Tolak Truk Angkutan Batu Bara, Minta Jaminan Jalan Tak Kembali Rusak

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 29 Feb 2024 - 22:14

PENGALIHAN ARUS: Rapat sosialisasi rencana pengalihan arus jalan, warga minta ada jaminan dari Kementerian PUPR. Foto: Kecamatan Batik Nau/RB--

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Rencana pengalihan arus jalan lintas barat atau jalinbar Batik Nau-Ketahun melintasi PT PN VII menuju eks Jalinbar Batik Nau sepanjang pantai Kabupaten Bengkulu Utara ditolak warga.

Ini berdasarkan hasil pertemuan antara Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu dan warga Batik Nau-Ketahun, Kamis 29 Februari 2024.

Pertemuan ini terkait rencana pengalihan arus kendaraan dalam rangka rehab 3 jembatan di sepanjang jalinbar. Masing-masing di Desa Urai Kecamatan Ketahun, Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya dan Desa Paninjau Kecamatan Batik Nau.

Sehingga jalan yang saat ini menjadi lintas utama kendaraan rencananya dalam waktu dekat akan dikembalikan melintasi jalan eks jalinbar, termasuk truk angkutan batu bara.

Pengalihan jalan mendapat penolakan masyarakat, pasalnya sejak awal masyarakat Desa Bintunan, Air Lakok, Selolong, Serangai, Urai telah menolak eks jalinbar kembali dilintasi truk batu bara.

Apalagi saat ini jalan tersebut baru selesai diperbaiki. Seperti yang disampaikan Kades Urai, Nodi Haryanda. Lalu lintas truk batu bara bisa merusak jalan tersebut.

Sedangkan dalam pengajuan pembangunan jalan sangat sulit. Apalagi saat ini jalan desa mereka merupakan jalan nonstatus.

“Warga menolak truk batu bara melintasi jalan desa kami lagi, khawatir jalan baru selesai diperbaiki akan rusak lagi,” ujar Nodi.

Usai sosialisasi, Nodi menegaskan jika penolakan jalan mereka dilintasi truk batu bara adalah aspirasi masyarakat.

Sehingga ia meminta pengusaha batu bara langsung menemui masyarakat melakukan sosialisasi.

“Pengusaha truk batu bara harus bertemu masyarakat dan menyampaikan seperti apa tanggung jawabnya, temui masyarakat setiap desa, tidak dikumpulkan seperti ini,” terangnya.

tolak truk angkutan batu bara, minta jaminan jalan tak kembali rusak                               arga makmur, koranrb.id – rencana pengalihan arus jalan lintas barat atau jalinbar batik nau-ketahun melintasi pt pn vii menuju eks jalinbar batik nau sepanjang pantai kabupaten bengkulu utara ditolak warga. 
ini berdasarkan hasil pertemuan antara balai pelaksana jalan nasional (bpjn) bengkulu dan warga batik nau-ketahun, kamis 29 februari 2024.
pertemuan ini terkait rencana pengalihan arus kendaraan dalam rangka rehab 3 jembatan di sepanjang jalinbar. masing-masing di desa urai kecamatan ketahun, desa bukit makmur kecamatan pinang raya dan desa paninjau kecamatan batik nau.
baca juga:sudah siap dak rp2,6 miliar perbaikan 3 irigasi, ini rinciannya 
baca juga:pencairan tpg triwulan i belum bisa diproses, ini penyebabnya
sehingga jalan yang saat ini menjadi lintas utama kendaraan rencananya dalam waktu dekat akan dikembalikan melintasi jalan eks jalinbar, termasuk truk angkutan batu bara.
pengalihan jalan mendapat penolakan masyarakat, pasalnya sejak awal masyarakat desa bintunan, air lakok, selolong, serangai, urai telah menolak eks jalinbar kembali dilintasi truk batu bara. 
apalagi saat ini jalan tersebut baru selesai diperbaiki. seperti yang disampaikan kades urai, nodi haryanda. lalu lintas truk batu bara bisa merusak jalan tersebut. 
sedangkan dalam pengajuan pembangunan jalan sangat sulit. apalagi saat ini jalan desa mereka merupakan jalan nonstatus.
“warga menolak truk batu bara melintasi jalan desa kami lagi, khawatir jalan baru selesai diperbaiki akan rusak lagi,” ujar nodi. 
usai sosialisasi, nodi menegaskan jika penolakan jalan mereka dilintasi truk batu bara adalah aspirasi masyarakat. 
sehingga ia meminta pengusaha batu bara langsung menemui masyarakat melakukan sosialisasi. 
“pengusaha truk batu bara harus bertemu masyarakat dan menyampaikan seperti apa tanggung jawabnya, temui masyarakat setiap desa, tidak dikumpulkan seperti ini,” terangnya. 
baca juga:heboh nilai pdss sman 5 kota bengkulu diduga direkayasa, orang tua lapor ke polda bengkulu 
baca juga:apa pdss? ini penjelasan lengkapnya dan pandangan pengamat hukum apabila nilai pdss direkayasa 
sementara itu camat batik nau alamsyah menerangkan jika sosialisasi yang pertama dan akan dilakukan lagi. dia juga akan menyampaikan penolakan warga tersebut kepada bupati bengkulu utara. 
“masyarakat mendukung pembangunan. yang ditolak masyarakat itu bila jalan kembali dilintasi truk batu bara dan angkutan berat lainnya,” sebutnya. 
masyarakat ingin jaminan seperti apa yang akan dilakukan pada jalan masyarakat tersebut. masyarakat yakin jika pengaliran ruas yang rencananya hingga november mendatang bisa menyebabkan kerusakan pada jalan. 
“masyarakat mengeluhkan tonase truk. juga truk batu bara kerap melintas dengan cara konvoi. jika satu tahun dilintasi, jalan akan rusak kembali,” jelas alamsyah. 
sedangkan jalan eks jalinbar tersebut baru saja tuntas dibangun tiga bulan lalu. sehingga masyarakat mengkhawatirkan jalan yang dulu rusak akibat lalu lintas truk akan kembali rusak. 
“masyarakat meminta jaminan dan langkah yang akan diambil, termasuk melakukan meminta status atas jalan mereka tersebut,” pungkas alamsyah. 
sementara itu, pejabat pembuat komitmen balai pelaksana jalan nasional bengkulu, mardi mengemukakan seharusnya pembangunan 3 jembatan dilakukan sejak 2022 lalu. 
saat ini mereka dikejar waktu, pekerjaan harus tuntas november 2024. 
baca juga:hanya butuh tambah 1 kursi, bupati gusnan melenggang maju pilkada bengkulu selatan 2024
baca juga:jelang sidang kasus korupsi belanja operasional di setwan seluma, kejari siapkan 10 jpu
“harusnya sejak 2022, namun tertunda karena jalan yang dijadikan jalan pengalihan arus lalu lintas kendaraan mengalami kerusakan. saat ini jalan sudah diperbaiki,’’ ujarnya. 
sementara itu ketua asosiasi perusahaan batu bara bengkulu (apbb), sutarman menyadari jika penolakan masyarakat tersebut terkait lalu lintas truk batu bara. 
mengenai tanggung jawab jika terjadi kerusakan, sutarman menyebutkan bahwa apbb sejak awal sudah siap bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut. 
“kita sudah sempat mengumpulkan dana, namun tidak bisa menggabungkan dana yang bersumber dari swasta dengan dana pemerintah,” terangnya. 
bahkan ia mengaku jika pengusaha batu bara sudah sempat mengumpulkan dana rp 1 miliar lebih untuk perbaikan eks jalinbar itu. 
dana tersebut akhirnya dikembalikan karena tidak mungkin diserahkan ke pemerintah untuk membangun jalan. 
“maka saat itu kita menyerahkan kepada pemerintah. sedangkan dana yang dikumpulkan pengusaha kami kembalikan,” sebutnya.
apbb juga sudah menyiapkan langkah agar lalu lintas truk batu bara tidak lagi melintasi jalan yang berada di tengah permukiman masyarakat.
hal ini dengan mengalihkan seluruh angkutan batu bara dengan mengirimkan batu bara melalui pelabuhan pt titan di kecamatan putri hijau. 
“pelabuhan tersebut masih skala kecil, belum mampu menampung semua produksi batu bara. sedangkan untuk membesarkan pelabuhan membutuhkan dana besar. pt titan saat ini mengalami masalah keuangan,” pungkas sutarman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan