Pembangunan Rumah Sakit Pratama Ipuh Mukomuko Capai 97 Persen , Sisa Pembayaran Tunggu Ini
RUMAH SAKIT: Saat ini proses pembangunan Rumah Sakit (RS) Patama yang berada di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh sudah mencapai 97 persen. FIRMANSYAH/RB--
“Rekanan ini terlambat dari kontrak maka dari itu bagian dari resiko mereka baru akan dibayar ketika APBD-P nanti, mereka juga menyanggupinya,” ujarya.
Jajat juga menyampaikan rekanan ini diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pembangunan RS Pratama, selama 50 hari.
Terhitung dari 4 Februari 2024 hingga 23 Maret 2024 mendatang. Kesempatan kedua yang diberikan
Dengan harapan pihak pelaksana benar-benar dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk menuntaskan pekerjaan pembangunan RS Pratama yang estimasinya masih menyisakan sekitar 5 persen lagi.
“Rekanan ini sengaja kembali kami berikan kesempatan terakhir selama 50 hari berjalan. Dengan harapan bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan,” kata Jajat.
BACA JUGA:Bank Bengkulu Targetkan 148 Desa Kabupaten Mukomuko Kerja Sama Pinjaman Perades
BACA JUGA:Sudah Siap DAK Rp2,6 Miliar Perbaikan 3 Irigasi, Ini Rinciannya
Jajat menambahkan, sebelum kesempatan kedua diberikan, rekanan kontraktor RS Pratama juga sudah diberikan perpanjangan kontrak selama 40 hari kerja.
Untuk menuntaskan pekerjaan fisik yang estimasinya masih tersisa 10 persen.
Namun hingga waktu perpanjangan selesai pada 3 Februari 2024 lalu, rekanan pelaksana belum juga bisa menuntaskan pekerjaan tersebut.
Sehingga diberi lagi kesempatan kedua selama 50 hari untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan RS Pratama. Tentu kata Jajat, pihak perusahaan juga diberikan denda keterlambatan.
"Untuk denda yang dibebankan kepada perusahaan dari sisa pekerjaannya sebanyak 5 persen itu sekitar Rp100 juta.
Dan perusahaan dari PT Belimbing Sriwijaya menyatakan sanggup membayar denda, untuk pemberian waktu selama 50 hari.
Jika sampai tanggal 23 Maret 2024, perusahaan tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaannya. Sudah pasti akan langsung diputus kontraknya," terang Jajat.
Skema pemberian kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018