Rawan Kasus Kekerasan Anak, Lebong Harus Terbitkan Perda KLA

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Redaksi |

Minggu , 25 Feb 2024 - 23:40

PENTING: Pemkab Lebong diminta segera menerbitkan Perda tentang KLA.-- Muharista Delda/RB

''Artinya di pengujung tahun 2024 ini nanti akan kami ingatkan kembali DP3AP2KB apakah berencana mengusulkan Raperda KLA,'' tandas Mindri.

Dalam pembentukan perda, peran Bagian Hukum hanya sebatas memfasilitasi.

Dalam artian baru akan mengusulkannya ke dalam Propemperda setelah ada usulan dari OPD.

Itupun tetap melalui kajian hukum yang melibatkan pakar hukum sebelum diusulkan.

Sementara Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebong, Yuswati, SKM mengaku memang tidak mengusulkan anggaran perumusan draf Raperda KLA dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lebong 2024.

Hal itu berkaitan dengan minimnya anggaran daerah yang harus terfokus menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November 2024.

''Yang jelas untuk masalah penyusunan draf Raperda KLA akan kami koordinasikan kembali ke pimpinan. Kalau memang disetujui akan kami usulkan anggarannya dalam RAPBD Kabupaten Lebong tahun 2025,'' ungkap Yuswati.

Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd meminta seluruh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) yang tersebar di 11 kelurahan dan 93 desa proaktif turun ke lapangan.

“Tujuannya untuk pemetaan potensi kasus kekerasan erhadap perempuan dan anak. Setiap perempuan dan anak yang ada di desa wajib dipantau kondisinya, khususnya yang rawan menjadi korban kekerasan.

Makanya Satgas PPA jangan bersifat pasif hanya menunggu laporan,”kata Fahrurrozi.

Dengan pemetaan secara rutin, setiap Satgas PPA diharap memiliki data yang konkrit mengenai potensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jika data yang dimiliki Satgas PPA valid, tentunya akan lebih memudahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dalam melakukan tindakan antisipasi maupun penanganan kasus.

rawan kasus kekerasan anak, lebong harus terbitkan perda kla                            tubei, koranrb.id - anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten lebong, wilyan bachtiar, s.ip meminta pemerintah kabupaten (pemkab) lebong segera merumuskan regulasi yang dapat menunjang realisasi kabupaten layak anak (kla). 
mengingat pemkab lebong pernah menerima penghargaan kla dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kpppa) pada tahun 2019.
''kami harap dengan prestasi itu tidak membuat pemkab lebong menjadi lengah mengingat sampai saat ini pemkab lebong sendiri belum memiliki payung hukum terkait penyelenggaraan kla,'' kata wilyan. 
jangankan dalam bentuk peraturan daerah (daerah), bahkan pemkab lebong tidak menerbitkan regulasi mengenai penyelenggaraan kla sebatas peraturan kepala daerah.
baca juga: jangan asal kejar tayang lelang, pastikan jejak rekam kontraktor 
tentu ini akan menimbulkan tanya di masyarakat apakah benar perlindungan terhadap anak di kabupaten lebong sudah maksimal sehingga diberikan predikat layak anak.
dimintanya, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dp3appkb) selaku organisasi perangkat daerah (opd) teknis merumuskan draf regulasi perda kla. 
jika sudah segera diusulkan ke dprd sebagai program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang harus diprioritaskan. 
dengan adanya payung hukum yang jelas, diharap bisa lebih memaksimalkan lagi kinerja tim khusus pelayanan terhadap anak. 
baca juga:pilbup lebong, pan bisa usung sendiri paslon 
soalnya tugas pemerintah, khususnya yang menyandang prestasi sebagai kla tidak hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap anak, namun juga berkewajiban menjalankan hak anak yang menjadi korban kekerasan. 
''salah satunya pemulihan mental atas trauma psikis yang dialami anak korban kekerasan sehingga kami menilai sangat perlu perhatian lebih dari pemkab lebong selaku daerah yang menyandang kla,'' terangnya.
dikonfirmasi, kabag hukum dan hak asasi manusia sekretariat kabupaten lebong, mindri yaserhan, sh mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima usulan rancangan peraturan daerah (raperda) kla dari dp3ap2kb. di setiap akhir tahun bagian hukum selalu menyurati opd terkait rencana pembentukan perda. 
baca juga:tp sriwijaya dapat hibah rp200 juta dari pemprov bengkulu
''artinya di pengujung tahun 2024 ini nanti akan kami ingatkan kembali dp3ap2kb apakah berencana mengusulkan raperda kla,'' tandas mindri.
dalam pembentukan perda, peran bagian hukum hanya sebatas memfasilitasi.
 dalam artian baru akan mengusulkannya ke dalam propemperda setelah ada usulan dari opd. 
itupun tetap melalui kajian hukum yang melibatkan pakar hukum sebelum diusulkan. 
baca juga:14 tahun rs tiara sella, tingkatkan pelayanan dan peduli pendidikan
sementara kepala dp3ap2kb kabupaten lebong, yuswati, skm mengaku memang tidak mengusulkan anggaran perumusan draf raperda kla dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) kabupaten lebong 2024. 
hal itu berkaitan dengan minimnya anggaran daerah yang harus terfokus menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak november 2024. 
''yang jelas untuk masalah penyusunan draf raperda kla akan kami koordinasikan kembali ke pimpinan. kalau memang disetujui akan kami usulkan anggarannya dalam rapbd kabupaten lebong tahun 2025,'' ungkap yuswati. 
terpisah, wakil bupati (wabup) lebong, drs. fahrurrozi, m.pd meminta seluruh satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (satgas ppa) yang tersebar di 11 kelurahan dan 93 desa proaktif turun ke lapangan.
baca juga:pemprov kantongi izin kasn, pejabat segera dirotasi
 “tujuannya untuk pemetaan potensi kasus kekerasan erhadap perempuan dan anak. setiap perempuan dan anak yang ada di desa wajib dipantau kondisinya, khususnya yang rawan menjadi korban kekerasan.
makanya satgas ppa jangan bersifat pasif hanya menunggu laporan,”kata fahrurrozi.
dengan pemetaan secara rutin, setiap satgas ppa diharap memiliki data yang konkrit mengenai potensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
jika data yang dimiliki satgas ppa valid, tentunya akan lebih memudahkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong dalam melakukan tindakan antisipasi maupun penanganan kasus. 
baca juga:peringati 2 abad traktat london, tour de bencoolen bakal diikuti lintas negara
''terhadap perempuan dan anak yang rawan menjadi korban kekerasan itu wajib dilakukan pemantauan ketat. satgas ppa selaku garda terdepan dalam perlawanan terhadap kekerasan perempuan dan anak jangan sampai sekalipun lengah,”tutur fahrurrozi.
tidak hanya data potensi korbannya, satgas ppa juga harus mengantongi data potensi pelakunya atau orang-orang yang dinilai rawan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
hal itu bertujuan untuk memudahkan pemetaan sasaran sosialisasi anti kekerasan terhadap peremuan dan anak. 
namun tidak mungkin pencegahan bisa dilakukan jika pemkab lebong sendiri tidak punya data yang konkrit mengenai sebaran potensi kasus karena satgas ppa yang telah dibentuk di kelurahan dan desa tidak bekerja dengan maksimal. 
baca juga:resmikan gedung gic, gubernur: kehadiran hmi menjadi penyeimbang
sesuai data yang ditangani dp3ap2kb kabupaten lebong, sepanjang tahun 2023 terjadi 26 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten lebong. dari jumlah itu, 16 diantaranya menjadi korban kekerasan secara seksual. 
sedangkan 10 korban lainnya mendapat perlakukan kekerasan secara fisik yang masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (kdrt). 
tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten lebong tidak lepas belum maksimalnya kinerja satgas ppa. 
bahkan terindikasi masih ada satgas ppa di tingkat kelurahan dan desa yang sama sekali tidak menjalankan tugasnya. 
baca juga:akhirnya, lahan tempat pemakaman umum warga danau nibung diakomodir
hal itu pernah diutarakan kapolres lebong, akbp. awilzan, s.ik pada tahun 2022 melalui iptu. kuat santosa, sh yang pada saat itu menjabat kasat pembinaan masyarakat  (binmas) polres lebong. 
soalnya hampir merata tidak ada laporan kegiatan dari satgas ppa yang menyebar di 11 kelurahan dan 93 desa di lebong. 
padahal dengan jumlah satgas ppa 5 orang per desa, kuat pastikan tidak ada celah bagi pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kalau satgasnya bekerja dengan baik dan benar-benar memonitor kondisi di masyarakat.
perlu dipahami, pemicu utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih didasari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. 
baca juga:cerita anak bahasa daerah, diinisiasi masuk perencanaan disdikbud 2025
artinya kegiatan sosialisasi hukum perlu ditingkatkan supaya ke depan semakin banyak masyarakat di lebong yang melek hukum.
tugas utama satgas ppa tidak hanya melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. namun juga berkewajiban membantu pembinaan serta pemulihan mental para korban.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan