Bawaslu Tangani 4 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pemkot

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 21:45

Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri. --ABDI/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menangani 4 dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Hal tersebut dibeberkan, Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri.

Ia menerangkan pelanggaran terkhususnya netralitas ASN menjadi sorotan Bawaslu.

Hal tersebut, dikarenakan dari tahapan kampanye, jenis pelanggaran tersebut sangat kerap dilakukan.

Padahal ASN sudah ditegaskan harus bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.

“Kita mencatat pelanggaran ASN ini sudah tiga kali terjadi selama masa kampanye, satunya lagi PNS di Kecamatan Kota Bengkulu,” sampai Ahmad.

Ahmad menerangkan, adapun 4 pelanggaran terkait netralitas ASN tersebut sudah diproses sesuai dengan tahapan penaganan pelanggaran yaitu 14 hari masa kerja sejak ditemukan atau dilaporkan.

“Kita proses itu sesuai tahapan penanganan pelanggaran, sudah jadi tugas kami sebagai badan pengawas tentunya,” ungkap Ahmad.

Ahmad menjelaskan, dari 4 dugaan pelanggaran tersebut, satu sudah dikeluarkan rekomendasi pelanggaran.

Yaitu pelanggaran adanya ASN yang ikut kampanye saat Prabowo Subianto kampanye di Kota Bengkulu.

“Satu sudah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Itu pelanggaran saat kampanye Prabowo kemarin di Balai Buntar,” ungkap Ahmad.

bawaslu tangani 4 dugaan pelanggaran netralitas asn pemkot                            bengkulu, koranrb.id – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu menangani 4 dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kota bengkulu.
hal tersebut dibeberkan, koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri. 
ia menerangkan pelanggaran terkhususnya netralitas asn menjadi sorotan bawaslu.
hal tersebut, dikarenakan dari tahapan kampanye, jenis pelanggaran tersebut sangat kerap dilakukan.
baca juga:pengamat sebut pilpres 2024 sangat mustahil satu putaran
padahal asn sudah ditegaskan harus bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.
 “kita mencatat pelanggaran asn ini sudah tiga kali terjadi selama masa kampanye, satunya lagi pns di kecamatan kota bengkulu,” sampai ahmad.
ahmad menerangkan, adapun  4 pelanggaran terkait netralitas asn tersebut sudah diproses sesuai dengan tahapan penaganan pelanggaran yaitu 14 hari masa kerja sejak ditemukan atau dilaporkan.
“kita proses itu sesuai tahapan penanganan pelanggaran, sudah jadi tugas kami sebagai badan pengawas tentunya,” ungkap ahmad.
baca juga: mo salah tetap di liverpool atau pilih al ittihad usai cedera?
ahmad menjelaskan, dari 4 dugaan pelanggaran tersebut, satu sudah dikeluarkan rekomendasi pelanggaran.
yaitu pelanggaran adanya asn yang ikut kampanye saat prabowo subianto kampanye di kota bengkulu.
“satu sudah direkomendasikan ke komisi aparatur sipil negara (kasn).
itu pelanggaran saat kampanye prabowo kemarin di balai buntar,” ungkap ahmad.
baca juga:mitos atau fakta? ini 10 pantangan malam imlek yang wajib diketahui
sedangkan, 3 pelanggaran netralitas lainnya saat ini tengah dilakukan kajian dan pembahasan. 
adapun jenis dari dugaan pelanggaran netralitas asn ini, berupa menyebarkan bahan kampanye caleg, yang memang tidak diperbolehkan secara aturan.
“untuk 3 lainnya (asn,red) itu tengah diproses karena masih banyak dikaji dan dibuktikan untuk diangkat menjadi sebuah rekomendasi,” ucap ahmad.
termasuk oknum pns kantor camat, tengah masuk dalam tahapan penanganan dan pelanggaran. saat ini masih diproses di pihak pengawas kecamatan.
baca juga:ini manfaat singkong goreng untuk kesehatan
“yang pns itu ditemukan oleh panwascam jadi mereka yang saat ini memproses itu,” sebut ahmad.
ahmad menerangkan aturan netralitas asn tersebut diatur dalamperaturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023.
pasal 74 ayat (1) berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat sturktural, pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
kemudian dalam ayat (2) pasal 74 disebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
baca juga:7 amalan memperbanyak rezeki dan mendapat keberkahan, rasakan sendiri khasiatnya
selain itu, dalam pasal 72 pkpu nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara. dimana dalam ayat (4) disebutkan 'pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau tim kamapanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) aparatur sipil.
“dari pkpu saja sudah melanggar belum aturan lain, jadi pelanggaran netralitas ini sangat banyak regulasi yang mengatur,” ungkap ahmad.
sementara itu, ketua bawaslu kota bengkulu rahmat hidayat menekankan agar para asn menjaga netralitasnya. 
karena, rahmat menilai masifnya pelanggaran netralitas asn dilingkungan kota bengkulu menjadi tanda tanya besar nantinya pada hirarki pemilu yang jujur dan adil (jurdil).
baca juga:sedih, ini dugaan faktor penyebab kasus gantung diri di padang pelawi seluma
“netralitas asn ini menjadi indikator kita untuk mengukur jalannya pemilu ini, jadi sangat ditekankan netralitas asn apaun alasannya,” ucap rahmat.
rahmat juga mengharapkan, masyarakat kota bengkulu untuk turut mengawasi dari kegiatan yang menyalahi aturan seperti terkait netralitas asn, rahmat meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan yang terlihat oleh masyarakat.
karena, rahmat menyadari badan pengawas pemilu, seperti halnya bawaslu, panwascam dan pkd akan maksimal dalam melakukan pengawasan apabila kontribusi nyata masyarakat hadir dalam pemilu hingga 14 februari 2024 nantinya.
“kita harap masyarakat dapat melaporkan disaat menemukan tindak pelanggaran di sekelilingnya, sehingga ini akan memaksimalkan kinerja tim pengawas nantinya, sehingga dengan begitu pemilu yang jurdil akan terwujud,” harap rahmat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu, 11 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan