3 Potensi Pelanggaran Terjadi di Setiap Pemilu Khususnya Saat Masa Tenang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Sumarlin |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 13:30

PELANGGARAN: Pengawasan petugas Bawaslu Kepahiang saat kedatangan surat suara Pemilu. Setidaknya ada 3 potensi pelanggaran yang kerap terjadi saat pelaksanaan Pemilu.-foto: heru/koranrb.id-

"Ada 5 provinsi dengan tingkat kerawanan pelanggaran ASN tak netral.

Yakni, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, DKI Jakarta dan Daerah Istimewah Yogyakarta,” beber Lolly.

Di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sendiri, indikasi pelanggaran netralitas ASN sempat ditangani Bawaslu Kepahiang.

Hingga berita ini diupdate, Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menangani 4 laporan indikasi pelanggaran netralitas ASN. Yakni:

1. Pemasangan APK Caleg oleh oknum Kadis.

2. Indikasi intervensi oknum Kadis pada bawahan.

3. Indikasi intervensi oknum lurah pada bawahan.

4. Indikasi intervensi oknum pejabat DLH pada petugas kebersihan.

Dari 4 laporan pelanggaran Pemilu berupa ketidaknetralan ASN tersebut, 3 laporan sudah diplenokan dan dihentikan pemeriksaannya lantaran dianggap tak cukup bukti.

Tersisa laporan nomor 4 yakni, indikasi intervensi pejabat DLH Kabupaten Kepahiang yang hingga kini masih berproses.

Terkait masa tenang Pemilu, Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Asuan Toni menerangkan, akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

"Kita sudah ingatkan semua kepada Caleg maupun Parpol, selama masa tenang tidak ada lagi yang namanya kampanye. Bagi yang melanggar, siap-siap saja kita beri sanksi," ingat Asuan.

Komisi Pemilihan Umum sendiri, telah menetapkan jadwal masa tenang Pemilu 2024.

3 potensi pelanggaran terjadi di setiap pemilu khususnya saat masa tenang                            koranrb.id - bawaslu mengindentifikasi 3 potensi pelanggaran pemilu yang kerap terjadi. 
potensi pelanggaran berikut malah kerap saja terjadi di setiap pelaksanaan pemilu, khususnya disaat masa tenang. 
pada pemilu 2024 ini, masa tenang ditetapkan selama 3 hari sejak 11-13 februari 2024.
apa saja potensi pelanggaran pemilu yang berpeluang besar kembali terjadi? 
sudah diatur dalam pkpu nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
baca juga:ngeri! ini 7 tanda kuntilanak ada di sekitar kamu, pernah alami? 
dalam aturan tersebut, telah disebutkan dengan jelas, masa tenang merupakan masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.
dalam keterangan persnya, anggota bawaslu lolly suhenti melihat potensi pelanggaran pemilu yang harus diwaspadai adalah politik uang, kampanye dan survey yang dilakukan di masa tenang. 
"ini harus diwaspadai," kata lolly dikutip dari laman resmi bawaslu ri, sabtu 10 februari 2024. 
disampaikan pula dalam rapat koordinasi (rakor) pengawasan dan pengendalian menuju birokrasi berkelas dunia yang diselenggarakan badan kepegawaian negara (bkn) di bali belum lama ini, selama tahapan pemilu bentuk pelanggaran pada tahapan pemilu terbanyak adalah, ketidaknetralan asn. 
sedikitnya ada 13 bentuk pelanggaran ketidaknetralan asn terdeteksi dalam pengawasan pemilu 2024.
baca juga:harga produk umkm di pantai panjang dikeluhkan wisatawan, dinas pariwisata ambil langkah ini 
jumlah ini meningkat dibanding pada pemilu 2029 lalu, yang hanya ditemukan 10 pelanggaran.  
salah satu contohnya, ditemukannya asn saat menghadiri kegiatan parpol.
"ada 5 provinsi dengan tingkat kerawanan pelanggaran asn tak netral.
yakni, maluku utara, sulawesi utara, papua, dki jakarta dan daerah istimewah yogyakarta,” beber lolly.
di kabupaten kepahiang provinsi bengkulu sendiri, indikasi pelanggaran netralitas asn sempat ditangani bawaslu kepahiang. 
hingga berita ini diupdate, bawaslu kabupaten kepahiang telah menangani 4 laporan indikasi pelanggaran netralitas asn. yakni:
baca juga:4 ciri orang memelihara tuyul, kamu pernah lihat orang lakukan ini?
1. pemasangan apk caleg oleh oknum kadis.
2. indikasi intervensi oknum kadis pada bawahan.
3. indikasi intervensi oknum lurah pada bawahan.
4. indikasi intervensi oknum pejabat dlh pada petugas kebersihan.
dari 4 laporan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan asn tersebut, 3 laporan sudah diplenokan dan dihentikan pemeriksaannya lantaran dianggap tak cukup bukti. 
tersisa laporan nomor 4 yakni, indikasi intervensi pejabat dlh kabupaten kepahiang yang hingga kini masih berproses.
terkait masa tenang pemilu, anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa asuan toni menerangkan, akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi.
baca juga:paling sedikit kebobolan, ini dia tim dengan lini pertahanan terbaik di 5 liga top eropa 
"kita sudah ingatkan semua kepada caleg maupun parpol, selama masa tenang tidak ada lagi yang namanya kampanye. bagi yang melanggar, siap-siap saja kita beri sanksi," ingat asuan.
komisi pemilihan umum sendiri, telah menetapkan jadwal masa tenang pemilu 2024. 
hal ini mengacu pada  peraturan kpu nomor 3 tahun 2022, tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
berdasarkan pasal 1 angka 10 peraturan kpu nomor 3 tahun 2022, yang dimaksud dengan masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.
tahapan masa tenang ditetapkan selama 3 hari.  
masa tenang berlangsung setelah kampanye dan sebelum pencoblosan. 
masa kampanye berakhir pada sabtu, 10 februari 2024 sehingga masa tenang akan dimulai pada hari minggu hingga selasa tanggal 11-13 februari 2024.
baca juga:tidak ditemukan tanda kekerasan, keluarga korban gantung diri seluma tolak otopsi
setelah masa tenang berakhir, maka pada hari rabu tanggal 14 februari 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum dan pemilihan secara serentak di seluruh indonesia.
pada masa tenang, peserta pemilu 2024 dilarang melakukan kegiatan kampanye. 
larangan tersebut diatur dalam pasal 275 ayat 1 uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilu seperti melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum.
lalu, melakukan pemasangan alat peraga di tempat umum, kampanye di media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.
melakukan rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
"terkait penanganan pelanggaran pada masa tenang pemilu 2024 ini, kita sudah berkoordinasi dengan banyak pihak. untuk penertiban apk, akan kita lakukan saat masa tenang nanti. harapan kita, baik caleg maupun parpol secara mandiri melepas apk sendiri karena sudah kita sosialisasikan," harap asuan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan