23 OPD Diminta Sampaikan IKK LPPD

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade HR |

Minggu , 11 Feb 2024 - 22:35

KANTOR BUPATI: Ilustrasi kantor bupati. Bagian Pemerintahan meminta 23 OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang menyampaikan IKK LPPD 2022--HERU/RB

23 opd diminta sampaikan ikk lppd                             kepahiang, koranrb.id - total 23 organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkab kepahiang diminta segera menyampaikan data indikator kinerja kunci (ikk).
ikk ini sebagai landasan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) tahun anggaran (ta) 2022. 
sejauh ini, data di bagian pemerintahan pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang dari 23 opd, baru 11 opd saja telah menyampaikan ikk.
adapun rincian opd yang sudah menyerahkan ikk diantaranya, dinas perdagangan koperasi ukm, disparpora, dinsos, dinkes, inspektorat daerah, dinas perhubungan.
baca juga:banjir! luapan sungai musi rendam 66 unit rumah
kemudian dlh, dinas pmd, rsud, dinas perindustrian dan tenaga kerja dan dinas ketahanan pangan serta perikanan. 
kabag pemerintahan setkab kepahiang verry susanto, s.sos menerangkan,  penyusunan lppd kabupaten kepahiang merupakan agenda rutin dan bersifat wajib.
dari lppd tersebut akan menggambarkan, bagaimana progres pembangunan kabupaten kepahiang di ta 2022. diperlukan data dari opd untuk menyusun lppd. kita harapkan opd segera menyampaikannya," terang verry.
dijelaskan, pada tahap awal  penyusunan lppd akan dilanjutkan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (rlppd). 
baca juga: minim laporan, disnakertrans diminta mendata tenaga kerja perusahaan setiap triwulan
ketiga laporan tersebut akan disampaikan kepada  lppd ke mendagri, lkpj disampaikan ke dprd kepahiang dan rlppd disampaikan kepada masyarakat kepahiang. 
sebagai gambaran, lppd menjadi fasilitas penting buat merekatkan ikatan hirarkis antara pusat serta daerah. 
sehingga aktivitas pemerintahan daerah senantiasa jadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan pusat secara umum. 
oleh sebab itu pengaturan tentang pelaporan bukan hanya untuk penyelenggaraan desentralisasi.
baca juga:lebih 2 ribu apk peserta pemilu diturunkan satpol pp lebong
tetapi mengendalikan laporan dalam rangka dekonsentrasi serta tugas pembantuan. 
ini bertujuan untuk mengenali perkembangannya serta selaku analisis agar dijadikan bahan pembinaan serta pengendalian pengurusan pemerintahan di daerah. 
pada penyusunan dan pengumpulan lppd, kinerja aparatur sipil negara (asn) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) meliputi ketepatan waktu dan kesesuaian data yang diperlukan.
juga mempengaruhi penyusunan dan pengumpulan data lppd baik pada bagian tata pemerintahan umum maupun pada opd.
baca juga:crystal palace versus chelsea: nasib mauricio pochettino di chelsea ditentukan dalam 3 laga 
oleh karena itu kinerja pegawai dituntut mempunyai keahlian dan kemampuan sehingga mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tepat waktu serta tepat pada sasaran tugas yang diberikan. 
lppd  yang disampaikan  pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan slama 1  tahun anggaran. 
dalam uu23 tahun 2014, pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa kepala daerah diharuskan untuk menyerahkan lppd, lkjp dan ringkasan laporan penyelenggaran pemerintah daerah kepada masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 12 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan