Penurunan Stunting 2024 Mulai Dikebut di Rejang Lebong, Ini yang Akan Dilakukan

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 24 Feb 2024 - 23:19

STUNTING: Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong sedang menyiapkan pengisian data untuk pemantauan dan evaluasi konvergensi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting pada tahun 2024. Media Centre Pemkab Rejang Lebong/RB.--

penurunan stunting 2024 mulai dikebut di rejang lebong, ini yang akan dilakukan                            bengkulu, koranrb.id - saat ini, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong sedang menyiapkan pengisian data untuk pemantauan dan evaluasi konvergensi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting pada tahun 2024.
menurut kepala bidang sosial pelayanan dasar badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) rejang lebong, evlin yulia sari beberapa waktu lalu
pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi pengisian data website evaluasi penurunan stunting di rejang lebong. 
ia mengatakan angka stunting di kabupaten rejang lebong terus mengalami penurunan sejak tahun 2021.
baca juga:pemerintah kabupaten rejang lebong lirik potensi budidaya durian, ini yang akan dilakukan
baca juga:dicekoki miras, siswi smk rejang lebong dirudapaksa bergiliran, diduga pelakunya kakak kelas 
pada tahun tersebut, angka stunting mencapai 21 persen. selanjutnya, angka tersebut turun menjadi 20,2 persen pada tahun 2022, dan kemudian menurun lagi menjadi 16 persen pada tahun 2023.
“rapat yang kita laksanakan beberapa waktu lalu membahas teknis pengisian data web monitoring dan evaluasi konvergensi percepatan penurunan stunting 2024,” jelas evlin.
elvin mengungkapkan, dalam pengisian data ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (opd) yang masuk dalam tim percepatan penurunan stunting (tpps) kabupaten rejang lebong.
baca juga:2 jurusan nakes ini diyakini mampu turunkan stunting di seluma
baca juga:usut dugaan penyelewengan dana insentif stunting, 25 saksi diperiksa jaksa
seperti bappeda, dinas perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencna (dp3a-ppkb), dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd), dinas kesehatan (dinkes).
dinas sosial (dinsos), dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), dinas pekerjaan umum penataan ruang dan kawasan pemukiman (pupr), dinas ketahanan pangan (dkp) dan dinas komunikasi informatika (kominfo).
“dalam proses pengisian dan penginputan data terkait penanganan stunting, anggota opd yang terlibat dalam tpps rejang lebong
dapat mengumpulkan serta langsung menginput data tersebut ke dalam sistem web monitoring dan evaluasi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting tahun 2024 yang disimpan di server kemendagri,” beber elvin.
baca juga:sekda seluma diperiksa jaksa, terkait dugaan penyelewengan dana insentif stunting rp 5,7 miliar 
baca juga:tangani stunting, kejar pemanfaatan dana fiskal
ia mengatakan, setiap opd akan bertanggung jawab untuk menginput data sesuai dengan peran dan fungsi mereka masing-masing dalam penanganan stunting.
penting untuk dicatat bahwa data yang dimasukkan ke dalam website ini akan dapat dilihat oleh daerah lainnya, oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa input data tersebut tidak mengandung kesalahan.
“kita berharap agar petugas yang bertanggung jawab dalam menangani dan mengelola data stunting di setiap opd tidak ditukar atau diganti, karena hal tersebut dapat berdampak pada kelancaran proses penginputan data penanganan stunting,” jelasnya.
disisi lain, elvin menambahkan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, ada delapan aksi integrasi tingkat kabupaten/kota.
meliputi pengidentifikasian sebaran prevalensi stunting, identifikasi keluarga yang berisiko stunting, evaluasi kondisi cakupan layanan, penilaian situasi ketersediaan program
dan praktik manajemen layanan, perencanaan aksi tindak lanjut untuk merealisasikan rekomendasi hasil analisis, serta penetapan dan pemantauan terhadap 64 indikator target.
“kemudian memastikan pelaksanaan intervensi antara opd, pemerintah, dan masyarakat melalui forum rembuk stunting yang dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
sementara itu, aksi kedelapan adalah melakukan review terhadap kinerja program percepatan penurunan stunting oleh pemerintah kabupaten,” jelasya.
lebih lanjut, elvin menambahkan target waktu pelaksanaan aksi konvergensi untuk tahun 2024 dimulai dari januari – februari melakukan analisis situasi,
februari – maret melakukan penyusunan rencana kegiatan, kemudian maret – april untuk pelaksanaan forum rembuk stunting, dan maret – juni untuk penyiapan peraturan bupati (perbup).
“seterusnya, dari januari hingga desember, dilakukan program pembinaan untuk pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.
selama periode yang sama, dilakukan manajemen data secara berkesinambungan. pengukuran dan publikasi dilakukan pada agustus hingga september.
selain itu, dilakukan review kinerja program pada tahapan yang ditentukan,” demikian elvin. 
diketahui sebelumnya, kabupaten rejang lebong pada akhir 2023 lalu menerima insentif fiskal sebesar rp5,7 miliar karena dinilai berhasil
menurunkan angka stunting dari 26 persen pada 2021 lalu menjadi 20,2 persen tahun 2022, dan tahun 2023 di angka 16 persen.
untuk lokus penanganan stunting di kabupaten rejang lebong tahun 2024 akan dilaksanakan di 26 lokasi, jumlah ini berkurang dari tahun 2023 sebanyak 36 lokasi yang tersebar dalam beberapa kecamatan.
untuk penanganan kasus stunting yang dilakukan pada tahun 2024 ini, pemkab rejang lebong juga akan melibatkan duta generasi berencana (genre) yang sudah telah dibentuk di 156 desa/kelurahan di 15 kecamatan.
pelibatan duta genre ini karena dianggap bisa menyampaikan pesan-pesan kepada usia sebaya mereka baik di lingkungan desa/kelurahan atau lingkungan sosialnya agar menunda perkawinan, kemudian memberikan pemahaman untuk menikah saat usia matang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 25 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan