Polemik Batas Tak Tuntas, Ini Rentetan Perebutan Wilayah Bengkulu Utara Vs Lebong Hingga ke MK

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 01 Mar 2024 - 09:43

SIDANG MK : Pemkab Bengkulu Utara saat mengikuti sidang MK atas Gugatan Bupati dan Ketua DPRD Lebong terkait batas wilayah. Foto : Tri Shandy Ramadani/koranrb.id--

BENGKULU, KORANRB.ID – Polemik batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tak kunjung tuntas.

Bahkan saat ini polemik tersebut bergulir ke meja Mahkamah Konstitusi atas gugatan Bupati Lebong Kopli Ansori dan Ketua DPRD Carles Ronsen.

Ketua pejabat utama Pemkab Lebong ini melakukan uji materiil Undang-undang 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat 4 tahun 1956.

Selain itu uji materiil juga terkait dengan Undang-undang Darurat 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.

Undang-undang yang digugat uji materiil oleh dua pejabat Pemkab Lebong ini menggugat terkait dengan batas wilayah Bengkulu Utara.

Pada Intinya, Pemkab Lebong menilai jika sebagian Kecamatan Giri Mulya dan Pinang Raya Bengkulu Utara saat ini masuk wilayah Lebong.

Pemkab Lebong menyebut sebagian wilayah Kecamatan Giri Mulya dan Pinang Raya tersebut sebagai daerah Kecamatan Padang Bano.

Setidaknya ada lima desa kecamatan Padang Bano versi Lebong masing-masing Desa Padang Bano, Uei, Limes, Kemung dan Sebayua.

Berikut adalah perjalanan polemik perebutan batas wilayah tersebut.

1. Batas Awal Bengkulu Utara – Rejang Lebong

Sejak awal berdiri Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Utara sebagai salah satu kabupatennya.

Selain Bengkulu Utara ada juga Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu dan Rejang Lebong.

polemik batas tak tuntas, ini rentetan perebutan wilayah bengkulu utara vs lebong hingga ke mk                            bengkulu, koranrb.id – polemik batas wilayah antara kabupaten bengkulu utara dan kabupaten lebong provinsi bengkulu tak kunjung tuntas. 
bahkan saat ini polemik tersebut bergulir ke meja mahkamah konstitusi atas gugatan bupati lebong kopli ansori dan ketua dprd carles ronsen. 
ketua pejabat utama pemkab lebong ini melakukan uji materiil undang-undang 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat 4 tahun 1956.
selain itu uji materiil juga terkait dengan undang-undang darurat 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja, dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selatan sebagai undang-undang. 
baca juga:innalillahi! ketua kpps di kepahiang meninggal dunia saat menuju ke jakarta 
undang-undang yang digugat uji materiil oleh dua pejabat pemkab lebong ini menggugat terkait dengan batas wilayah bengkulu utara. 
pada intinya, pemkab lebong menilai jika sebagian kecamatan giri mulya dan pinang raya bengkulu utara saat ini masuk wilayah lebong. 
pemkab lebong menyebut sebagian wilayah kecamatan giri mulya dan pinang raya tersebut sebagai daerah kecamatan padang bano. 
setidaknya ada lima desa kecamatan padang bano versi lebong masing-masing desa padang bano, uei, limes, kemung dan sebayua. 
baca juga:launching new honda stylo 160, saksikan performance special cholesterol
berikut adalah perjalanan polemik perebutan batas wilayah tersebut. 
1. batas awal bengkulu utara – rejang lebong 
sejak awal berdiri provinsi bengkulu dan bengkulu utara sebagai salah satu kabupatennya. 
selain bengkulu utara ada juga kabupaten bengkulu selatan, kota bengkulu dan rejang lebong. 
bengkulu utara sendiri berbatasan dengan kabupaten rejang lebong dengan batas akhir wilayah adalah kecamatan giri mulya.
baca juga:setelah menggigit warga, 160 hpr di kabupaten seluma divaksin
2. pembentukan kabupaten lebong dan kepahiang 
kabupaten lebong dan kepahiang dimekarkan dan diresmikan serentak oleh pemerintah pusat. 
kedua kabupaten ini disahkan berdasarkan undang-undang 39 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten lebong dan kabupaten kepahiang provinsi bengkulu.
baik kabupaten lebong maupun kepahiang dimekarkan dari kabupaten rejang lebong. 
pemekaran kabupaten lebong sama sekali tidak berkaitan dan dalam pemekarannya tidak terkait dengan kabupaten bengkulu utara. 
baca juga: siapkan gerai pemasaran umkm di setiap kecamatan dan lokasi wisata 
3. bengkulu utara mekar menjadi dua kabupaten 
sementara itu kabupaten bengkulu utara juga juga memekarkan wilayah menjadi kabupaten mukomuko yang berbatasan dengan wilayah provinsi sumatera barat. 
berikutnya ada kabupaten bengkulu tengah yang berbatasan dengan kota bengkulu dan kabupaten kepahiang. 
4. cela undang-undang pembentukan kabupaten lebong 
dalam undang-undang pembentukan kabupaten lebong, disebutkan kabupaten lebong berbatasan dengan giri mulya bengkulu dan tidak menyebutkan kecamatan giri mulya.
baca juga:tingkatkan sdm bidang pertanian, pemkab kaur jalin mou dengan pepi
sedangkan di kecamatan giri mulya juga ada desa giri mulya yang merupakan ibukota kecamatan.
namun jaraknya sudah sangat jauh lebih dari 6 km jika dibandingkan dengan batas wilayah kecamatan giri mulya.
pemkab lebong menganggap batas wilayah tersebut adalah desa giri mulya dan seluruh desa giri mulya dan daerah setelahnya yang mengarah ke lebong adalah masuk dalam wilayah lebong. 
5. pemasangan patok batas dan kantor camat lebong 
baca juga:3 tersangka cicil pengembalian kn kasus korupsi belanja operasional setwan seluma 
polemik makin memanas saat pemkab lebong memasang beberapa patok batas wilayah di wilayah bengkulu utara. 
pemkab lebong juga mengesahkan kecamatan padang bano dan membuat kantor camat padang bano di desa renah jaya kecamatan giri mulya bengkulu utara.
pemkab bengkulu utara lantas melakukan pembersihan patok yang sudah dipasang tersebut. 
6. identitas masyarakat 
bukan hanya memasang patok batas dan kantor camat, namun pemkab lebong juga menunjuk kepala desa – kepala desa di wilayah yang mereka sebut padang bano tersebut. 
baca juga:3 calon dpd ri tak serahkan lppdk, ketua kpu provinsi bengkulu beri pernyataan ini 
bahkan tak sedikit masyarakat desa renah jaya dan daerah pinang raya yang terdaftar dan memegang ktp lebong. 
7. tps dua kabupaten
bahkan 15 tahun, saat pemilu di desa-desa yang masuk wilayah perebutan tersebut sempat berdiri dua tempat pemungutan suara baik dari kabupaten lebong maupun bengkulu utara. 
8. mediasi oleh gubernur
gubernur agusrin m najamudin saat itu sempat melakukan mediasi antara pemkab bengkulu utara dan pemkab lebong. 
baca juga:nama sekda bengkulu selatan dicatut, pelakunya pakai modus ini
kesepakatannya, keduanya kabupaten tersebut menuliskan titik batas versinya masing-masing serta yang menjadi dasar pertimbangan. 
dua versi tersebut lantas diserahkan ke kementerian dalam negeri, kedua daerah juga sepakat untuk menerima apapun keputusan mendagri saat ini.
9. mendagri menangkan bengkulu utara 
dalam permendagri 20 tahun 2015 menerima dan menegaskan jika wilayah yang diklaim pemkab lebong tersebut adalah wilayah bengkulu utara. 
sejak saat itulah tidak ada lagi aktifitas di kantor camat padang bano bentukan lebong tersebut. 
baca juga:bank bengkulu targetkan 148 desa kabupaten mukomuko kerja sama pinjaman perades
10. perlawanan tugu batas bengkulu utara 
pemkab bengkulu utara 2019 lalu membangun gapura batas wilayah, namun pembangunan sampai tidak selesai lantaran adanya perlawanan. 
adanya oknum yang melakukan aksi demo hingga pembakaran gapura yang tengah dibangun kala itu serta semacam intimidasi pada pekerja. 
hingga akhirnya pekerjaan proyek tersebut tidak selesai. 
setelah sempat mendingin, selanjutnya tiba-tiba muncul gugatan dari dua pejabat utama lebong ke mahkamah konstitusi. 
tak tanggung-tanggung, kopli dan carles sampai menggandeng pengacara kenamaan prof. yusril ihza mahendra.  (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan