.
pengosongan dan pematangan lahan ini juga termasuk dengan pembuatan terasering bagi lahan perkebunan kelapa sawit yang miring atau tidak datar.
lahan yang miring atau tidak datar akan diratakan termasuk menggunakan alat berat karena permukaan lahan yang miring bisa menghambat pertumbuhan kelapa sawit.
2. bibit bersertifikat unggul
bibit yang akan diberikan untuk penerima program replanting dipastikan adalah bibit yang unggul.
baca juga:harga tbs sawit tembus rp 2.300 per kilo, begini cara cepat pulihkan kualitas kelapa sawit
penggunaan bibit unggul menjadi syarat wajib perkebunan sawit rakyat yang menerima program replanting tersebut.
3. pupuk berkualitas
bibit yang disiapkan untuk program replanting tersebut sudah akan ditanam dalam program tersebut dan langsung diberikan pupuk sehingga menjamin terus tumbuhnya bibit yang ditanam.
selain itu ada juga program pengamanan seperti pemberian pengamanan tanaman jika dari hama babi yang biasanya muncul di perkebunan kelapa sawit.
4. pola tanam sesuai anjuran
dalam penanaman perkebunan penerima program replanting juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemilik lahan.
baca juga:replanting kebun sawit, maret usulan dikirim 
penanaman harus sesuai dengan kebutuhan perkebunan dengan mempertimbangkan tumbuh kembang tanaman dengan kualitas yang tinggi nantinya.
sehingga jarak tanam akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi tanaman.
itulah diantara kegiatan yang akan dilakukan di kebun anda jika memang mendapatkan program replanting tersebut.
dengan program ini, pemerintah pusat berharap masyarakat yang menerima pemilik kebun yang selama ini terkendala biaya peremajaan  bisa meremajakan kebun kelapa sawit miliknya.
baca juga:tertimpa pohon sawit, 1 keluarga lolos dari maut saat pulas
hal ini juga menjadi kebutuhan dari pengusaha crude palm oil atau cpo yang selama ini membeli kelapa sawit dari petani.
sehingga pengusaha crude palm oil bisa mendapatkan kualitas buah yang tinggi dan juga pasokan buah yang cukup.
namun memang tidak mudah bagi masyarakat untuk ditetapkan menjadi penerima program replanting atau peremajaan sawit rakyat tersebut.
1. lahan milik rakyat
lahan yang berhak menerima program replanting tersebut adalah lahan milik masyarakat atau rakyat.
baca juga:produksi menurun, ini harga tertinggi tbs kelapa sawit 
lahan milik perusahaan maupun badan hukum seperti koperasi maupun lahan hak guna usaha (hgu) tidak boleh menerima program tersebut.
2. alas hak lahan jelas
alas hak lahan harus jelas, alas yang diperbolehkan sebagai penerima program adalah diantaranya sertifikat, surat keterangan tanah atau semacamnya.
namun untuk alas hak yang statusnya dibawah sertifikat hak milik saat ini menjadi sorotan.
ini lantaran dalam verifikasi petugas bukan hanya harus memastikan lahan tersebut memang lahan milik masyarakat yang tidak terkait dengan lahan orang lain.
baca juga:produksi menurun, ini harga tertinggi tbs kelapa sawit 
atau setidaknya tidak terjadi tumpang tindih dengan alas hak lainnya.
termasuk petugas juga harus melakukan pengukuran lahan langsung menggunakan gps yang merupakan alat ukur standar lahan.
karena besaran dana yang dikucurkan sangat tergantung dengan luasan lahan.
3. jenis komoditas
sesuai namanya, replanting adalah peremajaan sehingga lahan yang berhak menerima program tersebut adalah lahan perkebunan kelapa sawit.
baca juga:jika beli tbs curian, toke sawit dipolisikan
sehingga tidak diperkenankan lahan yang menerima  program replanting merupakan lahan selain perkebunan kelapa sawit.
program peremajaan sawit rakyat ini khusus kebun kelapa sawit dan bukan program alih komoditi lahan ataupun tanam baru lahan.
4. usia tanaman 25 tahun
selain perkebunan kelapa sawit, kebun penerima program juga harus kebun yang sudah tidak produktif lagi atau sudah tua.
setidaknya usia tanam kebun kelapa sawit sudah diatas 25 tahun sesuai dengan masa produktivitas tanaman kelapa sawit.
baca juga:musim kelapa sawit trek, pendapatan petani turun
5. mendaftar kelompok tani
bagi anda yang merasa memenuhi empat syarat diatas, anda bisa mendaftarkan untuk ikut dalam kelompok tani terdekat di desa anda.
lalu melalui kelompok tani tersebut kebun anda akan diajukan menerima program replanting tersebut untuk dilakukan verifikasi.  
produksi kelapa sawit provinsi bengkulu 2022
1.  bengkulu selatan      29,29  ribu ton
2.  rejang lebong          1,15  ribu ton
3.  bengkulu utara        101,86 ribu ton
4.  kaur                    19,05 ribu ton
5.  seluma                  69,63 ribu ton
6.  mukomuko               452,63 ribu ton
7.  lebong                   0,07 ribu ton
8.  kepahiang                0,28 ribu ton
9.  bengkulu tengah        50,60 ribu ton
10. kota bengkulu            6,50 ribu ton

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan