Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Seluma 2022 Tak Sesuai Peruntukan, Ini Penjelasan JPU

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 26 Feb 2024 - 22:59

ANGGARAN: Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun 2022 yang dikelola BPBD Seluma digunakan tak sesuai peruntukan. FIKI SUSADI/RB.--

BENGKULU, KORANRB.ID – Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun 2022 yang dikelola BPBD Seluma digunakan tak sesuai peruntukan.

Pasalnya, anggaran dana BTT yang diplot merupakan anggaran BTT tanggap darurat yang bukan seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik.

Apalagi untuk membangun pelapis tebing di Kantor Bupati Seluma.

“Jadi intinya, anggaran (dana BTT, red) yang digunakan oleh pihak BPBD itu tidak tepat sasaran, bukan peruntukan dari anggaran tanggap darurat,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Rozano Yudistira, SH, MH, usai persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Senin. 26 Februari 2024.

Diterangkan Rozano Yudistira, dana BTT memiliki beberapa peruntukan, pertama pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma, adalah SK Tanggap Bencana.

Namun anggaran BTT di BPBD Seluma itu, digunakan untuk 8 proyek fisik dan 4 pengawasan.

Menurut Rozano, anggaran BTT Tanggap Bencana seharusnya digunakan untuk pangan, sandang dan lainnya saat terjadi bencana.

“Karena anggaran BTT ini bisa keluar karena ada pernyataan dari Bupati (Bupati Seluma, red) tentang bencana dan SK tentang tanggap darurat. SK Bupati tanggap darurat tentunya peruntukan anggaran BTT tanggap darurat, seperti itu (sandang dan pangan, red),” tutur Rozano.

Pada persidangan, kemarin, 26 Februari 2024, JPU Kejati Bengku menghadirkan lima saksi dalam persidangan yang diketuai Mejelis Hakim, Fauzi Isra, SH, MH.

penggunaan anggaran belanja tidak terduga seluma 2022 tak sesuai peruntukan, ini penjelasan jpu                            bengkulu, koranrb.id – dana belanja tidak terduga (btt) kabupaten seluma tahun 2022 yang dikelola bpbd seluma digunakan tak sesuai peruntukan. 
pasalnya, anggaran dana btt yang diplot merupakan anggaran btt tanggap darurat yang bukan seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik.
apalagi untuk membangun pelapis tebing di kantor bupati seluma. 
“jadi intinya, anggaran (dana btt, red) yang digunakan oleh pihak bpbd itu tidak tepat sasaran, bukan peruntukan dari anggaran tanggap darurat,” terang jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, rozano yudistira, sh, mh, usai persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, senin. 26 februari 2024.
baca juga:soal tindaklanjut penolakan kuari oleh warga talang alai seluma, polisi bakal lakukan ini
baca juga:dugaan keterlibatan 14 kepala puskesmas di kaur dalam perkara bok, ini tanggapan jaksa 
diterangkan rozano yudistira,  dana btt memiliki beberapa peruntukan, pertama pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana. 
berdasarkan surat keputusan (sk) bupati seluma, adalah sk tanggap bencana.
namun anggaran btt di bpbd seluma itu, digunakan untuk 8 proyek fisik dan 4 pengawasan. 
menurut rozano, anggaran btt tanggap bencana seharusnya digunakan untuk pangan, sandang dan lainnya saat terjadi bencana. 
“karena anggaran btt ini bisa keluar karena ada pernyataan dari bupati (bupati seluma, red) tentang bencana dan sk tentang tanggap darurat. sk bupati tanggap darurat tentunya peruntukan anggaran btt tanggap darurat, seperti itu (sandang dan pangan, red),” tutur rozano. 
baca juga:istri terdakwa sigit tidak pernah hadir di persidangan perkara penipuan calon bintara, begini kata jpu 
baca juga:penetapan tsk kasus ganti rugi lahan tol ditarget tahun ini, begini kata kasidik kejati
pada persidangan, kemarin, 26 februari 2024, jpu kejati bengku menghadirkan lima saksi dalam persidangan yang diketuai mejelis hakim, fauzi isra, sh, mh. 
lima saksi yang dihadirkan jpu, meliputi iswandi kabid kedaruratan logistik bpbd seluma, marah halim mantan kepala bkd seluma tahun 2019-2022
betty mariza kasubag keuangan bkd seluma tahun 2021 hingga sekarang, rita ledlana bendahara pengeluaran bpbd seluma tahun 2018-2023 dan zainal karhain kasubag umum dan kepegawaian seluma. 
para saksi dihadirkan jpu untuk mencari tahu sumber dan peruntukan anggaran btt seluma dan aturan-aturan pencairan dana btt tersebut. 
baca juga:lima saksi kuatkan dakwaan jpu, agenda selanjutnya jpu hadirkan nasabah
baca juga:penetapan tsk kasus ganti rugi lahan tol ditarget tahun ini, begini kata kasidik kejati
“kalau dari kesaksian, faktanya uang btt di bkd itu cair digunakan untuk kegiatan yang ada sekarang.
aturannya, itu bukan untuk kegiatan fisik. karena anggaran itu untuk bantuan sandang, pangan,” ujar rozano. 
selain itu, dalam pemeriksaan saksi kemarin, jpu juga mempertanyakan terkait pran dan fungsi pejabat struktural penggunaan dana btt di seluma. 
“dalam hal pengelolaan anggaran btt. bkd itu sudah ada pejabat struktural pengelolanya, ada pptk, ppk skpd,” jelas rozano.
tujuan dibentuknya pejabat pengloaan anggaran btt di bkd itu untuk memastikan, bahwa anggaran yang diusulkan oleh satker yang dibutuhkan dalam kasus ini bpbd, maupun satker (satuan kerja, red) yang lain yang membutuhkan dan meminta anggaran ke bpbbd. 
“pejabat yang dibentuk di bkd itu adalah untuk memastikan anggaran btt itu tepat sasaran.
salah satu syarat pencairan 12 paket kegitan di bpbd ini adalah anggaran tanggap darurat. kegian tanggap darurat itu pos anggarannya juga ada aturannya,” tutupnya. 
adapun deretan 12 terdakwa dalam perkara ini meliputi kepala pelaksana (kalak) bpbd seluma mirin najib,
kabid rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd seluma, pauzan aroni, direktur cv. dn racing konstruksi, decky irawan, direktur cv. atha buana consultan, nopian hadinata. 
kemudian, wakil direktur cv. azelia roza lestari, sofian hadinata, wakil direktur cv. seluma jaya konstruksi, alma jumiarto
direktur cv. permata group, sugito,  wakil direktur cv. dn racing konstruksi, nusaryo, wakil direktur cv. dn racing konstruksi, gustian efendi.
terakhir, wakil direktur cv. fello putri paiker, emron muklis, wakil direktur cv. cahaya dharma konstruksi, cihonggi freono dan direktur cv. defira, suparman. 
pada persidangan, senin 5 januari 2024 lalu, jpu kejati bengkulu mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis, primair pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) undang – undang nomor 31 tahun 1999
tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomoro 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
berdasarkan hasil audit badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu, para terdakwa menimbulkan kn rp1,5 miliar. 
kn tersebut timbul dari 8 kegiatan bpbd seluma dengan total pagu anggaran rp 3,8 miliar. 
sekedar mengulas, diduga ada 8 item proyek dan 1 pengawasan kasus ini merugikan negara mencapai rp 1,8 miliar.
proyek tersebut meliputi pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. cahaya darma kontruksi merugikan negara sebesar rp 228 juta.
pembangunan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk pembangunan pelapis tebing jalan dikerjakan cv. jaya seluma kontruksi merugikan negara sebesar rp 83 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp 935 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (2) dikerjakan cv. fello putri paiker merugikan negara sebesar rp 84 juta.
pembangunan jembatan gantung padang merbau dikerjakan cv. azelia roza lestari merugikan negara sebesar rp 166 juta.
pembangunan jembatan gantung pagar banyu dikerjakan cv. permata grup merugikan negara rp 102 juta.
pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu - riak siabun dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp 30 juta.
pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis) dikerjakan cv. defira merugikan negara rp 55 juta.
pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 1, pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 2 dan pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. atha buana consultant merugikan negara rp 138 juta.
dari pagu anggaran dana btt di dpa skpd bkd kabupaten seluma sebesar rp 4,7 miliar, sebesar rp 3,8 miliar anggaran dikelola oleh bpbd seluma untuk mengerjakan 8 kegiatan.
sejak terkonfirmasi naik ke tahap penyidikan april lalu oleh ditreskrimsus polda bengkulu, penyidik telah memeriksa setidanya 44 saksi dalam kasus ini, termasuk bupati seluma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 27 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan