Belum Ada Proyek Pembangunan yang Masuk Lelang di Situs LPSE Rejang Lebong

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 18 Feb 2024 - 21:35

PBJ: Aktivitas pegawai di Bagian PBJ Setdakab Rejang Lebong.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

KORANRB.ID – Hingga pertengahan Februari 2024 ini, belum ada satu pun proyek pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong yang masuk proses lelang.

Hal ini terlihat dari tayangan yang muncul di situs LPSE Kabupaten Rejang Lebong.

Hingga saat ini masih nihil kegiatan, baik tender maupun non tender yang tengah dalam proses lelang.

Berbeda dengan penayangan program di website SIRUP LKPP, yakni hingga 18 Februari 2024 lalu sudah ada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara bertahap telah menayangkan program kegiatan yang akan dilaksanakannya pada tahun ini.

Adapun OPD yang telah menayangkan rencana umum kegiatannya yakni Sekretariat DPRD Rejang Lebong senilai Rp22,5 miliar.

RSUD Rejang Lebong Rp38 miliar.

Kecamatan Binduriang Rp133 juta.

Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR) Rp185 juta.

Dinas Pertanian dan Perikanan (Distanak) Rp3,9 miliar.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Rp341 juta.

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkop-UKM) Rp663 juta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rp4,5 miliar.

belum ada proyek pembangunan yang masuk lelang di situs lpse rejang lebong                            koranrb.id – hingga pertengahan februari 2024 ini, belum ada satu pun proyek pembangunan di kabupaten rejang lebong yang masuk proses lelang.
hal ini terlihat dari tayangan yang muncul di situs lpse kabupaten rejang lebong.
hingga saat ini masih nihil kegiatan, baik tender maupun non tender yang tengah dalam proses lelang.
berbeda dengan penayangan program di website sirup lkpp, yakni hingga 18 februari 2024 lalu sudah ada 22 organisasi perangkat daerah (opd) yang secara bertahap telah menayangkan program kegiatan yang akan dilaksanakannya pada tahun ini.
adapun opd yang telah menayangkan rencana umum kegiatannya yakni sekretariat dprd rejang lebong senilai rp22,5 miliar.
baca juga:perebutan 7 kursi dprd kota bengkulu dapil 2, pan unggul diiringi pkb, ini 7 caleg yang diprediksi duduk
rsud rejang lebong rp38 miliar.
kecamatan binduriang rp133 juta.
kecamatan bermani ulu raya (bur) rp185 juta.
dinas pertanian dan perikanan (distanak) rp3,9 miliar.
dinas perpustakaan dan arsip daerah (perpusda) rp341 juta.
dinas perdagangan koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian (disdagkop-ukm) rp663 juta.
dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) rp4,5 miliar.
baca juga:tebat munting, dibalik pesonanya tersimpan mitos keberadaan ular raksasa
dinas pemuda dan olahraga (dispora) rp115 juta.
dinas pemadam kebakaran (damkar) rp1 miliar.
dinas pekerjaan umum penataan ruang dan kawasan pemukiman (puprkp) rp56,5 miliar.
dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) rp500 juta
dinas ketahanan pangan (dkp) rp996 juta.
dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) rp1,7 miliar.
bagian umum setdakab rejang lebong rp908 juta.
baca juga:penghitungan suara sementara caleg dpr ri dapil bengkulu: ini nama caleg yang masuk 4 besar!
bagian protokol dan komunikasi pimpinan rp395 juta.
bagian perencanaan dan keuangan rp4,4 miliar.
bagian pengadaan barang dan jasa rp295 juta.
badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) rp7,9 miliar.
badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) rp10,1 miliar.
badan penanggulangan bencana (bpbd) rp893 juta.
badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) rp633 juta.
baca juga:golkar berpeluang 2 kursi dpr ri dapil bengkulu
sebelumnya pada akhir tahun 2023 lalu, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong telah menerbitkan surat edaran dengan nomor 027/02/bag.6/2023 tanggal 29 desember 2023 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten rejang lebong tahun 2024.
dalam surat yang ditandatangani langsung oleh bupati rejang lebong itu menjelaskan beberapa poin.
diantaranya adalah meminta kepada seluruh opd agar tindak menunda penayangan rencana umum pengadaan (rup) di sistem informasi umum rancangan pengadaan (sirup) sejak januari 2024.
selanjutnya, surat tersebut diperkuat dengan munculnya surat nomor 900/01/bag.6/2024 tanggal 4 januari 2024 tentang kompetensi sdm pbj pejabat pembuat komitmen (ppk).
dalam surat tersebut menjelaskan sesuai peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa nomor 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yakni ppk yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana/
yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi wajib memiliki sertifikat kompetensi ppk tipe c.
ppk yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana wajib memiliki sertifikat kompetensi ppk tipe b.
ppk yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks wajib memiliki sertifikasi kompetensi ppk tipe a
untuk pengguna anggaran (pa) dan kuasa pengguna anggaran (kpa) yang merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk) tidak diperlukan sertifikat dasar pbj ataupun sertifikat kompetensi ppk tipe a, b atau c.
bupati rejang lebong drs. h. syamsul effendi, mm mengimbau kepada seluruh opd yang ada di lingkungan pemkab rejang lebong, agar bisa segera menayangkan seluruh rencana programnya di sirup lkpp.
hal ini agar masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang akan dilakukan opd di tahun anggaran ini.
“kita tidak ingin nantinya ada kendala lagi dalam setiap pekerjaan program yang dilakukan oleh opd. kalau saat ini baru beberapa opd yang sudah mulai bergerak penayangan programnya, kita harapkan di akhir bulan ini seluruh opd sudah menayangkan semua rencana programnya. dan bagi opd yang sudah menayangkan program, namun belum seluruhnya, kita berharap bisa segera dikejar. agar pekerjaan bisa segera dilakukan sejak awal tahun anggaran ini,” jelas bupati.
ditanya terkait kendala yang dialami opd sehingga belum menayangkan programnya dan belum melakukan lelang, bupati mengatakan saat ini ada beberapa opd yang masih menyusun dokumen perencanaan kerja.
namun demikian bupati mengimbau kepada kepada seluruh kepala opd, agar tidak terlalu mengundur waktu untuk menyusun dokumen perencanaan, sehingga program kegiatan tahun ini bisa segera disampaikan untuk bisa dikerjakan.
“ya ada beberapa opd yang masih menyusun programnya. kita berharap pada maret ini seluruh opd sudah menayangkan programnya di sirup lkpp. dan bagi opd yang programnya sudah ditayangkan, kita imbau untuk bisa segera melakukan proses persiapan lelang. kita ingin april minimal 50 persen dari total pekerjaan sudah bisa dilakukan,” papar bupati.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan