Audit Desa Berisiko di Kabupaten Kaur Ditunda, Ini Penyebabnya

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Minggu , 11 Feb 2024 - 22:09

BERLANGSUNG: Proses pengambilan sampel audit di Kecamatan Kaur Selatan beberapa waktu yang lalu. Audit Desa berisiko di Kabupaten Kaur terpaksa tertunda lantaran pemilu.--Rusman Afrizal/RB

"Nantinya akan diambil 5 desa di setiap kecamatan, yang akan langsung kita lakukan audit kelapangan," terang Harika.

Setelah dilakukan audit, apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

Pihak Inspektorat akan meminta yang bertanggung jawab untuk melakukan penggantian kerugian negara apabila memang ditemukan.

Jika yang bersangkutan tidak melakukan penggantian kerugian negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Maka Inspektorat akan menyerahkan perkara tersebut dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur untuk diproses hukum.

"Nanti kalau di temukan ada KN, akan diminta untuk mengganti sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Kalau tidak mengembalikan tentu akan di proses sesuai hukum yang berlaku," jelas Harika.

Sementara itu, Kajari Kaur Muhammad Yunus, SH, MH melalui Kasi Intel Kejari Kaur Andi Febrianda, SH, MH saat dimintai keterangan terkait dengan audit yang tengah dilakukan oleh Inspektorat Kaur mengungkapkan, mereka siap mendampingi.

Ini jika setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat ditemukan kerugian negara dan adanya indikasi tindak pidana korupsi.

"Sekarang memang masih ranahnya inspektorat, pengembalian KN juga akan diberikan waktu nanti. Kalau memang semua tahapan sudah dilakukan oleh Inspektorat barulah nanti kita akan proses," jelas Andi.

Dia juga meminta, pihak Inspektorat benar-benar melakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai tugas dan tupoksi tidak dijalankan. Sehingga ada upaya tebang pilih dalam pelaksanaan audit yang saat ini tengah berlangsung.

audit desa berisiko di kabupaten kaur ditunda, ini penyebabnya                            bintuhan, koranrb.id – inspektorat kabupaten kaur terpaksa harus menunda rencana pelaksanaan audit desa berisiko, tahun anggaran 2023. 
hal ini di sebabkan kegiatan audit desa berisiko ini bertabrakan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tanggal 14 februari mendatang.
sebelumnya, pengambilan sampel desa berisiko di seluruh kecamatan kabupaten kaur sudah dilakukan oleh tim dari inspektorat kabupaten kaur.
namun hasilnya belum diketahui, karena memang data yang diperoleh di lapangan belum terlalu lengkap.
baca juga: tidak sampai 24 jam, tersangka penikaman pelajar diringkus polisi, ini kronologisnya
inspektur inspektorat kabupaten kaur harika, se, mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan desa mana saja yang akan langsung dilakukan audit sesuai dengan temuan pengambilan sampel beberapa waktu yang lalu.
"sampai sekarang belum ada nama desa yang bisa kita sebutkan, pelaksanaan audit juga harus kita tunda karena pelaksanaan pemilu," ungkap harika.
dia mengungkapkan, saat ini masih banyak perangkat desa yang disibukan dengan kegiatan pelaksanaan pemilu.
untuk itu, pelaksanaan audit desa berisiko terpaksa harus ditunda sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilu.
baca juga:bengkulu selatan masih kekurangan tenaga kesehatan, ini rincian formasi untuk cpns dan pppk 
barulah nanti usai pelaksanaan pemilu, perangkat desa yang memegang data terkait dengan pelaksanaan pembangunan di tahun 2023 bisa lebih mudah untuk dipanggil dimintai keterangan.
"kalau sudah selesai pemilu nanti, data yang dibutuhkan tentu akan lebih mudah didapatkan," ujar harika.
dari hasil pengambilan sampel yang telah dilakukan tersebut, nantinya pihak inspektorat akan mengambil 5 desa di masing-masing kecamatan untuk langsung dilakukan audit ke lapangan. 
desa yang diambil sendiri, adalah yang benar-benar berisiko atau berpotensi menyebabkan kerugian negara di pelaksana kegiatan desa tahun anggaran 2023 yang lalu.
baca juga: alat kontrasepsi selalu tersedia di dp2kbp3a, banyak variannya lagi! 
"nantinya akan diambil 5 desa di setiap kecamatan, yang akan langsung kita lakukan audit kelapangan," terang harika.
setelah dilakukan audit, apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.
pihak inspektorat akan meminta yang bertanggung jawab untuk melakukan penggantian kerugian negara apabila memang ditemukan. 
jika yang bersangkutan tidak melakukan penggantian kerugian negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
baca juga:dempo: kawal surat suara berlebih, jangan ada potensi kecurangan 
 maka inspektorat akan menyerahkan perkara tersebut dengan pihak kejaksaan negeri (kejari) kaur untuk diproses hukum.
"nanti kalau di temukan ada kn, akan diminta untuk mengganti sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
kalau tidak mengembalikan tentu akan di proses sesuai hukum yang berlaku," jelas harika.
sementara itu, kajari kaur muhammad yunus, sh, mh melalui kasi intel kejari kaur andi febrianda, sh, mh saat dimintai keterangan terkait dengan audit yang tengah dilakukan oleh inspektorat kaur mengungkapkan, mereka siap mendampingi.
baca juga:hari pertama masa tenang, ratusan apk ditertibkan
ini jika setelah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat ditemukan kerugian negara dan adanya indikasi tindak pidana korupsi.
 "sekarang memang masih ranahnya inspektorat, pengembalian kn juga akan diberikan waktu nanti. kalau memang semua tahapan sudah dilakukan oleh inspektorat barulah nanti kita akan proses," jelas andi.
dia juga meminta, pihak inspektorat benar-benar melakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
jangan sampai tugas dan tupoksi tidak dijalankan. sehingga ada upaya tebang pilih dalam pelaksanaan audit yang saat ini tengah berlangsung.
baca juga:pasca periksa dlh, polisi pastikan uji ulang limbah pt aip, begini penjelasannya
"jangan tebang pilih, kalau ditemukan ada kn langsung proses minta pengembalian," tegas andi.
disisi lain, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten kaur m. suhadi st, memberikan imbauan kepada seluruh kepala desa (kades) dalam audit yang akan dilakukan oleh inspektorat nanti agar menyediakan segala berkas yang dibutuhkan.
 agar pada saat pelaksanaan penghitungan, tidak terjadi kekeliruan.
"setiap kades, saat pengambilan sampel untuk audit beberapa waktu yang lalu telah kita berikan imbauan untuk berkas agar semuanya disiapkan," ujar suhadi.
baca juga:modifikator otomotif lokal bawa inovasi dan budaya, ramaikan oam di jepang
diharapkannya, usai didapatkan 5 sampel desa beresiko oleh inspektorat pelaksanaan audit akan berjalan dengan lancar.
 juga tidak ada lagi desa yang tersandung hukum, apabila memang ditemukan kn, dia mengimbau agar segera dikembalikan.
"semoga audit nanti dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 12 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan