Pembangunan Rumah Sakit Pratama Ipuh Mukomuko Capai 97 Persen , Sisa Pembayaran Tunggu Ini

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 03 Mar 2024 - 22:27

RUMAH SAKIT: Saat ini proses pembangunan Rumah Sakit (RS) Patama yang berada di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh sudah mencapai 97 persen. FIRMANSYAH/RB--

pembangunan rumah sakit pratama ipuh mukomuko capai 97 persen , sisa pembayaran tunggu ini                            koranrb.id – saat ini proses pembangunan rumah sakit (rs) patama yang berada di desa air buluh kecamatan ipuh sudah mencapai 97 persen. 
pembangunan rs pratama nemasuki masa perpanjangan waktu ke dua selama 50 hari, yang dikerjakan pt belimbing sriwijaya.
hal ini disampaikan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) dari dinas kesehatan (dinkes) kabupaten mukomuko, jajat sudrajat s.km. 
persentase 97 persen ini memasuki tahapan pemasangan kabel optik. jika ini rampung maka memasuki 98 pesen yang merupakan tahapan finising atau penyelesaian.
baca juga:isu bupati sapuan tidak mencalon lagi, cegah lawan kotak kosong, ini tanggapannya
baca juga:kabarnya bupati sapuan tak maju pilkada, minta kades dukung putra daerah
“keterlambatan sempat terjadi kembali karena sub kontraktor mekanikal elektrikal (me) terlambat mendatangkan barang.
sehingga mereka terlambat memasang plafon namun saat ini sudah rampung,” katanya.
jajat menambahkan, berdasarkan hasil rapat bersama badan pemeriksaan keuangan (bpk) ri provinsi bengkulu.
rekanan sudah menyatakan kesanggupan walaupun penyediaan barang untuk membangun rs pratama tidak dibayar lagi. 
sehingga harus bekerja menggunakan dana mandiri. sebab pembayaraan selanjutnya sebesar rp5,8 miliar
akan dibayarkan di apbd perubahan (apbd-p) menggunakan dana alokasi umum (dau).
baca juga:mukomuko segera terima 2 sertifikat penghargaan dari kemenkes ri
baca juga:tahapan akhir 21 pejabat pelamar jptp, ini yang harus dilakukan
“rekanan ini terlambat dari kontrak maka dari itu bagian dari resiko mereka baru akan dibayar ketika apbd-p nanti, mereka juga menyanggupinya,” ujarya.
jajat juga menyampaikan rekanan ini diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pembangunan rs pratama, selama 50 hari.
terhitung dari 4 februari 2024 hingga 23 maret 2024 mendatang. kesempatan kedua yang diberikan
dengan harapan pihak pelaksana benar-benar dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk menuntaskan pekerjaan pembangunan rs pratama yang estimasinya masih menyisakan sekitar 5 persen lagi.
“rekanan ini sengaja kembali kami berikan kesempatan terakhir selama 50 hari berjalan. dengan harapan bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan,” kata jajat.
baca juga:bank bengkulu targetkan 148 desa kabupaten mukomuko kerja sama pinjaman perades
baca juga:sudah siap dak rp2,6 miliar perbaikan 3 irigasi, ini rinciannya
jajat menambahkan, sebelum kesempatan kedua diberikan, rekanan kontraktor rs pratama juga sudah diberikan perpanjangan kontrak selama 40 hari kerja.
untuk menuntaskan pekerjaan fisik yang estimasinya masih tersisa 10 persen. 
namun hingga waktu perpanjangan selesai pada 3 februari 2024 lalu, rekanan pelaksana belum juga bisa menuntaskan pekerjaan tersebut. 
sehingga diberi lagi kesempatan kedua selama 50 hari untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rs pratama. tentu kata jajat, pihak perusahaan juga diberikan denda keterlambatan.
"untuk denda yang dibebankan kepada perusahaan dari sisa pekerjaannya sebanyak 5 persen itu sekitar rp100 juta.
dan perusahaan dari pt belimbing sriwijaya menyatakan sanggup membayar denda, untuk pemberian waktu selama 50 hari.
jika sampai tanggal 23 maret 2024, perusahaan tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaannya. sudah pasti akan langsung diputus kontraknya," terang jajat. 
skema pemberian kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai dengan peraturan presiden (perpres) nomor 16 tahun 2018
tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan peraturan lkpp nomor 9 tahun 2018. 
serta pasal 56 peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
akan  dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu pelaksanaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
“untuk isi pasal 56 ini, penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai berakhir kontrak.
namun ppk menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan.
maka ppk berhak  memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. maka dari itu kita akan tetap berikan kesempatan tersebut,” ucapnya.
jajat menyampaikan, selalu berharap agar pembangunan rs pratama bisa dituntaskan di tahun 2024 ini. 
sehingga gedung tersebut bisa langsung dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
"kita ingin rumah sakit itu bisa operasional di tahun ini. maka dari itu kita berikan kesempatan kedua kepada rekanan selama 50 hari, sesuai regulasi yang berlaku," ujarnya. 
proyek pembangunan rs pratama yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (dak) senilai rp39 miliar, tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak yang ditetapkan hingga 30 desember 2023. 
sehingga dinkes memberikan kesempatan kepada kontraktor yang mengerjakan rs pratama untuk menyelesaikan sisa proyek.
"kalau dibalikkan ke pptk  dan pemutusan kontrak. pertimbangan pertama terkait dengan anggaran, lalu kelangsungan pembangunan. siapa yang bisa menjamin akan ada yang melanjutkan pengerjaan kembali rs pratama itu," jelasnya. 
selain itu, keputusan itu diatur dalam lkpp, yakni adanya pemberian kesempatan kedua yang tidak ditentukan harinya. 
meski demikian, pptk dapat memberikan kesempatan kedua sesuai dengan kesepakatan pptk dan penyedia dengan pertimbangan teknis selama 50 hari. 
“pertimbangan teknis dari hasil opname terakhir, pertimbangan dari konsultan pengawas, pertimbangan dari tenaga ahli. sepakat dan sanggup mengerjakan dan menyelesaikan finising proyek tersebut dilanjutkan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 4 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan