Dugaan Korupsi Belanja Operasional Setwan Seluma Rp 1,5 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan, Ini Jadwalnya

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Fazlul Rahman |

Senin , 26 Feb 2024 - 20:46

Dugaan Korupsi belanja operasional sekretariat DPRD Seluma tahun 2021 segera sidang. Foto ; Zulkarnain Wijaya/koranrb.id--

SELUMA, KORANRB.ID - Jaksa Kejari Seluma memastikan bahwa tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi Belanja Operasional Setwan Seluma 2021 akan segera diadili.

Karena pada pekan ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan segera melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri Tipikor Kelas IA Bengkulu.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Wuriadhi Paramitha, SH,MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH,MH. Namun terkait jumlah JPU dan waktu pastinya, Ghufron belum dapat berkomentar lebih jauh.

"Pekan ini insyaallah dilimpahkan, terkait JPU dan lainnya nanti kita informasikan. Saat ini sedang fokus ke sidang kasus dugaan korupsi dana BTT Seluma,"ujar Ghufroni saat coba dihubungi.

Saat ini JPU Kejari Seluma masih melakukan penyusunan dakwaan dan penelitian berkas yang sebelumnya diterima dari penyelidik.

Sebelumnya pada Senin pagi 12 Februari 2024, JPU Kejari Seluma telah menerima pelimpahan ketiga tersangka berikut barang bukti dari jaksa

penyelidik Kejari Seluma. Pelimpahan tersebut juga dihadiri oleh penasehat hukum (PH) dari ketiga tersangka.

Sedangkan untuk pengembalian kerugian negara (KN)nya, saat ini jaksa masih menghitung rekapan yang telah masuk dari Inspektorat Seluma.

Dari total KN sebesar Rp 1,5 miliar berdasarkan hasil audit Konsultan Akuntan Publik (KAP), saat ini tersisa Rp 600 juta yang belum dikembalikan, artinya sekitar Rp 900 juta sudah masuk kas daerah (Kasda).

"Total uang yang belum dikembalikan sekitar Rp 600 juta dan saat ini proses pengembaliannya masih akan kita tunggu,"ujar Ghufroni.

Dengan adanya upaya pengembalian ini, Kajari menyambut baik adanya itikad dari para terdakwa, dan pengembalian ini masih akan ditunggu hingga sebelum penuntutan.

dugaan korupsi belanja operasional setwan seluma rp 1,5 miliar dilimpahkan ke pengadilan, ini jadwalnya                            seluma, koranrb.id - jaksa kejari seluma memastikan bahwa tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi belanja operasional setwan seluma 2021 akan segera diadili.
karena pada pekan ini jaksa penuntut umum (jpu) akan segera melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan negeri tipikor kelas ia bengkulu.
hal ini dibenarkan oleh kepala kejaksaan negeri (kajari) seluma, wuriadhi paramitha, sh,mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh,mh. namun terkait jumlah jpu dan waktu pastinya, ghufron belum dapat berkomentar lebih jauh.
baca juga:breaking news: 12 kepala opd pemprov bengkulu di rotasi dan mutasi, ini daftar lengkapnya
"pekan ini insyaallah dilimpahkan, terkait jpu dan lainnya nanti kita informasikan. saat ini sedang fokus ke sidang kasus dugaan korupsi dana btt seluma,"ujar ghufroni saat coba dihubungi.
saat ini jpu kejari seluma masih melakukan penyusunan dakwaan dan penelitian berkas yang sebelumnya diterima dari penyelidik.
sebelumnya pada senin pagi 12 februari 2024, jpu kejari seluma telah menerima pelimpahan ketiga tersangka berikut barang bukti dari jaksa
penyelidik kejari seluma. pelimpahan tersebut juga dihadiri oleh penasehat hukum (ph) dari ketiga tersangka.
baca juga:hasil pleno tingkat kecamatan, ini prediksi 25 nama dprd bengkulu tengah periode 2024-2029
sedangkan untuk pengembalian kerugian negara (kn)nya, saat ini jaksa masih menghitung rekapan yang telah masuk dari inspektorat seluma.
dari total kn sebesar rp 1,5 miliar berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik (kap), saat ini tersisa rp 600 juta yang belum dikembalikan, artinya sekitar rp 900 juta sudah masuk kas daerah (kasda).
"total uang yang belum dikembalikan sekitar rp 600 juta dan saat ini proses pengembaliannya masih akan kita tunggu,"ujar ghufroni.
baca juga:kejari bengkulu utara kebut dua penyidikan dugaan kasus korupsi 
dengan adanya upaya pengembalian ini, kajari menyambut baik adanya itikad dari para terdakwa, dan pengembalian ini masih akan ditunggu hingga sebelum penuntutan.
dengan adanya pengembalian kn ini, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.
"pengembalian ini merupakan itikad baik para terdakwa, hingga saat ini pengembalian masih akan kita tunggu hingga sebelum masa penuntutan,"sambung ghufroni.
baca juga:evakuasi jenazah hanyut di kaur berlangsung dramatis, butuh waktu dua hari!
sebelumnya, kejari seluma telah menetapkan tiga orang tersangka yang bertanggungjawab, atas kn yang muncul dalam pengusutan dugaan korupsi pada dana belanja rutin pada anggaran setwan seluma tahun anggaran 2021 lalu.
penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan pemeriksaan panjang yang melibatkan hingga 143 saksi, baik dijajaran internal maupun eksternal setwan seluma.
ketiga tersangka tersebut yakni mantan plt. sekretaris dprd (sekwan) seluma 2021, inisial mh, mantan bendahara dprd seluma, re, dan mantan pptk dprd seluma, sa.
"saat ini ketiga tersangka masih di rumah tahanan (rutan) polres seluma untuk ditahan, sementara menunggu pengembangan kasus dilakukan,"ujar ghufroni.
baca juga:terkini! pleno penetapan hasil pemilu 2024 kepahiang dimulai, cek hasil anggota dprd terpilih
dari total rp 1,5 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.
saat ini ketiga tersangka masih dititipkan di rumah tahanan (rutan) polres seluma untuk ditahan, sementara menunggu pengembangan kasus dilakukan.
"nantinya hasil audit kn akan disertakan sebagai bukti tambahan dalam persidangan,"ungkap ghufroni.
terpisah, kasi intel kejari seluma, andi setiawan mengatakan ketiga tersangka yang diamankan diduga melakukan tindak pidana korupsi.
baca juga:begini sejarah muhammadiyah gunakan metode hisab untuk tentukan awal ramadan dan idul fitri 
sebagaimana diatur pada kesatu primair pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 atau kedua pasal 9 dan pasal 18 ayat 1 undang-undang ri no. 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
"untuk ancamannya yakni hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp 1 miliar,"tegas andi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan