Paling Lambat 2025 Dituntaskan, Sertifikasi 247 Bidang Lahan Baru 60 Persen Berjalan

paling lambat 2025 dituntaskan, sertifikasi 247 bidang lahan baru 60 persen berjalan bengkulu, koranrb.id - perintah komisi pemberantasan korupsi (kpk) soal penertiban aset tak bergerak berupa lahan dan bangunan belum sepenuhnya dijalankan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong.  sejak diperintahkan tahun 2020, sampai saat ini baru 379 bidang tanah yang dilengkapi sertifikat atas nama pemerintah daerah.  artinya baru 60 persen dari total aset 626 bidang lahan yang lokasinya menyebar di 12 kecamatan.  baca juga:pan bertahan di kursi ketua, 2 kursi waka dprd lebong bakal bergeser baca juga:syarat belum terpenuhi, 3 opd di pemkab lebong baru batal dibentuk selebihnya, 40 persen lagi atau 247 bidang lahan milik daerah belum dilengkapi sertifikat atas nama pemkab lebong.  kalaupun sudah ada sertifikat, rata-rata masih atas nama perseorangan atau nama pemilik yang menjual atau menghibahkan lahannya kepada pemkab lebong.  jika terus dibiarkan, tentu saja kondisi ini akan sangat berpotensi memicu terjadinya pencatutan.  kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong, erik rosadi, s.stp, m.si melalui kabid aset, gundala, se memastikan 386 bidang tanah yang belum dilengkapi sertifikat akan dituntaskan paling lambat 2025. baca juga:menang di semua tps, suara prabowo-gibran menang 70 persen lebih di kabupaten lebong baca juga:realisasi 2023 hanya 49 persen, 2024 pemkab lebong tetap nekat naik pad 60 persen ''teknisnya memang tidak bisa sekaligus karena anggaran daerah yang terbatas,'' kata gundala.  tahun ini, bidang aset bersama badan pertanahan nasional (bpn) akan melakukan pengukuran terhadap 129 lahan yang akan dibuatkan sertifikat.  program penerbitan sertifikat lahan milik daerah tersebut akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang tersedia.  ''jumlah lahan yang diterbitkan sertifikat itu sesuai anggaran yang hanya disiapkan rp 100 jutaan. untuk tahun depan akan kami usulkan setidaknya 200 bidang lahan,'' ungkap gundala. baca juga:prabowo-gibran menang telak di kandang kopli, angka kemenangannya 81 persen baca juga: kpu musnahkan 6.630 surat suara pemilu kedapatan rusak sementara itu, ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si memastikan akan menambah anggaran penerbitan sertifikat lahan di anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbdp) 2024.  soalnya program penerbitan sertifikat lahan menjadi program prioritas pemkab lebong sebagai wujud penyelamatan aset.  ''dalam dua tahun ke depan kami target seluruh aset lahan pemkab lebong sudah dilengkapi sertifikat atas nama pemerintah daerah, bukan lagi nama perorangan,''  tutur mustarani.  baca juga:satgas ppa diminta petakan potensi kasus kekerasan perempuan dan anak lebih lanjut disampaikan mustarani, sertifikat lahan akan dituntaskan paling lambat 2025.  teknisnya memang tidak bisa dilaksanakan sekaligus mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai kegiatan lain.  ‘’sepanjang tahun anggaran 2023 kami berhasil menerbitkan sertifikat untuk 47 bidang lahan. bertahap akan dicicil sehingga semua aset lahan milik pemkab lebong dilengkapi sertifikat,’’ tukas mustarani.  diketahui, rata-rata lahan pemkab yang belum dilengkapi sertifikat itu berupa lahan sawah dan perkebunan yang digarap masyarakat.  termasuk beberapa lahan milik sekolah yang kondisinya terbengkalai menjadi lahan serut.  sementara wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (opd) memanfaatkan aset lahan milik pemkab lebong dalam kebutuhan pembangunan. selain untuk menyelamatkan lahan yang terbengkalai, pemanfaatan aset lahan daerah dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan.  penggunaan aset lahan milik daerah itu juga sangat efektif membantu pemkab lebong dalam mengefisiensi anggaran.  opd yang ingin menambah fasilitas bangunan tidak perlu susah payah mengusulkan anggaran pembebasan lahan ke bagian pemerintahan sekretariat daerah. artinya opd sudah ikut berperan menyelamatkan pemborosan anggaran. pantauan rb, dari 50 lebih opd dan unit kerja yang ada di lingkungan pemkab lebong, baru dinas kesehatan (dinkes) yang telah memanfaatkan aset lahan pemkab lebong yang terbengkai.  yakni penggunaan 4 bidang lahan untuk pembangunan 3 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan 1 unit rumah dinas dokter.  diketahui, perintah kpk menertibkan aset lahan itu bertujuan memastikan tanah pemkab lebong terjaga dari kemungkinan pencatutan. bahkan jika sertifikatnya tidak juga diurus, ancaman paling bahaya adalah hilangnya tanah  itu dari daftar aset.  di sisi lain, pemkab lebong juga akan menertibkan aset lahan yang digarap masyarakat.  pemkab lebong mematok target pendapatan asli daerah (pad) atas penggarapan aset lahan daerah senilai rp50 juta.  target itu dihitung berdasarkan potensi yang ada serta pad yang terpungut tahun 2023. untuk luas lahan pemkab lebong yang digarap masyarakat mencapai 100 hektare. baik lahan yang dikelola menjadi persawahan maupun perkebunan.  namun soal teknis dan kontrak pengelolaannya ditetapkan bidang aset dan dinas pertanian dan perikanan (disperkan) selaku organisasi perangkat daerah (opd) penanggung jawab.  yang jelas setiap penggarap aset lahan harus menyetor pad sebesar 40 persen dari hasil panen yang diperoleh.  teknis pengelolaan aset lahan oleh masyarakat juga harus disertai regulasi yang benar.  salah satunya melalui kontrak pinjam pakai dengan sistem bagi hasil untuk pad. tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pengolahan aset lahan tahun ini harus mencapai target.  diketahui, tahun 2023 pemkab lebong menerima pad rp50 uta untuk pengolahan aset lahan oleh masyarakat.  naik sedikit dari tahun 2022 yang hanya rp41 juta. aset lahan pemkab lebong itu pertama kalinya menerima setoran pad tahun 2022 setelah lahan itu dikelola masyarakat lebih 10 tahun. 

Tag

• # aset lebong
• # sertifikat
• # aset
• # kpk
• # pemkab lebong

Share

• 
• 
• 
• 
•